Ramadhan, Tak Ada Toleransi PNS Boleh Terlambat

Kepala Kantor Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Timur Sulistyawati mengatakan, sanksi indisipliner akan secara kumulatif selama satu tahun. Sebelumnya, para PNS juga sudah diberikan informasi tersebut.

"Kita berikan imbauan (untuk disiplin). Artinya, kan Pergub jadi benar mengikat untuk jam kerja. Kemudian untuk ketentuan kinerja sesuai dengan aturan kerja. Ketika dia terlambat, akan mempengaruhi tunjangan kinerja yang didapat," kata Sulistyawati, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (10/7/2013).

Menurut Sulistyawati, maksimal dalam satu tahun, jumlah jam keterlambantan tujuh setengah jam. Apabila PNS hasil kumulatif selama satu tahun keterlambatan melebih 5 hari, maka akan diberi sanski ringan.

Apalagi jika seorang PNS melakukan pelanggaran masalah kehadiran hingga total 45 hari dalam satu tahun. Saksi terhadap pelanggaran ini bisa sampai pada tingkat berat.

"Apabila ketidakhadiran tanpa keterangan (bolos), atau keterlambatan, sudah lebih dari 45 hari dalam 1 tahun, ia bisa diberhentikan baik dengan hormat atau dengan tidak hormat," ujarnya.

Berdasarkan kebijakan Gubernur DKI, waktu masuk PNS selama Ramadhan, yakni pukul 08.00 sampai pukul 15.00 dari Senin sampai Kamis. Untuk Jumat, pukul 08.00 sampai pukul 15.30 WIB.

"Kalau waktu normalnya kan pukul 07.30 sampai pukul 16.00 tapi diberi waktu istirhat selama 1 jam. Selama puasa masuk (seperti waktu tadi) hanya tidak ada waktu istirahat," katanya.

Tidak hanya pegawai saja, lanjutnya, atasan pegawai yang melakukan pelanggaran indisipliner itu juga diwajibkan membina pegawainya. Jika tidak, akan ada sanksi pula terhadap atasan PNS itu.

Pihaknya menegaskan, tidak akan mentolerir mengenai sanksi pelanggaran disiplin tersebut, termasuk saat bulan suci ini. "Kalau itu berlaku sama, artinya walaupun bulan Ramadhan, kita tidak tolerir indisipliner. Karena aturan itu tidak hanya bulan untuk bulan Ramadhan," tandasnya.