Pramono: Pemerintah Jangan Terus Berwacana soal BBM

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung menilai, pemerintah tidak ingin disalahkan masyarakat jika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan. Hal itu, kata Pramono, terlihat dari sikap pemerintah yang membawa masalah BBM ke DPR.

"Kami melihat pemerintah seperti melempar bola panas kepada DPR," kata Pramono, di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/5/2013).

Pramono mengatakan, Undang-Undang APBN 2013 sudah memberikan ruang kepada pemerintah untuk segera memutuskan kenaikan BBM tanpa membicarakannya dengan DPR. Namun, kata dia, pemerintah justru banyak berwacana hingga hampir satu tahun. Terakhir, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut akan membahas hal itu terlebih dulu dengan DPR.

"Pemerintah seperti menghadapi persoalan sendiri. Contohnya, ide dua harga BBM yang kemudian dicabut. Lalu kenaikan dengan satu harga, dan sebagainya. Lalu, ini direduksi seakan-akan persoalan dengan DPR. Persoalan intinya karena pemerintah tidak punya keberanian untuk segera menaikkan," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Pramono mengingatkan pemerintah untuk tidak terlalu banyak berwacana soal BBM. Menurutnya, dampak dari wacana tersebut adalah banyaknya spekulasi masyarakat untuk meraup keuntungan dengan menimbun BBM. Akhirnya, kata dia, masyarakat yang menjadi korban lantaran BBM langka.

"Saya koordinator DPR di bidang energi terus memantau. Kita menunggu apa yang diinginkan pemerintah. Ini energi tersedot berkepanjangan dengan polemik di internal pemerintah sendiri," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Presiden berharap agar UU APBN-P 2013 sudah disahkan DPR pada Mei ini agar harga BBM bisa dinaikkan. Alasannya, kondisi fiskal dan APBN 2013 sudah tidak sehat lantaran subsidi BBM sudah terlalu besar.

Menurut Presiden, kenaikan harga BBM akan dilaksanakan jika DPR setuju. Pemerintah juga tengah mempersiapkan berbagai hal mengenai kompensasi untuk rakyat miskin yang terkena dampak kenaikan BBM. Adapun angka kenaikan BBM masih dihitung.

"Jika DPR sepakat, dana kompensasi dan bantuan masyarakat sudah siap, maka kenaikan harga BBM dengan jumlah tertentu akan kita berlakukan," kata Presiden.