Surat Basuki untuk Plt Sekda: Bus-bus Pakai Solar Buang ke Laut Saja!

Kompas.com - 26/03/2014, 08:00 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama naik pitam ketika memimpin rapat penyerahan bus oleh swasta kepada DKI. Basuki kesal mengapa DKI mengenakan pajak reklame kepada swasta penyumbang bus yang ingin memasang iklan di badan bus nya. Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama naik pitam ketika memimpin rapat penyerahan bus oleh swasta kepada DKI. Basuki kesal mengapa DKI mengenakan pajak reklame kepada swasta penyumbang bus yang ingin memasang iklan di badan bus nya.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Lagi-lagi sumbangan bus perusahaan terhambat oleh rumitnya birokrasi Pemprov DKI Jakarta. Akibat itu pula, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali kesal dengan aturan birokrasi yang diterapkan anak buahnya tersebut.

Jika sebelumnya kekesalannya dituangkan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Endang Widjajanti, kini emosinya meluap karena Pelaksana Tugas (Plt) Sekda DKI Wiriyatmoko. Di dalam nota dinas, Wiriyatmoko menyampaikan tindak lanjut kesepakatan bersama penyediaan unit bus transjakarta oleh pihak ketiga (perusahaan swasta).

Ada beberapa hal yang membuat Basuki kembali naik pitam mengetahui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kembali mempersulit sumbangan bus. Pertama, terkait pengenaan pajak reklame di bus. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2011 tentang pajak reklame dan Pasal 7 huruf C Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 27 Tahun 2014 tentang penetapan nilai sewa reklame sebagai dasar pengenaan pajak reklame, khusus untuk reklame berjalan atau kendaraan ditetapkan Rp 50.000 per meter persegi per hari.

Di dalam nota dinas diperkirakan pengenaan pajak reklame mencapai Rp 346.750.000 per tahun. Dengan rincian, luas reklame bagian luar badan bus 12 meter x 2 meter x 2 muka = 48 meter persegi, 48 meter persegi x 365 hari x Rp 50.000 x 25 persen = Rp 219.000.000. Kemudian, luas reklame bagian dalam bus 48 meter persegi x 365 hari x Rp 50.000 x 50 persen x 25 persen = Rp 109.500.000.

Selanjutnya, luas reklame bagian belakang bus 4 meter x 365 hari x Rp 50.000 x 25 persen = Rp 18.250.000. Jika dijumlahkan semua, pajak reklame yang harus dibayar perusahaan mencapai Rp 346.750.000 per tahun.

Basuki tampak terkejut melihat nilai pajak yang fantastis dikenakan pada tiga perusahaan penyumbang bus, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Rodamas, dan PT Ti-Phone Mobile Indonesia. Menurut dia, perusahaan penyumbang seharusnya tidak dikenakan pajak reklame. Sebab, mereka sudah membantu ketersediaan transportasi massal di Jakarta sehingga "penghargaan" yang diberikan kepada perusahaan adalah diizinkan memasang iklan berjalan di badan maupun di dalam bus.

"Ada enggak orang yang bayar sewa iklan di bus sampai Rp 300-an juta tiap tahunnya? Mau enggak Kopaja, Kopami, bayar sampai segitu besar pajaknya? Tapi, untuk para penyumbang ini, pajaknya besar segitu, gila ini," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Selasa (25/3/2014).

Pada poin berikutnya, berkenaan dengan perhitungan pajak reklame tersebut, ditulis Pemprov DKI memerlukan pendapat teknis pengadministrasian keuangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri selaku pembina keuangan daerah. Basuki tak habis pikir, mengapa untuk menerima bus sumbangan saja memerlukan pendapat Kemendagri dan BPKP. Padahal, pada pertemuan beberapa waktu lalu, Basuki turut mengundang pihak BPKP untuk memproses penerimaan sumbangan 30 bus dari tiga perusahaan itu.

Emosinya semakin meluap mengetahui Plt Sekda sedang memproses surat verbal kepada Kemendagri. Ia mengatakan, proses yang rumit itu mempersulit dan memperpanjang waktu bus sumbangan diterima oleh Pemprov DKI. Menurut Basuki, banyak "jebakan batman" dalam nota dinas yang diberikan Plt Sekda kepadanya. Dengan adanya peraturan baru terkait rekomendasi dari Kemendagri dan BPKP, pihaknya tidak bisa menerima bus sumbangan itu. Jika belum mendapat rekomendasi, tetapi DKI telah menerima bus, DKI akan melanggar peraturan yang berlaku.

"Benar-benar gila, dia (Plt Sekda) kalau ngomong sama saya sih sopan, tapi banyak 'jebakan batmannya'. Mereka memang maunya Jakarta kekurangan bus, terus beli lagi, lelang tender, bus China dibeli dan berkarat lagi," kata Basuki menumpahkan kekesalannya.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: Faktor Ibu Kurang Teredukasi dan Kesulitan Ekonomi Berperan pada Kasus Bayi Meninggal Saat Dibawa Mengemis

KPAI: Faktor Ibu Kurang Teredukasi dan Kesulitan Ekonomi Berperan pada Kasus Bayi Meninggal Saat Dibawa Mengemis

Megapolitan
Fasilitasi Kerumunan Rizieq Shihab,  Wali Kota Jakpus Dicopot Anies, Kini Jadi Anggota TGUPP

Fasilitasi Kerumunan Rizieq Shihab, Wali Kota Jakpus Dicopot Anies, Kini Jadi Anggota TGUPP

Megapolitan
UPDATE 28 November: Tambah 38, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang 2.836

UPDATE 28 November: Tambah 38, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang 2.836

Megapolitan
Stadion Persija Ditargetkan Rampung pada 2021

Stadion Persija Ditargetkan Rampung pada 2021

Megapolitan
KPAI Sebut Ibu yang Ajak Anak Mengemis hingga Meninggal Berpotensi Dipidana

KPAI Sebut Ibu yang Ajak Anak Mengemis hingga Meninggal Berpotensi Dipidana

Megapolitan
Gubernur Anies Copot Wali Kota Jakpus dan Kadis Lingkungan Hidup Terkait Kerumunan Rizieq Shihab

Gubernur Anies Copot Wali Kota Jakpus dan Kadis Lingkungan Hidup Terkait Kerumunan Rizieq Shihab

Megapolitan
Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, KPAI Minta Polisi Perjelas Status Sang Ibu

Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, KPAI Minta Polisi Perjelas Status Sang Ibu

Megapolitan
UPDATE 28 November: Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 2.624

UPDATE 28 November: Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 2.624

Megapolitan
Pemprov DKI Raih Dua Penghargaan Bhumandala Award 2020

Pemprov DKI Raih Dua Penghargaan Bhumandala Award 2020

Megapolitan
Cengkareng Timur Jadi Pilot Project Kampung Tangguh Covid-19

Cengkareng Timur Jadi Pilot Project Kampung Tangguh Covid-19

Megapolitan
Fraksi PAN: Jangan Cabut Perda PPIJ

Fraksi PAN: Jangan Cabut Perda PPIJ

Megapolitan
Rahayu Saraswati Tak Terima Dikaitkan dengan Kasus Edhy Prabowo

Rahayu Saraswati Tak Terima Dikaitkan dengan Kasus Edhy Prabowo

Megapolitan
Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Megapolitan
Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Megapolitan
Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X