Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BBM Tak Disubsidi, Masyarakat Tetap Bisa Beli

Kompas.com - 19/12/2013, 10:16 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana penghapusan BBM bersubsidi di Jakarta pada tahun depan dianggap sebagai alternatif menanggulangi kemacetan. Ketika BBM yang ada tidak disubsidi pemerintah, warga Jakarta diyakini tetap mampu membeli BBM non-subsidi.

"Harga BBM di Jakarta ini terlalu murah. Kalau tidak disubsidi oleh pemerintah juga bisa dibeli masyarakat," kata Direktur Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas kepada wartawan, Kamis (19/12/2013). 

Apabila nantinya wacana tersebut dapat terlaksana, maka ia meminta DKI untuk mengoptimalkan angkutan massal. Penggunaan subsidi BBM harus dibatasi, misalnya hanya untuk kendaraan pribadi beroda empat. Sedangkan apabila transportasi umum juga menggunakan BBM non-subsidi akan berdampak pada semakin tingginya tarif angkutan umum tersebut.

Dia juga menyambut baik rencana penghapusan BBM bersubsidi itu seusai ratusan bus sedang dan transjakarta datang. Apalagi, Basuki menjanjikan akan mengalihkan subsidi itu kepada tarif transjakarta yang dibebaskan atau gratis.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang juga meminta jaminan Pemprov DKI Jakarta menyediakan dan meremajakan unit angkutan umum maupun bus sedang. Tak hanya itu, DKI juga harus dapat menjamin angkutan umum tersebut aman dan nyaman bagi penumpang.

"Kalau sekarang, di halte menunggu busway atau Kopaja bisa nunggunya lama banget sampai setengah jam. Pemprov harus memperbanyak jumlah busnya dahulu," kata Sarman.

Salah satu dampak penerapan kebijakan penghapusan BBM bersubsidi itu adalah masyarakat Jakarta yang beralih mencari BBM subsidi ke daerah penyangga Jakarta, seperti Tangerang, Bogor, Depok dan Bekasi. Ia mengharapkan, kelangkaan BBM bersubsidi terjadi dan menimbulkan gejolak antar wilayah.

Wacana pemberhentian subsidi BBM untuk kendaraan bermotor di Ibu Kota ini sudah disampaikan Pemprov DKI Jakarta kepada Kementerian ESDM. Kebijakan tersebut dinilai dapat merangsang pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi massal. Selain itu, negara pun tidak dibebani subsidi, dan mengalokasikan dana ke perbaikan infrastruktur.

Penyetopan subsidi BBM kendaraan di Jakarta bisa meminimalkan dampak negatif kebijakan mobil murah. Selayaknya, mobil murah tidak menikmati subsidi itu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengaku tertarik dengan ide Basuki. Kini, pihaknya tengah mengkaji usulan tersebut. Namun, ia memastikan usulan tersebut tidak dilakukan dalam waktu dekat. Demi menghemat BBM bersubsidi, pihaknya hanya mendorong kendaraan pelat merah untuk tidak memakai BBM bersubsidi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Buka Penjaringan Cagub dan Cawagub Jakarta hingga 20 Mei 2024

PDI-P Buka Penjaringan Cagub dan Cawagub Jakarta hingga 20 Mei 2024

Megapolitan
Kuota Haji Kota Tangsel Capai 1.242 Jemaah, Pemberangkatan Dibagi 2 Gelombang

Kuota Haji Kota Tangsel Capai 1.242 Jemaah, Pemberangkatan Dibagi 2 Gelombang

Megapolitan
Paniknya Mahasiswa di Tangsel, Kontrakan Digeruduk Warga saat Sedang Beribadah

Paniknya Mahasiswa di Tangsel, Kontrakan Digeruduk Warga saat Sedang Beribadah

Megapolitan
Jasad Balita Tersangkut di Selokan Matraman, Orangtua Sempat Lapor Kehilangan

Jasad Balita Tersangkut di Selokan Matraman, Orangtua Sempat Lapor Kehilangan

Megapolitan
Jasad Balita di Matraman Ditemukan Warga Saat Bersihkan Selokan, Ternyata Sudah 3 Hari Hilang

Jasad Balita di Matraman Ditemukan Warga Saat Bersihkan Selokan, Ternyata Sudah 3 Hari Hilang

Megapolitan
Polisi Ungkap Penyebab Mahasiswa di Tangsel Bertikai dengan Warga Saat Beribadah

Polisi Ungkap Penyebab Mahasiswa di Tangsel Bertikai dengan Warga Saat Beribadah

Megapolitan
KPU DKI Pastikan Keamanan Data 618.000 KTP yang Dikumpulkan untuk Syarat Dukung Cagub Independen

KPU DKI Pastikan Keamanan Data 618.000 KTP yang Dikumpulkan untuk Syarat Dukung Cagub Independen

Megapolitan
Ketua RW: Aktivitas Ibadah yang Dilakukan Mahasiswa di Tangsel Sudah Dikeluhkan Warga

Ketua RW: Aktivitas Ibadah yang Dilakukan Mahasiswa di Tangsel Sudah Dikeluhkan Warga

Megapolitan
Pemilik Warteg Kesal, Pria yang Bayar Makanan Sesukanya 'Nyentong' Nasi Sendiri

Pemilik Warteg Kesal, Pria yang Bayar Makanan Sesukanya "Nyentong" Nasi Sendiri

Megapolitan
Hampir Dua Pekan, Preman yang Hancurkan Gerobak Bubur di Jatinegara Masih Buron

Hampir Dua Pekan, Preman yang Hancurkan Gerobak Bubur di Jatinegara Masih Buron

Megapolitan
Warga Bogor yang Rumahnya Ambruk akibat Longsor Bakal Disewakan Tempat Tinggal Sementara

Warga Bogor yang Rumahnya Ambruk akibat Longsor Bakal Disewakan Tempat Tinggal Sementara

Megapolitan
Jelang Kedatangan Jemaah, Asrama Haji Embarkasi Jakarta Mulai Berbenah

Jelang Kedatangan Jemaah, Asrama Haji Embarkasi Jakarta Mulai Berbenah

Megapolitan
KPU DKI Terima 2 Bacagub Independen yang Konsultasi Jelang Pilkada 2024

KPU DKI Terima 2 Bacagub Independen yang Konsultasi Jelang Pilkada 2024

Megapolitan
Kecamatan Grogol Petamburan Tambah Personel PPSU di Sekitar RTH Tubagus Angke

Kecamatan Grogol Petamburan Tambah Personel PPSU di Sekitar RTH Tubagus Angke

Megapolitan
Alasan Pria Ini Bayar Sesukanya di Warteg, Ingin Makan Enak tapi Uang Pas-pasan

Alasan Pria Ini Bayar Sesukanya di Warteg, Ingin Makan Enak tapi Uang Pas-pasan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com