Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merasa Dibohongi, Belasan Mahasiswa Unas Mengadu ke Komnas HAM

Kompas.com - 28/06/2013, 12:21 WIB
Zico Nurrashid Priharseno

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Merasa dibohongi oleh pihak kampus, belasan orang mahasiswa dan alumni Universitas Nasional Jakarta (Unas) Fakultas Kebidanan mengadu ke Komnas HAM. Mereka merasa tertipu karena fakultas ini belum terakreditasi sehingga mereka sulit menjadi bidan.

"Padahal di brosur ketika pertama kali masuk, di situ tertulis kita dijanjikan ketika lulus bisa bekerja sebagai bidan atau perawat di rumah sakit," ujar Inta Karina, mahasiswa semester VI Fakultas Kebidanan Unas ketika ditemui di kantor Komnas HAM, Jumat (28/6/2013).

Selain itu, terang Inta, mereka tidak dapat melanjutkan ke profesi bidan karena tidak bisa mengambil Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai syarat untuk mengambil profesi bidan. STR ini dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI).

Menurut Permenkes 1796/menkes/per/VIII/2011, syarat untuk mendapatkan STR kebidanan minimal harus mempunyai ijazah D-3. Adapun program studi di Fakultas Kebidanan Unas ialah D-4.

"Tapi keputusan dari IBI (Ikatan Bidan Indonesia) mengatakan, yang bisa mengurus STR hanya lulusan D-3 saja. Padahal kami D-4, lebih tinggi, tapi justru tidak bisa," kata Inta.

Inta mengatakan, pihak Universitas sudah menawarkan untuk membuat ijazah D-3. Unas sudah mempunyai MoU dengan Akademi Kebidanan Bakti Bangsa untuk pembuatan ijazah D3 agar mahasiswanya dapat segera mendapatkan STR untuk bekerja. Namun, hal ini ditolak oleh mahasiswa.

"Pihak kampus mengajukan kita harus membayar Rp 15 juta untuk pembuatan ijazah D-3, ya kita tidak mau. Masa kami harus bayar lagi," ucap Inta.

Fakultas Kebidanan Universitas Nasional Jakarta baru dibentuk pada tahun 2008. Angkatan pertama itu lulus pada 2011, tetapi sampai saat ini mereka belum dapat bekerja karena tidak bisa mendapatkan STR. Untuk biaya per semesternya, mereka dikenakan biaya Rp 5,5 juta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com