Konflik Panjang di Rumah Sakit Sumber Waras

Kompas.com - 20/10/2013, 18:29 WIB
Ratusan buruh RS Sumber Waras melakukan aksi demo di depan RS Sumber Waras pada Rabu (1/5/2013). Demo tersebut dilakukan menuntut kesetaraan UMP. Alfiyyatur RohmahRatusan buruh RS Sumber Waras melakukan aksi demo di depan RS Sumber Waras pada Rabu (1/5/2013). Demo tersebut dilakukan menuntut kesetaraan UMP.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Konflik internal antara dewan direksi rumah sakit dan beberapa karyawan menjadi polemik panjang manajemen di RS Sumber Waras. Kondisi dimulai sejak Desember Tahun 2012, yang diawali dengan niat sekelompok karyawan yang berkeinginan membentuk serikat pekerja, selain serikat pekerja tingkat perusahaan.

Keinginan sekelompok karyawan itu kemudian ditolak oleh perusahaan. Sejak saat itu, terjadi ketidakharmonisan antara karyawan dengan manajemen RS.

Karyawan pun meminta menaikkan upah minimum pekerja (UMP) 2013. Namun, pihak RS tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut.

Menurut pengakuan Abraham Tedjanegara, Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Sumber Waras, pada saat itu, situasi finansial RS dalam keadaan defisit. Pasien kelas 3 hanya berjumlah 40 orang, sedangkan jumlah seluruh karyawan ada 650 orang. Selain harus menggaji karyawan, manajemen juga harus membayar listrik setiap bulannya sekitar Rp 200 juta.

Pada akhirnya, pihak manajemen RS memenuhi UMP 2013 karena mengikuti peraturan UU yang berlaku. Namun, pihak karyawan justru meminta upah tambahan. Pihak RS merasa tidak mampu memenuhi permintaan tersebut.

Kemudian, dilakukan koordinasi dengan Depnaker dan ditemukan solusi mengenai masalah upah tambahan tersebut sesuai kebijakan perusahaan.

Pada 27 Maret 2013, terjadi demo dari sekelompok karyawan, yang disertai pengusiran terhadap direktur umum pada saat berlangsung rapat dengan direktur utama. Sekelompok karyawan tersebut kemudian diberikan SP3 pada 23 September 2013. Surat peringatan teryata tidak dihiraukan, hingga berujung PHK kepada delapan orang pada 1 Oktober 2013.

Delapan orang karyawan tersebut adalah pencetus serikat buruh di RS Sumber Waras. Mereka terdiri dari dua orang apoteker, yaitu Rusdi dan Elsina, seorang petugas sekuriti bernama Sri Rahayu, seorang petugas administrasi bernama Darotin, seorang perawat pelaksana bernama Kandace Napitupulu, serta tiga orang perawat bernama Putri, Indah, dan Rosna.

Berdasarkan surat pemecatan yang  ditandatangani oleh Direktur RS Jan Djukardi, kedepalan karyawan tersebut dinilai telah melakukan beberapa pelanggaran, seperti mogok kerja yang tidak sah, masuk kerja terlambat, dan pulang sebelum waktunya.

Buntut dari PHK tersebut, pada 2 Oktober 2013, 70 karyawan RS melakukan unjuk rasa menuntut pihak rumah sakit mencabut surat PHK terhadap delapan rekan mereka yang di PHK.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Jaktim Tegur PT Khong Guan karena Tak Kunjung Perbaiki Tembok Roboh

Pemkot Jaktim Tegur PT Khong Guan karena Tak Kunjung Perbaiki Tembok Roboh

Megapolitan
Ditolak Warga, Hotel di Sabang Tidak Lagi Jadi Tempat Isolasi Pasien OTG Covid-19

Ditolak Warga, Hotel di Sabang Tidak Lagi Jadi Tempat Isolasi Pasien OTG Covid-19

Megapolitan
Mengadu Sejumlah Masalah, Petugas Ambulans Unjuk Rasa di Depan Balai Kota

Mengadu Sejumlah Masalah, Petugas Ambulans Unjuk Rasa di Depan Balai Kota

Megapolitan
Deteksi Banjir, Anies Minta Camat dan Lurah Ketahui Volume Air Hujan dengan Alat Ukur

Deteksi Banjir, Anies Minta Camat dan Lurah Ketahui Volume Air Hujan dengan Alat Ukur

Megapolitan
Ridwan Kamil: Realistis Kondisi Normal dari Pandemi Covid-19 Baru 2022

Ridwan Kamil: Realistis Kondisi Normal dari Pandemi Covid-19 Baru 2022

Megapolitan
Dua Ruas Jalan di Jakarta Barat Rawan Terjadi Kecelakaan, Ini Sebabnya

Dua Ruas Jalan di Jakarta Barat Rawan Terjadi Kecelakaan, Ini Sebabnya

Megapolitan
Pemkot Jaksel Panggil Pengembang Melati Residence, Wali Kota: Dua Kali Tak Hadir

Pemkot Jaksel Panggil Pengembang Melati Residence, Wali Kota: Dua Kali Tak Hadir

Megapolitan
Ridwan Kamil Khawatir Lonjakan Kasus Covid-19 di Jabar Setelah Long Weekend

Ridwan Kamil Khawatir Lonjakan Kasus Covid-19 di Jabar Setelah Long Weekend

Megapolitan
Pembangunan Embung Tegal Alur Ditargetkan Selesai Awal 2021

Pembangunan Embung Tegal Alur Ditargetkan Selesai Awal 2021

Megapolitan
Pemkot Klaim Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Barat Turun Berkat Ronda Keliling

Pemkot Klaim Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Barat Turun Berkat Ronda Keliling

Megapolitan
Lurah Sebut PT Khong Guan Janji Beri Jawaban soal Ganti Rugi Warga Senin Pekan Depan

Lurah Sebut PT Khong Guan Janji Beri Jawaban soal Ganti Rugi Warga Senin Pekan Depan

Megapolitan
Demo Tolak UU Cipta Kerja Usai, Kendaraan Sudah Bisa Melintas

Demo Tolak UU Cipta Kerja Usai, Kendaraan Sudah Bisa Melintas

Megapolitan
8 Dugaan Pelanggaran Kampanye Pilkada Tangsel Dilakukan 2 Paslon

8 Dugaan Pelanggaran Kampanye Pilkada Tangsel Dilakukan 2 Paslon

Megapolitan
Musim Hujan, Pemkot Tangerang Siapkan 709 Petugas Siaga Banjir

Musim Hujan, Pemkot Tangerang Siapkan 709 Petugas Siaga Banjir

Megapolitan
Polda Metro Jaya Bakal Gelar Operasi Zebra 26 Oktober-8 November 2020

Polda Metro Jaya Bakal Gelar Operasi Zebra 26 Oktober-8 November 2020

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X