Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki Sayangkan Pertamina Beri RFID di Mobil Mewah

Kompas.com - 19/12/2013, 19:08 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengkritik kebijakan Pertamina yang memasang alat radio frequency identification atau RFID di kendaraan pribadi dengan alasan membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Menurut Basuki, pemasangan RFID yang dilakukan saat ini terhadap kendaraan pribadi tidak akan menyelesaikan masalah karena setiap tahun ada 1,2 juta mobil yang masuk ke Jakarta.

"Makanya kami menyayangkan program RFID Pertamina itu. Seharusnya bukan untuk mobil pribadi, melainkan untuk angkutan umum dan truk-truk," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (19/12/2013).

Atas kebijakan RFID itu, lanjut dia, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan Basuki mewacanakan pencabutan subsidi BBM.

Pasalnya, selama ini, pihak yang menikmati BBM bersubsidi adalah warga pemilik kendaraan pribadi. Melalui wacana penghapusan pasokan BBM ke Jakarta, kemacetan akan menyebar ke daerah tetangga.

Apabila warga ingin masuk Jakarta, maka DKI menerapkan sistem jalan berbayar dengan electronic road pricing (ERP). Di samping itu, Basuki menginginkan Jakarta menjadi kota yang ramah lingkungan. Sebab, BBM bertimbal merupakan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan.

Rencananya, kebijakan penghapusan BBM bersubsidi itu akan dimulai secara bertahap. "Motor masih bisa pakai BBM subsidi. Cuma begitu ada bus tingkat gratis, motor enggak boleh masuk jalan itu," ujar Basuki.

Sekadar informasi, Pertamina sebagai pemilik proyek menargetkan pemasangan RFID secara nasional rampung pada 1 Juni 2014. Sasaran program ini secara nasional sebanyak 100 juta kendaraan dan lebih dari 5.027 SPBU di 33 provinsi.

Namun, hingga penghujung 2013 ini, pemasangan baru untuk sekitar 40.000 kendaraan di Jakarta dan 276 SPBU. Antrean panjang juga terjadi di pos-pos pemasangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com