Ancaman Pengangguran Menghantui Warga Rusun Marunda

JAKARTA, KOMPAS.com — Sudah hampir 7 bulan relokasi warga ke Rumah Susun Marunda berlangsung. Kepindahan mereka memunculkan masalah baru, antara lain, menjamurnya pengangguran di Rusun Marunda.

Saat ini, sebagian penghuni Rusun Marunda kehilangan pekerjaan. Di saat mereka ingin membuka usaha, ketiadaan modal menjadi masalah utamanya.

"Memang sebelumnya Jokowi sudah memfasilitasi 250 warga Rusun Marunda bekerja di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda. Namun, masa kontrak kerja mereka hanya selama 3 bulan sehingga setelah masa kontrak habis, mereka kembali menjadi pengangguran," ujar Ketua RT Cluster B Blok 8, Lukman Hakim (40), saat ditemui Kompas.com di Rusun Marunda, Rabu (17/7/2013).

KOMPAS.COM/ DIAN FATH Rumah Susun Marunda Cluster C-3 masih dalam pembangunan. Sistem sanitasi air yang belum ada sehingga warga masih belum bisa menempatinya.

Lukman kini juga menganggur. Ketika masih tinggal di Muara Baru, ia bekerja serabutan. Kini keluarganya bergantung pada istrinya yang bekerja sebagai pengajar pendidikan anak usia dini yang baru dibuka di Rusun Marunda. Dengan penghasilan istrinya sebesar Rp 100.000 per hari, Lukman beserta istri dan ketiga anaknya hidup bersama di rusun tersebut.

Siti Hayati (47), warga Rusun Marunda Blok B, juga mengalami sulitnya mempertahankan pekerjaan lamanya. Ketika masih tinggal di Muara Baru, ia bekerja sebagai guru mengaji dan berjualan soto ayam. Namun, setelah pindah ke rusun tersebut, ia tidak bisa lagi berjualan soto.

"Di sini mah sepi, kalau jualan soto ayam adanya nanti rugi, soalnya tidak ada yang beli. Paling sekarang ngajar ngaji doang," kata siti.

Hal serupa juga dialami oleh Maryati (57). Ia harus menghidupi dua cucunya dengan bekerja sebagai buruh cuci. Setelah pindah ke Rusun Marunda, ia tidak bisa lagi bekerja sebagai buruh cuci karena sepi pelanggan.

"Kalau di sini jarang ada panggilan buat nyuci, paling bisa bertahan hidup dibantu saudara aja," ujar Maryati.

Warga sangat berharap adanya bantuan modal dari Pemerintah Provinsi DKI. Warga juga meminta pemerintah membangun pasar dan tempat wisata di sekitar rusun. Dengan begitu, banyak masyarakat yang datang ke tempat tersebut dan warga Rusun Marunda dapat membuka usaha baru.