Jokowi Harus Contoh Konsistensi Risma soal Tol Dalam Kota

Kompas.com - 20/02/2014, 11:30 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terjebak kemacetan di jalur Cakung-Cililincing, Senin (11/2/2014). Fabian Januarius KuwadoGubernur DKI Jakarta Joko Widodo terjebak kemacetan di jalur Cakung-Cililincing, Senin (11/2/2014).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Konsistensi Tri Rismaharini menolak tol dalam kota di Surabaya mendapat acungan jempol. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diminta meniru sikap Wali Kota Surabaya itu.

Pengamat transportasi, Izzul Waro, menilai, Jokowi dan Basuki tidak konsisten dengan ucapan mereka yang menolak pembangunan enam ruas tol dalam kota. Saat kampanye, mereka menolak. Kini keduanya mendukung.

"Saya salut sama Ibu Risma yang masih konsisten menolak pembangunan tol dalam kota dan tidak terpengaruh kepentingan para pemilik kendaraan pribadi," kata Izzul kepada Kompas.com, di Jakarta, Kamis (20/2/2014).

Menurut dia, pembangunan enam ruas tol dalam kota hanya menguntungkan pengguna kendaraan pribadi dan tidak menyelesaikan kemacetan. Dua dari enam ruas tol dalam kota yang akan diprioritaskan dibangun adalah Sunter-Semanan dan Sunter-Pulo Gebang.

Beberapa waktu lalu, Basuki mengatakan, dua ruas tol itu harus dibangun untuk akses kendaraan logistik dan truk barang menuju Pelabuhan Tanjung Priok.

Izzul menyatakan tidak sepakat dengan pernyataan Basuki itu. Menurut dia, desain dua ruas tol ini, ramp off (turunan)-nya berada di Sunter, bukan langsung masuk ke dalam pelabuhan.

"Nah, ini hanya menguntungkan pemilik kendaraan pribadi yang rumahnya di sekitar Sunter dan Kelapa Gading. Jokowi-Ahok jangan berlindung di balik alibi kepentingan logistik, pasti (jumlah) kendaraan pribadinya sepuluh kali lipat dari truk logistik," kata Izzul.

Sementara fasilitas transportasi yang disediakan Pemprov DKI Jakarta juga belum memadai. Misalnya, pembangunan mass rapid transit (MRT) dan monorel belum jelas. Belum lagi buruknya pelayanan angkutan dalam kota.

Seharusnya, kata dia, Pemprov DKI dapat bekerja sama dengan Pemkot Tangerang Selatan untuk mengintegrasi MRT hingga Tangerang Selatan. Sebab, keberadaan tol malah membuat kendaraan pribadi dari daerah di sekitar Jakarta masuk ke Ibu Kota.

Di depan MRT di Lebak Bulus, Pemprov DKI harus membangun park and ride sehingga para warga Depok dan sekitarnya bisa memarkirkan kendaraan mereka dan melanjutkan aktivitas menggunakan transportasi umum maupun MRT. Hal ini, kata dia, membutuhkan peran pemerintah pusat membentuk Otoritas Transportasi Jabotabek. Nantinya, para pemangku kebijakan dapat duduk bersama menyelesaikan masalah transportasi sesama wilayah tetangga.

"Kalau MRT dan monorel kondisinya tidak bisa terintegrasi dengan KRL, misalnya, sampai akhir juga enggak akan sukses mengurangi kemacetan," kata Izzul.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setelah Didata Pemprov DKI, Pendaftar Kartu Pekerja Akan Diverifikasi Pemerintah Pusat

Setelah Didata Pemprov DKI, Pendaftar Kartu Pekerja Akan Diverifikasi Pemerintah Pusat

Megapolitan
Dampak Covid-19, Pemprov DKI Sebut 88.835 Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan

Dampak Covid-19, Pemprov DKI Sebut 88.835 Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Polres Jakbar Buat 'Warteg Peduli', Salurkan Makanan Gratis untuk Warga Kurang Mampu

Polres Jakbar Buat "Warteg Peduli", Salurkan Makanan Gratis untuk Warga Kurang Mampu

Megapolitan
1.500 Hotel Tutup karena Covid-19, Pengusaha Minta Keringanan Pajak

1.500 Hotel Tutup karena Covid-19, Pengusaha Minta Keringanan Pajak

Megapolitan
Anies Minta Masyarakat Tak Beli Masker Medis, Bisa Gunakan Masker Kain

Anies Minta Masyarakat Tak Beli Masker Medis, Bisa Gunakan Masker Kain

Megapolitan
Besok, Jenazah Wakil Jaksa Agung Arminsyah Dimakamkan di TPU Pedongkelan

Besok, Jenazah Wakil Jaksa Agung Arminsyah Dimakamkan di TPU Pedongkelan

Megapolitan
Jasad Wakil Jaksa Agung Arminsyah Disemayamkan di Rumah Duka Jakarta Selatan

Jasad Wakil Jaksa Agung Arminsyah Disemayamkan di Rumah Duka Jakarta Selatan

Megapolitan
Anies Wajibkan Warga Jakarta Gunakan Masker Kain saat di Luar Rumah

Anies Wajibkan Warga Jakarta Gunakan Masker Kain saat di Luar Rumah

Megapolitan
Polisi Olah TKP di Lokasi Tabrakan Wakil Jaksa Agung

Polisi Olah TKP di Lokasi Tabrakan Wakil Jaksa Agung

Megapolitan
Wakil Jaksa Agung Tewas dalam Kecelakaan, Mobilnya Tabrak Pembatas dan Terbakar

Wakil Jaksa Agung Tewas dalam Kecelakaan, Mobilnya Tabrak Pembatas dan Terbakar

Megapolitan
Wakil Jaksa Agung Tewas dalam Kecelakaan di Tol Jagorawi

Wakil Jaksa Agung Tewas dalam Kecelakaan di Tol Jagorawi

Megapolitan
Pemkot Bekasi Dapat Bantuan Alat Rapid Test dari Pemprov DKI Jakarta

Pemkot Bekasi Dapat Bantuan Alat Rapid Test dari Pemprov DKI Jakarta

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Bekasi: 46 Orang Positif, Ini Sebarannya Per Kelurahan

UPDATE Covid-19 di Bekasi: 46 Orang Positif, Ini Sebarannya Per Kelurahan

Megapolitan
Daftar Kegiatan Usaha yang Ditutup Pemprov DKI hingga 19 April

Daftar Kegiatan Usaha yang Ditutup Pemprov DKI hingga 19 April

Megapolitan
Kelab Malam hingga Bioskop di Jakarta Ditutup sampai 19 April karena Corona

Kelab Malam hingga Bioskop di Jakarta Ditutup sampai 19 April karena Corona

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X