Kompas.com - 28/04/2013, 08:25 WIB
Penulis Ilham Khoiri
|
EditorAgus Mulyadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus adanya satu nama calon anggota legislatif yang terdaftar di beberapa daerah pemilihan, bahkan di beberapa partai berbeda sekaligus, membuktikan betapa amburadulnya manajemen partai.

"Dari sisi partai, ini menunjukkan adanya salah urus partai atau manajemen partai yang amburadul," kata Deputi Direktur The Political Literacy Institute, Iding R Hasan. Ia mengungkapkan penilaian itu di Jakarta, Sabtu (27/4/2013).

Dari daftar calon anggota legislatif sementara (DCS) yang disetorkan partai politik ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat beberapa keganjilan. Ada satu nama yang terdaftar di beberapa daerah pemilihan di satu partai, bahkan ada juga yang terdaftar di dua partai berbeda.

Menurut Iding R Hasan, kasus-kasus itu juga memperlihatkan kegagalan proses kaderisasi partai secara berjenjang, yaitu rekrutmen dan pembinaan kader jadi loyalis serta distribusi pada posisi kekuasaan.

"Partai tampak asal comot caleg, yang penting memiliki modal finansial dan popularitas, tanpa melakukan seleksi ketat. Sebagian orang-orang yang direkrut tersebut belum memahami platform dan ideologi partai dengan benar dan mendalam," ujar Iding.

Dari sisi caleg, memang banyak dari mereka yang menjadikan karir di legislatif itu sebagai tempat cari uang. Motif utama berpolitik bukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, melainkan demi kemakmuran diri sendiri. Mereka maju lewat partai, karena lembaga itu merupakan satu-satunya sarana yang memungkinkan para caleg masuk dewan.

"Karena itu, tidak heran kalau mereka milih partai bukan atas pertimbangan ideologis, tapi lebih pada potensinya untuk lolos," kata Iding.

Dosen Komunikasi Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, itu mengatakan, ada dua hal yang harus dilakukan partai untuk memecahkan kondisi ini.

Pertama, partai harus melakukan proses kaderisasi yang benar. Kedua, partai mengembangkan pendidikan politik yang baik pada publik sehingga publik mengerti apa tujuan orang berpolitik. Namun, sekarang justru partai itu sendiri yang bermasalah dengan kaderisasi dan pendidikan politik.

"Karena itu, kekuatan-kekuatan civil society harus tampil mengkritisi dan menekan partai agar melakukan dua hal itu," kata Iding.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Sejumlah Dokumen dari Istri Eks Dirjen Kemendagri Terkait Kasus Suap PEN

KPK Sita Sejumlah Dokumen dari Istri Eks Dirjen Kemendagri Terkait Kasus Suap PEN

Nasional
Tak Kunjung Berhentikan Irjen Napoleon, Polri Dianggap Permisif pada Anggotanya yang Korupsi

Tak Kunjung Berhentikan Irjen Napoleon, Polri Dianggap Permisif pada Anggotanya yang Korupsi

Nasional
Puan Dinilai Jadi Pasangan Ideal Prabowo di Pilpres 2024

Puan Dinilai Jadi Pasangan Ideal Prabowo di Pilpres 2024

Nasional
Jokowi Diundang Datang ke Kongres Masyarakat Adat di Papua Akhir Oktober

Jokowi Diundang Datang ke Kongres Masyarakat Adat di Papua Akhir Oktober

Nasional
PDI-P Dapat Usung Capres Sendiri Tanpa Perlu Koalisi, Bagaimana Bisa?

PDI-P Dapat Usung Capres Sendiri Tanpa Perlu Koalisi, Bagaimana Bisa?

Nasional
Geledah Sejumlah Tempat di Ambon, KPK Sita Catatan Aliran Uang Terkait Dugaan Suap Wali Kota

Geledah Sejumlah Tempat di Ambon, KPK Sita Catatan Aliran Uang Terkait Dugaan Suap Wali Kota

Nasional
Kejagung Periksa Presiden Direktur Alfamart sebagai Saksi Kasus Ekspor Minyak Goreng

Kejagung Periksa Presiden Direktur Alfamart sebagai Saksi Kasus Ekspor Minyak Goreng

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,3 Persen, Dosis Ketiga 20,97 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,3 Persen, Dosis Ketiga 20,97 Persen

Nasional
PDI-P Disarankan Tak Terlalu Percaya Diri Hadapi Pilpres 2024

PDI-P Disarankan Tak Terlalu Percaya Diri Hadapi Pilpres 2024

Nasional
Eks Dirjen Kementan Ditahan KPK Setelah 6 Tahun Berstatus Tersangka, Ini Konstruksi Perkaranya...

Eks Dirjen Kementan Ditahan KPK Setelah 6 Tahun Berstatus Tersangka, Ini Konstruksi Perkaranya...

Nasional
Status Irjen Napoleon Sebagai Polisi Aktif Dipertanyakan, Ini Kata Polri

Status Irjen Napoleon Sebagai Polisi Aktif Dipertanyakan, Ini Kata Polri

Nasional
Pimpinan Duga Ada Agenda Tertentu di Balik Pertemuan Jokowi dengan Sejumlah Anggota MRP

Pimpinan Duga Ada Agenda Tertentu di Balik Pertemuan Jokowi dengan Sejumlah Anggota MRP

Nasional
Wabah PMK Merebak Jelang Idul Adha, DD Farm Pastikan Pasokan Hewan Kurbannya Sehat

Wabah PMK Merebak Jelang Idul Adha, DD Farm Pastikan Pasokan Hewan Kurbannya Sehat

Nasional
PDI-P Dinilai Harus Berkoalisi di Pilpres 2024

PDI-P Dinilai Harus Berkoalisi di Pilpres 2024

Nasional
Akui Tak Tahu di Mana Harun Masiku, KPK Minta Warga Bantu Cari: Tapi Biaya Sendiri

Akui Tak Tahu di Mana Harun Masiku, KPK Minta Warga Bantu Cari: Tapi Biaya Sendiri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.