Tak Ada THR untuk PNS DKI, tetapi Ada Tunjangan Ke-13

JAKARTA, KOMPAS.com — Pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR). Meski demikian, PNS DKI akan mendapatkan tunjangan kesejahteraan daerah (TKD) ke-13.

”Kami tidak ada surat keputusan (SK) gubernur tentang THR. Tapi, mereka itu akan mendapatkan, istilahnya TKD ke-13,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Kamis (18/7/2013).

Selain itu, PNS DKI juga telah menerima gaji ke-13 sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2013.

Basuki mengatakan, Pemprov DKI saat ini sedang mencari formula bagaimana pemberian tunjangan untuk pegawai honorer DKI pada hari raya. Menurut Basuki, hingga kini Pemprov DKI belum menemukan alternatif pemberian tunjangan kepada pegawai honorer.

Terkait dengan kemungkinan munculnya pungutan liar dari PNS untuk mendapatkan penghasilan pada hari raya, Basuki menyatakan akan memberikan sanksi kepada PNS yang terbukti melakukan pungli. Ia akan meminta laporan terkait dengan adanya pungli teresbut.

”Memang susah itu, orang disumpah jabatan untuk tidak korupsi saja masih pada korupsi,” kata Basuki.

Pemprov DKI Jakarta tidak memberikan THR kepada para pegawainya sejak 2010. Langkah itu diambil setelah Pemprov DKI mengeluarkan kebijakan pemberian TKD setiap bulan kepada pegawai. Semua tunjangan, termasuk THR, sudah terakumulasi dalam TKD.

Kebijakan ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran TKD itu akan disesuaikan dengan golongan dan jabatan tiap-tiap pegawai. Penghapusan THR bertujuan meningkatkan tertib pengelolaan keuangan daerah sebab ketika THR masih diberlakukan, setiap instansi pemerintah punya kebijakan sendiri-sendiri soal tunjangan.