Basuki Pertanyakan Tambahan Uang Kerahiman untuk Warga Ria Rio

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI tidak mengeluarkan anggaran untuk uang ganti rugi atau uang kerahiman. Ia mempertanyakan sumber dana untuk menambah uang kerahiman bagi warga bantaran Waduk Ria Rio, Pulogadung, Jakarta Timur, agar mau direlokasi ke Rumah Susun (Rusun) Pinus Elok.

"Pemprov DKI itu sudah enggak ada uang kerahiman, sudah dicabut. Itu posnya dari mana?" kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (26/9/2013).

Basuki memperkirakan, penambahan uang kerahiman itu berasal dari PT Pulomas Jaya sebagai pemilik dan pengelola lahan Waduk Ria Rio atau dari dana operasional Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Menurut Basuki, Gubernur bebas menggunakan dana operasionalnya, termasuk untuk memberikan kompensasi kepada warga relokasi.

"Pakai uang operasional boleh saja, kalau mau. Memang Pak Gubernur bisa melakukan apa saja tanpa sepengetahuan saya kok, he-he-he," ujar Basuki.

Surat keputusan gubernur tentang uang kerahiman itu adalah SK Gubernur Nomor 193 Tahun 2010 tentang pedoman penggantian uang kerahiman oleh penggarap bangunan di atas lahan negara. Melalui pencabutan SK Gubernur itu, kata Basuki, Pemprov DKI tidak lagi memberikan uang kerahiman atau kompensasi kepada warga yang menggarap lahan milik negara. Demikian pula kepada warga korban penggusuran ataupun lainnya.

"Tapi, kalau PT Pulomas Jaya mau kasih, bisa saja. Kalau APBD DKI enggak," kata Basuki.

Sementara itu, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Budi Karya Sumadi enggan menjelaskan lebih lanjut terkait penambahan uang kerahiman bagi warga Waduk Ria Rio tersebut. Menurut dia, yang lebih berhak menjawab hal tersebut adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Jokowi membantah bahwa Pemprov DKI mengeluarkan dana tambahan untuk uang kerahiman tersebut.

Kendati demikian, Budi Karya membenarkan adanya penambahan uang kerahiman tersebut. Permasalahan relokasi warga Waduk Ria Rio akhirnya terselesaikan. Warga sekitar waduk itu bersedia pindah ke Rumah Susun Pinus Elok di Cakung, Jakarta Timur.

Sebanyak 208 kepala keluarga (KK) akhirnya bersedia direlokasi dengan menerima uang kerahiman lebih dari Rp 1 juta. Camat Pulogadung Teguh Hendrawan mengatakan, setelah bernegosiasi dengan warga pada Rabu kemarin, disepakati bahwa uang kerahiman untuk warga akan ditambah. Tambahan uang kerahiman itu merupakan kebijakan dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Setelah warga bersedia direlokasi, pekan ini akan ada pengundian dan pemberian kunci Rusun Pinus Elok. Selain itu, dana kompensasi juga akan diberikan pada pekan ini.