Koki Dapur Aktivitas Jokowi, dari "Blusukan" sampai Makan Siang

Dapur seorang pemimpin selalu menarik untuk dicermati. Apalagi, pemimpin yang dimaksud adalah Gubernur DKI Joko Widodo, mengingat banyak hal yang telah dia lakukan untuk pembenahan Ibu Kota. Mulai dari jadwal blusukan ke kampung kumuh, jadwal makan siang bersama warga, bahkan hingga mengatur pertemuan antara gubernur kota di negara-negara ASEAN, ibarat masakan lezat yang keluar dari dapur pemimpin Jakarta.

Kepala Biro Kepala Daerah dan Hubungan Luar Negeri DKI Jakarta  Heru Budi Hartono adalah koki dapur sang gubernur. Pria yang memiliki latar belakang sarjana dan magister di bidang ekonomi tersebut merupakan sosok di balik blusukan, makan siang, serta segudang aktivitas padat Jokowi. Heru yang terjun ke Biro Kepala Daerah dan Hubungan Luar Negeri (KDH KLN) pada awal 2011 turut berperan penting dalam pertemuan antara Gubernur serta Wali Kota Negara se-ASEAN.

Sesulit apa di satu sisi Heru mengurus aktivitas Jokowi sekaligus mengurus komunikasi luar negeri? Berapa juga dana yang telah dikeluarkan selama Jokowi blusukan? Berikut petikan bincang-bincang Kompas.com dengannya beberapa waktu lalu.

Apa sebenarnya tugas pokok dan fungsi Kepala Biro Kepala Daerah dan Hubungan Luar Negeri DKI Jakarta?

Tupoksi selaku kepala daerahnya adalah membantu langsung Gubernur , Wakil Gubernur, para deputi, Sekda, para asisten sekda untuk menjalan administrasi pemerintahan dan memberikan masukan masukan yang dianggap penting serta mengkoordinasikan ke unit-unit seluruh SKPD yang diperlukan Gubernur dan Wakil Gubernur. Tentunya juga melakukan penjadwalan kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur.

Biasanya hal-hal yang sangat urgensi yang dibutuhkan Gubernur dan Wakil Gubernur, maka Kepala Biro KDH KLN akan melakukan koordinasi ke instansi terkait. Termasuk juga salah satu tugasnya adalah pengamanan gubernur dan wagub secara melekat selama 24 jam. Tentunya keprotokoleran gubernur dan wagub merupakan kegiatan yang rutin.

Untuk topik hubungan luar negeri, yakni menjalin dan membuka serta berkomunikasi jejaring internasional, baik dengan duta besar perwakilan negara asing juga duta besar Indonesia di luar negeri, melakukan komunikasi yang baik dengan Kemenlu serta tentunya melakukan kerja sama sistem city yang saat ini ada 21 sister city. Hal tersebut merupakan komunikasi Jakarta sebagai Ibu Kota ke negara atau kota kota lain di dunia.

Sesulit apa mengatur jadwal Jokowi-Basuki?

Untuk mengatur jadwal Gubernur dan Wakil Gubernur, selama saya menjabat Kabiro KDH KLN, sampai saat ini saya dapat melakukan dengan baik. Beliau-beliau adalah pimpinan yang sangat baik dan sangat fleksibel. Beliau sangat low profile sehingga pengaturan menyesuaikan dengan kondisi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Untuk kampung-kampung yang dijadikan tujuan Pak Gubernur blusukan, sudah kita rencanakan. Kita mendapat masukan baik dari lapangan atau dari media massa. Lalu kita sarankan ke Gubernur untuk berkunjung ke sana. Begitu juga dengan makan siang bersama warga. Semua dikalkulasi.

Bagaimana dengan makan siang? Sudah berapa kali Jokowi mengundang warga makan siang? Seberapa efektif makan siang itu?

Sudah enam kali sejak setahun menjabat, Pak Jokowi mengundang warga makan siang. Yang pertama, Februari 2013, warga korban banjir di Jakarta Utara. Kedua, warga Waduk Pluit dua kali di April 2013. Keempat, para pemilik bus metromini, Agustus 2013. Kelima September 2013, makan siang bersama warga Waduk Ria Rio. Yang keenam makan siang dengan PKL Blok G Tanah Abang, September kemarin. (Data ini belum termasuk makan siang bersama tukang potong unggas di Jakarta Timur awal Oktober 2013, red).

Soal seberapa efektifnya, sangat efektif kalau menurut saya. Hampir semuanya kan berhasil dijelaskan oleh Pak Gubernur. Misalnya, warga di Waduk Pluit dan Waduk Ria Rio. Pertama, mereka menolak. Tapi pas dikasih tau bahwa di tempat yang baru hidup mereka akan lebih baik, dikasih TV, lemari, kulkas, akhirnya menurut evaluasi di lapangan ya berhasil juga, pindah semuanya.

Yang paling sulit dikasih tahu itu pemilik metromini. Sulitnya, mereka diberi tahu, dikasih fasilitas itu busnya, jangan kayak sekarang yang bobrok. Tapi di lapangan banyak yang bandel. Saya enggak tahu apakah keuntungannya kecil, ya mungkin itu ya. Tapi saya cek, ada beberapa yang sudah diperbaiki. Sebenarnya kalau tidak diprovokasi, mereka mau ikuti peraturan semua.

Kabarnya Jokowi ingin mengajak warga Lenteng Agung, penolak Lurah Susan Jasmine Zulkifli, untuk makan siang juga? Kapan?

Oh ya, dalam waktu dekat kita akan mengundang mereka makan siang. Beberapa waktu yang lalu, Pak Gubernur sudah menyampaikan rencana itu di media massa. Tapi ini di luar makan siang ya.

Saya cerita sedikit. Saya mendengar itu ada yang memprovokasi, yaitu mantan PNS ada yang tidak setuju sama Lurah Susan. Terus mereka mengoordinir massa. Ini saya bukan sembarang informasi. Kita tahu ini dari informasi kita di lapangan. Kami kan juga punya intelejen gitu.

Sangat disayangkan ya di Jakarta masih ada yang seperti itu. Ya mudah-mudahan saja nanti pas setelah makan siang, persoalan itu selesai. Kita berharapnya demikian.

Pertengahan tahun lalu, sebuah LSM bernama FITRA menyingkap ada dana blusukan yang nilainya mencapai Rp 26,6 miliar. Jokowi kemudian membantah dana itu dinamakan dana blusukan, karena yang ada bernama dana operasional. Nah, sebenarnya berapa dana operasional Jokowi-Basuki? dan dalam semester pertama sudah keluar berapa?

Benar, dana operasional Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Rp 26,6 miliar, yang secara undang-undang dan hukum yang berlaku, itu adalah hak penuh untuk kegiatan operasional Gubernur dan Wakil Gubernur. Untuk dana blusukan, saya tidak tahu kenapa ada yang menyebutkan dana blusukan. Itu kalimat dari mana? Tidak ada dana khusus blusukan. Wah, yang mboten-mboten saja tuh, mereka asal bunyi, ha-ha-ha. Dana yang keluar, belum kami hitung.

Beralih dari dapur ke fungsi Hubungan Luar Negeri. Sepenting apa hubungan dengan kota di luar negeri?

Setiap Gubernur Provinsi DKI Jakarta sangat memerlukan komunikasi internasional dan hal tersebut sangat dibutuhkan. Karena dengan hal tersebut, bisa melakukan pembelajaran dibilang manajemennya kota, green growth, green building, serta sister city.

Target besar kami adalah Jakarta dalam membangun sebuah kota, saya berharap, semua sudah mengacu kepada smart city dan green city. Contoh, jika membangun reklamasi pulau, maka mulai dari air limbah, pengelolaan air bersih, serta pembangunannya infrastruktur listriknya sudah harus modern. Manangemen sudah harus mengacu ke highest technology. Kedua, saya berharap Jakarta dapat diperhitungkan di negara negara lainnya.

Pertemuan Gubernur dan Wali Kota negara ASEAN diapresiasi banyak pihak. Sebenarnya apa target besar dari pertemuan itu?

Awalnya kita melihat, mengamati di media massa, pemerintah pusat sampai hari ini tak memberikan kebijakan, membicarakan secara matang terkait hubungan luar negeri, industri dan perdagangan antarkota di negara ASEAN. Ini konteksnya pemerintah pusat yang membuka sistem single market dengan negara ASEAN 2015 mendatang. Padahal Jakarta itu Ibu Kota, harusnya lebih siap.

Berangkat dari itu, kita komunikasi dengan beberapa staf gubernur dan wali kota se-ASEAN, bagaimana kalau kami mengundang teman-teman ke Jakarta. Mereka siap. Akhirnya terlaksanalah kemarin itu. Kita ingin melihat kesiapan masing-masin kota sehingga dapat mencari peluang bersama yang menguntungkan. Minimal dengan acara itu, masyarakat Jakarta itu tahu bahwa 2015 kita menghadapi pasar bebas. Situasi itu tidak bisa dibendung karena dinamisasi negara di dunia. Kita ingin masyarakat itu siap-siap atas kondisi yang terjadi nantinya.

Apa tindak lanjut dari pertemuan tersebut?

Kita sadar situasi itu harus dipahami semua orang, termasuk SKPD, pemegang kebijakan. Ke depan, mulai dari kepala dinas sampai lurah dan camat akan kita kumpulkan. Kita adakan diskusi, pembicaranya dari Kemenlu dan sekretariat ASEAN. Minimal mereka tahu, oh ini toh pola pasar bebas yang secara ekstrem saya sebut penyerangan sistem ketahanan di Indonesia.

Kalau kualitas sebuah barang di Jakarta lemah, itulah yang diserbu oleh negara lain. Begitu juga sebaliknya, barang apa yang tidak ada di negara lain, kita serbu. Kita harus memperkuat diri. Cara salah satunya ya mengoptimalkan kinerja SKPD.

Saya agak menyitir sedikit, yang seharusnya, yang idealnya terjadi di 2015. Mobil murah boleh saja dijual di Jakarta, tapi kontennya harus lokal. Misalnya, teknologi mesin apa segala macam boleh saja dari luar negeri, tapi misalkan joknya, apanya, harus dari kita supaya industri kita bisa hidup. Kalau pasar bebas ini main dibuka saja, kita enggak siap-siap, habis kita.

***

Mengurus dapur sekaligus hubungan luar negeri seorang pemimpin seperti Jokowi dan Basuki memberikan tantangan tersendiri bagi Heru. Kerja, kerja, dan kerja adalah motto yang ia pegang teguh. Dengan satu kata itulah, Jakarta bisa maju tak hanya soal pembangunan fisik, tapi juga yang lebih besar dari itu, yakni membangun peradaban masyarakat.