Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki: Jokowi Ingin "Gebuk" Semua Penyebab Kemacetan

Kompas.com - 20/12/2013, 23:33 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu upaya Pemda DKI Jakarta mengurangi kemacetan Ibu Kota ialah dengan menghentikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke pusat Kota Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Gubernur Joko Widodo ingin mengerjakan seluruh upaya antisipasi kemacetan sekaligus. "Pak Gubernur maunya semua solusi kemacetan 'digebuk' sekalian," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Jumat (20/12/2013).

Penghentian pasokan BBM subsidi ke pusat kota, lanjutnya, dapat mengurangi kemacetan. Mengapa demikian? Sebab, nantinya tidak ada lagi antrean panjang ketika mengisi di SPBU dalam kota yang menyebabkan kemacetan.

Penghentian pasokan BBM bersubsidi ini, nantinya akan berdampak kepada daerah sekitar Jakarta, seperti Depok maupun Tangerang. Rencananya, pada Senin (23/12/2013), permasalahan ini akan didiskusikan dengan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Basuki menambahkan, rencana tersebut dipastikan melibatkan peran pemerintah pusat dan DPR RI. "Kita inginnya emisi di Jakarta berkurang dan nggak banyak mobil lagi. Jadi, niatnya memang nggak ada kemacetan," ujar Basuki.

Rencana Basuki menghentikan pasokan BBM bersubsidi ke tengah Kota Jakarta itu sebagai dampak kebijakan pemerintah pusat atas mobil murah atau low cost green car (LCGC).

Basuki mengaku kecewa dengan Menteri Perindustrian M Hidayat yang sempat mengatakan kalau mobil murah dijual di luar Jakarta. Faktanya, mobil murah juga beredar di Jakarta dan kini telah beroperasi di berbagai sudut wilayah Ibu Kota.

Di samping itu, pada awalnya, mobil murah direncanakan tidak menggunakan BBM bersubsidi, ternyata Pertamina mengeluarkan radio frequency identification (RFID) untuk kendaraan pribadi.

Itu berarti kendaraan pribadi diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi, meski dibatasi. Padahal, jika pengguna kendaraan pribadi bisa dialihkan ke transportasi massal, negara mendapatkan beberapa keuntungan, misalnya tidak lagi dibebani subsidi, dan alokasi subsidi dapat dialihkan untuk perbaikan infrastruktur.

Usulan penghentian pasokan BBM bersubsidi di Ibu Kota itu telah diajukan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengaku tertarik dengan ide Basuki ini.

Kini, pihak Kementerian ESDM tengah mengkaji usulan tersebut. Namun, Jero memastikan usulan tersebut tidak dilakukan dalam waktu dekat. Demi menghemat BBM bersubsidi, pihaknya hanya mendorong kendaraan dinas pemerintah untuk tidak memakai BBM bersubsidi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke 'Call Center' dan Medsos

Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke "Call Center" dan Medsos

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com