Basuki: PNS Biasa Pakai CR-V, Mana Mau Pakai Xenia

Kompas.com - 03/01/2014, 14:01 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan dukungannya terhadap aksi Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan dukungannya terhadap aksi "busway kick" oleh Muhammad Daivi, di Balaikota Jakarta, Kamis (14/11/2013).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui, gaya hidup pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta tinggi. Oleh karena kebiasaan itu, tak sedikit PNS DKI yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan dinas.

Sejak kali pertama menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, ia melihat tak sedikit PNS DKI yang minta kendaraan dinas. Mulai dari motor sampai mobil.

"Tapi saya pikir buat apa, toh semua PNS DKI pasti punya kendaraan pribadi. PNS mobilnya bagus-bagus, biasa pakai (Honda) CR-V, mana mau disuruh pakai mobil dinas (Daihatsu) Xenia," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (3/1/2014).

Menurut Basuki, banyak PNS DKI Jakarta yang berpenghasilan tinggi, bahkan bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Padahal, yang dipangkunya bukan jabatan strategis.

Saat ini, kata Basuki, Pemprov DKI sedang menyusun sistem agar PNS mendapat tunjangan tambahan untuk transportasi. Dengan demikian, jika harus menggunakan kendaraan pribadi, maka ia tidak harus mengeluarkan uang dari gajinya.

"Kita tahulah, kalau kendaraan dinas, servis dan ganti olinya dibayar APBD. Jadi, kita mau bikin sistem tambahan transportasi ini," kata Basuki.

Selain itu, Pemprov DKI juga akan menggunakan sistem sewa kendaraan, dan tidak lagi membeli kendaraan dinas. Penyewaan kendaraan itu tidak berlaku bagi kendaraan-kendaraan operasional Satpol PP, pemadam kebakaran, Dishub DKI Jakarta, truk sampah, dan beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya.

Untuk mendukung penerapan Instruksi Gubernur Nomor 150 Tahun 2013 tentang Penggunaan Kendaraan Umum bagi Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta, menurut Basuki, Pemprov DKI akan mengoptimalkan unit bus antar jemput PNS DKI. Bus pegawai itu dapat melintas di jalur transjakarta.

Ia juga merancang sebuah sistem agar bus jemputan itu ditempatkan di perumahan pegawai, misalnya di Bintaro. Hal itu untuk mendukung ketepatan waktu PNS dalam bekerja.

Basuki mengaku telah memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono untuk memasukkan bus sekolah dan bus pegawai di jalur transjakarta. Program itu diyakini akan mendorong pegawai menggunakan bus jemputan.

"Bayangkan kalau bus itu mengangkut 60-70 orang, bisa hemat mobil 60-70 mobil. Cuma memang sekarang harus kita perluas wilayahnya," kata Basuki.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DKI Jakarta Olah Air Laut Jadi Air Bersih di Pulau Payung

DKI Jakarta Olah Air Laut Jadi Air Bersih di Pulau Payung

Megapolitan
12 Anggota Satpol PP yang Bobol ATM Terancam Dipecat

12 Anggota Satpol PP yang Bobol ATM Terancam Dipecat

Megapolitan
Panik Ada Razia Polisi, Pengendara Putar Balik dan Lawan Arus di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Panik Ada Razia Polisi, Pengendara Putar Balik dan Lawan Arus di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Megapolitan
 52 Usulan Raperda DKI Jakarta Dibahas, Mulai dari Penataan Kawasan BKT hingga Jalan Berbayar

52 Usulan Raperda DKI Jakarta Dibahas, Mulai dari Penataan Kawasan BKT hingga Jalan Berbayar

Megapolitan
Pemprov DKI Anggarkan Rp 100 M Bangun Instalasi Pengolahan Air Laut di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Anggarkan Rp 100 M Bangun Instalasi Pengolahan Air Laut di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Dinas Pendidikan Sulit Bujuk Warga yang Terdampak Penggusuran untuk Daftar Sekolah

Dinas Pendidikan Sulit Bujuk Warga yang Terdampak Penggusuran untuk Daftar Sekolah

Megapolitan
Puslabfor Polri Periksa Gedung SMK Yadika 6 yang Terbakar

Puslabfor Polri Periksa Gedung SMK Yadika 6 yang Terbakar

Megapolitan
Beredar Kabar Putaran Poltangan dan Universitas Pancasila Ditutup, Dishub Pastikan Hoaks

Beredar Kabar Putaran Poltangan dan Universitas Pancasila Ditutup, Dishub Pastikan Hoaks

Megapolitan
Ade Armando Dicecar 16 Pertanyaan Terkait Kasus Meme Joker Anies Baswedan

Ade Armando Dicecar 16 Pertanyaan Terkait Kasus Meme Joker Anies Baswedan

Megapolitan
Pengemudi Ojek hingga Tukang Pijat, 9 Orang Ini Buktikan Siapa Saja Bisa Berbuat Baik

Pengemudi Ojek hingga Tukang Pijat, 9 Orang Ini Buktikan Siapa Saja Bisa Berbuat Baik

BrandzView
Motor Tabrakan dengan Mobil Boks di Perempatan TMP Taruna, Satu Meninggal Dunia

Motor Tabrakan dengan Mobil Boks di Perempatan TMP Taruna, Satu Meninggal Dunia

Megapolitan
Hasil Pembahasan di DPRD, Rancangan Anggaran DKI 2020 Defisit Rp 10 Triliun

Hasil Pembahasan di DPRD, Rancangan Anggaran DKI 2020 Defisit Rp 10 Triliun

Megapolitan
Pascakebakaran SMK Yadika 6, Wali Kota Bekasi Akan Cek Gedung-gedung Tinggi

Pascakebakaran SMK Yadika 6, Wali Kota Bekasi Akan Cek Gedung-gedung Tinggi

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Gelontorkan Dana Tak Terduga untuk Pemulihan SMK Yadika 6

Pemkot Bekasi Akan Gelontorkan Dana Tak Terduga untuk Pemulihan SMK Yadika 6

Megapolitan
Masih Butuh Seminggu Lagi Bersihkan Sisa Penggusuran Sunter Agung

Masih Butuh Seminggu Lagi Bersihkan Sisa Penggusuran Sunter Agung

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X