Anggota DPRD DKI: Penataan Tanah Abang Jangan Salah

JAKARTA, KOMPAS.com — Tanah Abang kini menjadi tempat berdagang ribuan orang, baik di dalam gedung maupun di jalan-jalan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan tidak salah mengambil langkah.

"Yang paling tidak saya inginkan ada gesekan di bawah. Jangan sampai itu terjadi. Pedagang ingin mempertahankan sumber penghidupannya, sementara pemerintah menertibkan mereka dari jalan," kata anggota Komisi D (Bidang Pembangunan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Sanusi, Senin (22/7/2013) di Jakarta.

Menurut Sanusi, persoalan di Tanah Abang adalah persoalan perut sehingga sangat mungkin mereka yang akan ditertibkan bertahan dengan daya dan upayanya.

"Jika harus direlokasi ke Pasar Blok G, pemerintah harus menjamin akses ke sana lebih baik. Persoalannya bukan hanya sekadar memindahkan pedagang dari jalan ke gedung, tetapi mereka butuh akses, tempat yang baik, dan keamanan berdagang," kata Sanusi.

Dion, pedagang asal Sumatera Barat, mengatakan, pedagang tidak salah berjualan di jalan. Menurut dia, yang harus disalahkan adalah mereka yang menyewakan jalan itu. Pedagang, katanya, selalu mencari tempat yang diperbolehkan untuk berdagang.

"Karena ada yang menyediakan, mereka berjualan di sana. Tolong agar dapat melihat persoalan lebih jernih,” katanya.

Mulai hari Senin (22/7/2013) ini, penataan lalu lintas dilakukan di Tanah Abang. Kendaraan dari arah Karet atau Sudirman yang menuju Blok A dan B tidak bisa langsung lurus. Pengguna kendaraan diarahkan belok ke kiri ke arah Jalan Kebon Jati dan Jati Bunder.

Pengunjung Blok A dan B dapat masuk ke pasar itu setelah berputar di Jalan Kebon Jati. Pengalihan arus lalu lintas ini diharapkan bisa mendorong PKL pindah dari jalan ke Pasar Blok G yang disediakan.