Kompas.com - 21/07/2013, 09:05 WIB
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com
- Ada kebiasaan di kalangan pengusaha untuk memberikan hadiah kepada pejabat menjelang hari raya keagamaan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun menyiapkan sanksi bagi pegawai yang menerima gratifikasi secara ilegal. Pemberian itu dikhawatirkan terkait dengan posisi dan jabatan yang diemban pegawai.

"Baik menerima maupun mengirim, apalagi meminta THR (tunjangan hari raya) kepada pihak ketiga, tidak boleh," kata Asisten Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sylviana Murni, Sabtu (20/7), di Jakarta.

Menurut Sylviana, pegawai yang menerima gratifikasi harus melaporkan kepada pimpinannya. Gratifikasi meliputi pemberian uang, barang, potongan, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan pengobatan cuma-cuma.

Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengharuskan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan hal itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 30 hari kerja.

Sanksi pidana untuk penerima gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap adalah penjara minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, hingga seumur hidup, serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Made Karmayoga mengatakan, pihaknya juga akan bekerja sama dengan KPK dan menggunakan standar ukuran gratifikasi yang ditentukan KPK.

Pengamatan Sarman Simanjorang, Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta, tidak ada lagi pejabat yang meminta gratifikasi sejak terbentuknya KPK. Begitu pula tradisi pengusaha mengirim bingkisan kepada pejabat, saat ini sudah banyak berkurang.

Pengusaha khawatir terkena pasal gratifikasi karena mengirim bingkisan. "Sebagian besar pejabat juga tidak berani menerimanya," kata Sarman.

Pos pengaduan THR

Sementara itu, terkait hak pegawai untuk menerima THR, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengingatkan karyawan dan karyawan kontrak agar melaporkan ke pos pengaduan jika tidak mendapatkan THR.

”Posko pengaduan THR sudah disediakan di kantor dinas tenaga kerja. Silakan laporkan ke posko jika ada karyawan yang tidak mendapatkan THR,” kata Kepala Disnakertrans Kota Tangerang Abduh Surahman.

Pihaknya sudah menerima surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja terkait imbauan pemberian THR dari perusahaan, yaitu paling lambat diberikan 7 hari sebelum Idul Fitri.

”Surat edaran itu sedang disosialisasikan,” ujarnya. (PIN/K08/NDY)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ragam Komentar soal Kedai Kopi yang Dianggap Persempit Ruang Halte Harmoni

Ragam Komentar soal Kedai Kopi yang Dianggap Persempit Ruang Halte Harmoni

Megapolitan
UPDATE 18 Agustus 2022: Bertambah 219 Kasus Covid-19, Pasien Dirawat di Tangsel Kini 833

UPDATE 18 Agustus 2022: Bertambah 219 Kasus Covid-19, Pasien Dirawat di Tangsel Kini 833

Megapolitan
Divonis 6 Bulan Penjara, Putra Siregar dan Rico Valentino Bakal Bebas 2 Bulan Lagi

Divonis 6 Bulan Penjara, Putra Siregar dan Rico Valentino Bakal Bebas 2 Bulan Lagi

Megapolitan
 Ketika Pemprov Korbankan Rp 2,7 Triliun untuk Bebaskan PBB Warga Jakarta...

Ketika Pemprov Korbankan Rp 2,7 Triliun untuk Bebaskan PBB Warga Jakarta...

Megapolitan
Jadwal, Lokasi, dan Syarat Lengkap Pelayanan Vaksinasi Covid-19 di Kota Bekasi, Jumat 19 Agustus 2022

Jadwal, Lokasi, dan Syarat Lengkap Pelayanan Vaksinasi Covid-19 di Kota Bekasi, Jumat 19 Agustus 2022

Megapolitan
Saat Aksi Joget Anggota Paskibra Cabangbungin Berujung pada Pembinaan...

Saat Aksi Joget Anggota Paskibra Cabangbungin Berujung pada Pembinaan...

Megapolitan
Sinyal Perpisahan Anies sebagai Gubernur DKI Menguat: Berfoto di Monas hingga Kebut Tunaikan Janji

Sinyal Perpisahan Anies sebagai Gubernur DKI Menguat: Berfoto di Monas hingga Kebut Tunaikan Janji

Megapolitan
Saat Anies Klaim Janji Kampanyenya Telah Tuntas Satu Per Satu...

Saat Anies Klaim Janji Kampanyenya Telah Tuntas Satu Per Satu...

Megapolitan
Teralis Besi Kerap Hambat Upaya Penyelamatan Saat Kebakaran di Tambora, Pemkot Jakbar Lakukan Penertiban

Teralis Besi Kerap Hambat Upaya Penyelamatan Saat Kebakaran di Tambora, Pemkot Jakbar Lakukan Penertiban

Megapolitan
6 Penghuni Tewas Saat Kebakaran Rumah Kos di Tambora, Teralis Besi Jendela Jadi Sorotan

6 Penghuni Tewas Saat Kebakaran Rumah Kos di Tambora, Teralis Besi Jendela Jadi Sorotan

Megapolitan
Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Celana Dalam Perempuan, Pelaku Akui buat Kesenangan

Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Celana Dalam Perempuan, Pelaku Akui buat Kesenangan

Megapolitan
Masih Merugi Rp 275 Miliar, Ancol Andalkan Perbaikan Transportasi Publik hingga Kehadiran Sirkuit untuk Genjot Pendapatan

Masih Merugi Rp 275 Miliar, Ancol Andalkan Perbaikan Transportasi Publik hingga Kehadiran Sirkuit untuk Genjot Pendapatan

Megapolitan
Jajaran Direksi Ancol Dirombak, Ada Nama Sutiyoso Jadi Komisaris

Jajaran Direksi Ancol Dirombak, Ada Nama Sutiyoso Jadi Komisaris

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Potensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang di Jakbar dan Jaksel

Prakiraan Cuaca BMKG: Potensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang di Jakbar dan Jaksel

Megapolitan
Pemprov DKI Resmikan 12 Rusunawa Senilai Rp 2,96 Triliun, Dinas Perumahan: Sumber Dananya dari APBD dan KLB

Pemprov DKI Resmikan 12 Rusunawa Senilai Rp 2,96 Triliun, Dinas Perumahan: Sumber Dananya dari APBD dan KLB

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.