Kompas.com - 12/08/2013, 15:11 WIB
Halal bihalal Pemprov DKI dalam rangka hari raya Idul Fitri 1434 Hijriah. Tampak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyalami Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI, Senin (12/8/2013). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaHalal bihalal Pemprov DKI dalam rangka hari raya Idul Fitri 1434 Hijriah. Tampak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyalami Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI, Senin (12/8/2013).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pada hari pertama kerja setelah cuti bersama libur hari raya Idul Fitri 1434 Hijriah, hanya satu pegawai negeri sipil (PNS) DKI yang tidak masuk kerja tanpa keterangan atau alpa. Kepala Bidang Pengendalian Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Slamet menilai, hal itu menunjukkan kedisiplinan PNS DKI meningkat tiap tahunnya.

"Tahun ini, hanya satu orang yang alpa, dan tahun lalu sekitar 10 orang yang alpa. Jadi, disiplin PNS DKI semakin meningkat," kata Slamet di Balaikota Jakarta, Senin (12/8/2013).

Berdasarkan data dari BKD DKI Jakarta, dari total pegawai 73.289, yang tercatat sakit sebanyak 98 pegawai, 57 pegawai izin, 688 pegawai cuti, dan satu orang alpa. Sementara sebanyak 36.802 PNS lainnya masih libur, seperti guru serta PNS yang shift malam, seperti petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, dan petugas rumah sakit.

Sementara pada tahun 2012, pada hari pertama kerja pascacuti bersama libur hari raya Idul Fitri, sebanyak 80 pegawai tidak masuk karena sakit, 165 pegawai izin, 938 pegawai cuti, dan 10 orang tidak masuk tanpa keterangan atau alpa.

Slamet melanjutkan, para PNS yang mengambil cuti merupakan staf. Sebab, para PNS DKI yang berpangkat eselon II dan eselon III dilarang menambah cuti Lebaran.

"Yang tidak boleh cuti itu PNS eselon II dan eselon III. Mereka tidak boleh ambil cuti yang menyambung. Kalau setelah seminggu atau sebulan berikutnya, boleh cuti," ujarnya.

Bagi PNS yang terbukti tidak masuk kerja tanpa keterangan, akan dikenakan sanksi mulai dari teguran hingga pemecatan sesuai dengan Peraturan Pemerintahan (PP) No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Selain itu juga ada pemotongan TKD sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012 tentang pemberian TKD.

Untuk pegawai yang membandel, juga akan diberikan teguran berupa peringatan tertulis. Surat teguran tersebut, kata dia, akan berdampak pada pengembangan kariernya, misalnya promosi jabatannya yang tertunda.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemindahan Warga Korban Kebakaran Pasar Gembrong ke Rusun Tunggu Kesiapan Sudin Perumahan

Pemindahan Warga Korban Kebakaran Pasar Gembrong ke Rusun Tunggu Kesiapan Sudin Perumahan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Cinta Segitiga Berujung Pembunuhan | Ketua DPRD DKI Bakal Panggil Manajemen Ancol

[POPULER JABODETABEK] Cinta Segitiga Berujung Pembunuhan | Ketua DPRD DKI Bakal Panggil Manajemen Ancol

Megapolitan
Kebakaran Melanda Gudang Penyimpanan Ikan di Pelabuhan Muara Baru

Kebakaran Melanda Gudang Penyimpanan Ikan di Pelabuhan Muara Baru

Megapolitan
Jumlah Pengunjung Ragunan pada Libur Waisak Capai 31.206 Orang

Jumlah Pengunjung Ragunan pada Libur Waisak Capai 31.206 Orang

Megapolitan
Sudah Sebulan 400 KK di Kampung Nelayan Marunda Alami Krisis Air Bersih

Sudah Sebulan 400 KK di Kampung Nelayan Marunda Alami Krisis Air Bersih

Megapolitan
Lift Macet akibat Kelebihan Muatan, 7 Orang Terjebak Dievakuasi Damkar Kota Bekasi

Lift Macet akibat Kelebihan Muatan, 7 Orang Terjebak Dievakuasi Damkar Kota Bekasi

Megapolitan
Cerita Anies ke Universitas Oxford Jajaki Kerja Sama Pengembangan Kebijakan Publik Jakarta

Cerita Anies ke Universitas Oxford Jajaki Kerja Sama Pengembangan Kebijakan Publik Jakarta

Megapolitan
Warga Bogor Dibegal Saat Pulang Kerja, Korban Dibacok, Motor dan Uangnya Raib

Warga Bogor Dibegal Saat Pulang Kerja, Korban Dibacok, Motor dan Uangnya Raib

Megapolitan
Dentuman Meriam Akan Terdengar Lagi di Depok Besok, Warga Diimbau Tak Panik

Dentuman Meriam Akan Terdengar Lagi di Depok Besok, Warga Diimbau Tak Panik

Megapolitan
Bima Arya Usulkan Sekda Jadi Pj Kepala Daerah

Bima Arya Usulkan Sekda Jadi Pj Kepala Daerah

Megapolitan
TV Tersambar Petir, Sebuah Rumah di Bekasi Dilanda Kebakaran

TV Tersambar Petir, Sebuah Rumah di Bekasi Dilanda Kebakaran

Megapolitan
Besok, Oditur Akan Bantah Pleidoi Kolonel Priyanto Terdakwa Kasus Pembunuhan Handi-Salsabila

Besok, Oditur Akan Bantah Pleidoi Kolonel Priyanto Terdakwa Kasus Pembunuhan Handi-Salsabila

Megapolitan
Pabrik Kimia di Cikarang Dilanda Kebakaran, Pemadaman Butuh Waktu 7 Jam

Pabrik Kimia di Cikarang Dilanda Kebakaran, Pemadaman Butuh Waktu 7 Jam

Megapolitan
Politisi PDI-P: Banyak Program yang Tak Dieksekusi Anies

Politisi PDI-P: Banyak Program yang Tak Dieksekusi Anies

Megapolitan
Seorang Remaja Satroni Rumah Ketua RW di Pulogadung, Curi 3 Ponsel

Seorang Remaja Satroni Rumah Ketua RW di Pulogadung, Curi 3 Ponsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.