Kompas.com - 21/07/2013, 09:05 WIB
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com
- Ada kebiasaan di kalangan pengusaha untuk memberikan hadiah kepada pejabat menjelang hari raya keagamaan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun menyiapkan sanksi bagi pegawai yang menerima gratifikasi secara ilegal. Pemberian itu dikhawatirkan terkait dengan posisi dan jabatan yang diemban pegawai.

"Baik menerima maupun mengirim, apalagi meminta THR (tunjangan hari raya) kepada pihak ketiga, tidak boleh," kata Asisten Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sylviana Murni, Sabtu (20/7), di Jakarta.

Menurut Sylviana, pegawai yang menerima gratifikasi harus melaporkan kepada pimpinannya. Gratifikasi meliputi pemberian uang, barang, potongan, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan pengobatan cuma-cuma.

Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengharuskan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan hal itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 30 hari kerja.

Sanksi pidana untuk penerima gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap adalah penjara minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, hingga seumur hidup, serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Made Karmayoga mengatakan, pihaknya juga akan bekerja sama dengan KPK dan menggunakan standar ukuran gratifikasi yang ditentukan KPK.

Pengamatan Sarman Simanjorang, Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta, tidak ada lagi pejabat yang meminta gratifikasi sejak terbentuknya KPK. Begitu pula tradisi pengusaha mengirim bingkisan kepada pejabat, saat ini sudah banyak berkurang.

Pengusaha khawatir terkena pasal gratifikasi karena mengirim bingkisan. "Sebagian besar pejabat juga tidak berani menerimanya," kata Sarman.

Pos pengaduan THR

Sementara itu, terkait hak pegawai untuk menerima THR, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengingatkan karyawan dan karyawan kontrak agar melaporkan ke pos pengaduan jika tidak mendapatkan THR.

”Posko pengaduan THR sudah disediakan di kantor dinas tenaga kerja. Silakan laporkan ke posko jika ada karyawan yang tidak mendapatkan THR,” kata Kepala Disnakertrans Kota Tangerang Abduh Surahman.

Pihaknya sudah menerima surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja terkait imbauan pemberian THR dari perusahaan, yaitu paling lambat diberikan 7 hari sebelum Idul Fitri.

”Surat edaran itu sedang disosialisasikan,” ujarnya. (PIN/K08/NDY)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

11 Rekomendasi Tempat Wisata di Bekasi

11 Rekomendasi Tempat Wisata di Bekasi

Megapolitan
Jadwal Konser PRJ Kemayoran Juli 2022

Jadwal Konser PRJ Kemayoran Juli 2022

Megapolitan
Cara ke ICE BSD Naik KRL Commuter Line dan Bus

Cara ke ICE BSD Naik KRL Commuter Line dan Bus

Megapolitan
Terjadi Pencabulan di Pesantren, Pengelola Mengaku Sudah Antisipasi dengan Pasang CCTV

Terjadi Pencabulan di Pesantren, Pengelola Mengaku Sudah Antisipasi dengan Pasang CCTV

Megapolitan
Terungkapnya Teka-teki Pembunuhan Mayat dalam Karung di Kali Pesanggrahan

Terungkapnya Teka-teki Pembunuhan Mayat dalam Karung di Kali Pesanggrahan

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Pertanyakan Usulan Nama Jalan Ali Sadikin yang Belum Dieksekusi Anies

Ketua DPRD DKI Pertanyakan Usulan Nama Jalan Ali Sadikin yang Belum Dieksekusi Anies

Megapolitan
Formula E Jakarta 2023 Digelar 2 Kali Balapan, Simak Tanggalnya

Formula E Jakarta 2023 Digelar 2 Kali Balapan, Simak Tanggalnya

Megapolitan
Cegah Penyebaran PMK, 492 Ekor Sapi di Depok Telah Disuntik Vaksin

Cegah Penyebaran PMK, 492 Ekor Sapi di Depok Telah Disuntik Vaksin

Megapolitan
Lepas 327 Calon Jamaah Haji dari Depok, Wakil Wali Kota Minta Mereka Jaga Kesehatan

Lepas 327 Calon Jamaah Haji dari Depok, Wakil Wali Kota Minta Mereka Jaga Kesehatan

Megapolitan
Mayat Perempuan Diduga ODGJ Ditemukan di Danau Cisauk Tangerang

Mayat Perempuan Diduga ODGJ Ditemukan di Danau Cisauk Tangerang

Megapolitan
Gapura 'Chinatown' di Glodok Bakal Jadi Ikon Baru Kota Jakarta

Gapura "Chinatown" di Glodok Bakal Jadi Ikon Baru Kota Jakarta

Megapolitan
Bakal Diperiksa sebagai Terlapor dalam Kasus Penisataan Agama, Roy Suryo: Saya Sangat Menunggu Itu...

Bakal Diperiksa sebagai Terlapor dalam Kasus Penisataan Agama, Roy Suryo: Saya Sangat Menunggu Itu...

Megapolitan
Pria Pakai Atribut Polisi Tusuk Ibu dan Anak di Bekasi, Awalnya Cari Suami Korban

Pria Pakai Atribut Polisi Tusuk Ibu dan Anak di Bekasi, Awalnya Cari Suami Korban

Megapolitan
Polda Metro Bakal Periksa Roy Suryo sebagai Terlapor Dugaan Penistaan Agama Pekan Depan

Polda Metro Bakal Periksa Roy Suryo sebagai Terlapor Dugaan Penistaan Agama Pekan Depan

Megapolitan
Besok Peletakan Batu Pertama Revitalisasi Permukiman Korban Kebakaran Pasar Gembrong, Anies Dijadwalkan Hadir

Besok Peletakan Batu Pertama Revitalisasi Permukiman Korban Kebakaran Pasar Gembrong, Anies Dijadwalkan Hadir

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.