Penyerapan Anggaran Dinas Damkar DKI Masih di Bawah 30 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com — Realisasi penyerapan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar dan PB) DKI masih rendah. Kepala Dinas Damkar dan PB Subejo mengakui penyerapan anggaran dinasnya masih rendah menjelang akhir tahun anggaran.

"Memasuki triwulan IV, realisasi penyerapan anggaran baru mencapai 29,51 persen," kata Subejo di Balaikota Jakarta, Selasa (29/10/2013).

Tahun ini Dinas Damkar dan PB tahun 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1,096 triliun. Kendati demikian, Subejo optimistis penyerapan anggaran akan terealisasi melebihi 90 persen pada akhir tahun. Ia mengatakan, hampir seluruh proyek pengadaan alat pemadam kebakaran masih dalam tahap proses lelang. Lelang itu akan selesai pada November. Barang-barang yang dipesan akan datang pada Desember karena hampir semua alat pemadam kebakaran didatangkan merupakan barang impor.

"Kami optimistis, penyerapan anggaran akan terealisasi lebih dari 90 persen pada akhir tahun ini," kata mantan Kepala Bidang Operasional Dinas Damkar dan PB DKI tersebut.

Beberapa alat pemadam kebakaran yang sedang dalam proses lelang, antara lain, pengadaan pompa kebakaran manual (pawang geni), alat perlindungan pernapasan masyarakat dan petugas, sepeda pemadam kebakaran, dan alat bantu evakuasi bencana.

Subejo mengatakan, dari total anggaran Dinas Damkar dan PB DKI, sebanyak Rp 292 miliar merupakan belanja tidak langsung atau belanja pegawai. Adapun Rp 804 miliar merupakan belanja langsung untuk penambahan alat-alat pemadam kebakaran.

Beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memberi pengarahan kepada para pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Saat itu, Jokowi mengeluhkan rendahnya penyerapan anggaran oleh SKPD DKI. Ia mengharapkan, pada akhir tahun, penyerapan anggaran para SKPD mencapai 97 persen. Sepuluh SKPD yang penyerapan anggarannya terendah hingga 17 Juni 2013 adalah Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI (2,18 persen), Dinas Perhubungan DKI (4,04 persen), Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI (4,40 persen), Dinas Pekerjaan Umum DKI (6,11 persen), Dinas Kelautan dan Pertanian DKI (8,16 persen), Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DKI (10,50 persen), Dinas Damkar dan PB DKI (10,55 persen), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI (10,78 persen), Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah Perdagangan (KUMKMP) DKI (12,23 persen), serta Dinas Olahraga dan Pemuda DKI (12,83 persen).