Anggota DPRD Minta Jokowi Negosiasi soal Mobil Murah

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi E DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo, meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk segera bernegosiasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan mobil murah ramah lingkungan di Jakarta. Menurut Rio, program itu hanya akan menambah kemacetan lalu lintas di Ibu Kota.

"Saya berharap Gubernur DKI Jakarta melakukan negosiasi khusus atas mandat warga DKI untuk mendesak pada pemerintah pusat untuk tidak memberlakukan (kebijakan mobil murah) di DKI dan itu mudah-mudahan bisa menjadi ilham bagi tempat-tempat lainnya," kata Rio saat dihubungi Kompas.com, Rabu (02/10/2013) siang.

Rio berpendapat, dalam konteks lalu lintas Ibu Kota, kebijakan mobil murah tersebut akan mendatangkan pengaruh buruk. Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu menyebutkan, jika kebijakan mobil murah tetap diberlakukan di Ibu Kota, maka hal itu sama saja dengan menumpuk masalah kemacetan. Ia berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut.

"Di tengah-tengah kita sedang giat melancarkan aksi-aksi politik yang lebih radikal mengatasi kemacetan, tapi kok pemerintah pusat malah menambah masalah. Pemerintah pusat setidaknya tidak melakukan di kota besar yang rawan kemacetan," kata Rio.

Rio menilai kebijakan mobil murah lahir karena muatan kepentingan produsen dan pemilik modal. Menurutnya, pemerintah pusat seharusnya tidak menjadi budak produsen mobil dan menjadikan rakyat Indonesia sebagai konsumen pasif. Ia mengatakan, kebijakan tersebut tidak mencerminkan politik prorakyat.

Sebelumnya, Gubernur DKI Joko Widodo menilai bahwa program mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC) merupakan kebijakan yang keliru. Jokowi khawatir kebijakan ini akan menambah kemacetan di kota-kota besar, termasuk Jakarta. Menurut Jokowi, pemerintah pusat seharusnya mendukung pemerintah daerah untuk mengatasi kemacetan dengan mempercepat pengadaan sistem transportasi massal.