"Apa Dampak Mobil Murah Sudah Dipikirkan Pemerintah Pusat?"

"Sudah pasti konsumen senang dengan hadirnya mobil murah (LCGC), apalagi ramah lingkungan. Industri otomotif juga akan semakin bergairah, tetapi apakah dampak lain sudah dipikirkan oleh pemerintah pusat," kata Kepala Dinas Perindustrian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Andi Baso, Senin (16/9), di Jakarta.

Jakarta sudah penuh sesak dengan mobil. Sebelum ada mobil murah saja, jalanan Jakarta sudah sesak dengan kendaraan. "Saya yakin kepadatan lalu lintas akan semakin parah di Jakarta," ujar Andi.

Pendapat serupa disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Basuki yakin industri otomotif tumbuh semakin pesat di Jakarta dengan adanya program mobil murah dan ramah lingkungan. "Bagaimana tidak tumbuh, pasar mobil paling besar di Jabodetabek. Tetapi, masalah macet juga ikut tumbuh," katanya.

Menurut Basuki, warga yang perekonomiannya naik pasti membeli mobil dan mereka berhak untuk membeli mobil. Namun, jika hal tersebut menjadi alasan utama produksi mobil murah, itu tidak tepat.

"Alasan utamanya bukan itu. Kalau dilihat upah minimum Provinsi DKI Rp 2,2 juta. Apa iya bisa membeli mobil? Yang beli kelas menengah juga nantinya. Padahal, sudah ada subsidi untuk bahan bakar minyak. Jadi dobel insentifnya, kan?" ujar Basuki.

Jika ingin seimbang dan adil, lanjutnya, pemerintah pusat harus menghapus subsidi bahan bakar minyak. Dana itu dialihkan untuk membangun transportasi massal yang andal.

Membatasi gerak

Basuki menambahkan, saat ini Pemprov DKI Jakarta terus menggodok kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor saat mobil murah mulai berdatangan di Jakarta. "Tahun depan mobil-mobil itu datang. Jadi, kami kejar-kejaran dengan kedatangannya," katanya.

Akhir tahun ini akan datang armada baru 400 bus sedang dan 400 bus transjakarta. Zonasi tarif parkir juga akan diberlakukan sekitar tahun depan. Tarif parkir di tengah kota bisa minimal Rp 6.000-Rp 8.000 per jam. Selain itu, pemberlakuan sistem jalan berbayar elektronik juga bakal dipercepat di jalan-jalan utama kota Jakarta.

Harapannya, warga akan berpikir ulang untuk naik mobil di dalam kota. Bukan hanya itu, pemerintah pusat diminta tidak diskriminatif. "Pajak untuk mobil angkutan umum sebaiknya dikurangi hingga nol persen. Dengan demikian, ada keberpihakan yang sama antara mobil ramah lingkungan dan mobil angkutan umum," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono.

Saat ini pajak untuk transjakarta bus tunggal 40 persen, bus gandeng 10 persen, dan bajaj 20 bajaj. Kebijakan ini berdampak pada besarnya biaya transportasi publik. "Padahal, pengembangan transportasi publik perlu percepatan," kata Pristono.

Yayat Supriatna, pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, sependapat, program mobil murah bisa berdampak pada kemacetan lalu lintas kendaraan. Pemprov DKI Jakarta bisa menerbitkan peraturan untuk membatasi penggunaan mobil.

Kebijakan itu, tambah Ketua Umum Forum Teknologi Perkeretaapian Indonesia Taufik Hidayat, menambah beban di jalan raya. Di sisi lain, perkembangan transportasi publik tidak didukung oleh kekuatan industri.

"Industri kereta api, misalnya, sudah kritis. Meski sudah berumur 32 tahun, industri kereta api Indonesia masih memakai banyak komponen impor untuk pembuatan lokomotif atau kereta listrik. Akibatnya, harga menjadi mahal dan berimbas ke tiket penumpang yang juga mahal," ujar Taufik.

Idealnya, industri kereta api nasional didukung dengan sejumlah industri komponen lain, seperti industri pembuat kursi, per, komponen penggerak utama dalam kereta, atau elektronik. "Kalau sekarang ada mobil murah, kenapa kita tidak punya rencana membuat kereta murah?" lanjutnya. (FRO/RAY/ART/NDY)