Basuki: Sebelum Kasus Bus Berkarat, Masalah Pristono Sudah Banyak

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, permasalahan bus berkarat bukan alasan utama merotasi Udar Pristono dari jabatan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Menurut Basuki, sudah banyak permasalahan transportasi yang terjadi di bawah kepemimpinan Pristono.

"Sebelum kasus bus (berkarat) ini, sudah banyak permasalahan Pristono lah. Mungkin Pak Gubernur merasa dia agak lambat," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (13/2/2014)."

Sebelum peristiwa banjir Jakarta yang menyita perhatian publik, Basuki dan Jokowi sudah ingin merombak birokrasi besar-besaran. Karena kasus komponen berkarat pada bus kota terintegrasi busway (BKTB) dan transjakarta tengah menjadi pembicaraan, pemutasian Pristono itu kemudian disangkutkan dengan masalah tersebut.

Posisi Pristono kini diisi oleh Muhammad Akbar, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat. Adapun Pristono dipindahtugaskan menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Basuki meminta Pristono untuk tidak berkecil hati karena dirotasi menjadi anggota TGUPP. Posisi TGUP2 merupakan posisi perpanjangan tangan gubernur dan bayangan kepala dinas. Bukan tak mungkin, mereka yang menjadi anggota tim dapat kembali ke jabatan semula atau justru dipromosikan.

"Kalau Pristono punya ide bagus yang dulu enggak dilaksanakan pas jadi Kadishub, bisa saja dia nanti balik lagi. Kalau bisa lebih hebat dari Pak Akbar," kata Basuki.

Pristono tidak sendiri di dalam tim itu. Ada juga Taufik Yudi Mulyanto yang kemarin dimutasi dari jabatan Kepala Dinas Pendidikan. Anggota tim itu juga terdiri dari Kian Kelana (mantan Kepala Dinas Sosial), Unu Nurdin (mantan Kepala Dinas Kebersihan), Ipih Ruyani (mantan Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian), Sugiyanto (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika), dan Zaenal Musappa (mantan Kepala Badan Kesatuan dan Bangsa Politik).

Kantor untuk para anggota TGUPP sedang disiapkan oleh bagian Biro Umum DKI Jakarta. Mereka mungkin akan berkantor di lantai 3 Balaikota Jakarta.

Selain tujuh kepala dinas yang dirotasi menjadi anggota TGUPP, ada 26 pejabat eselon II yang dilantik. Menurut Basuki, Jokowi sudah lama mengamati kinerja para PNS eselon II. Selama satu tahun ini, kata Basuki, Jokowi selalu mengingatkan kepada para kepala dinas dapat mengikuti kinerjanya. Apabila tidak, maka akan ketinggalan "gerbong kereta". "Pak gubernur kan lebih tahu, karena dia di lapangan dan tahu gimana kerjanya," kata Basuki.