Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kalau Gema Keadilan PKS Mau Marah, Jangan kepada Ahok"

Kompas.com - 29/03/2014, 19:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Penolakan Gema Keadilan, sayap Partai Keadilan Sejahtera, kepada Basuki Tjahaja Purnama jika naik sebagai Gubernur DKI, dinilai salah alamat. Sebab, Basuki jadi Gubernur hanya karena dia "ketiban pulung".

"Kalau mau marah jangan kepada Ahok. Dia (Ahok) ini kan hanya ketiban pulung saja. Dia naik jadi gubernur karena Jokowi jadi capres. Harusnya marah ke partai yang mencalonkan Jokowi (jadi capres), itu pun kalau Gema Keadilan punya nyali," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio di Jakarta, Sabtu (29/3/2014).

Menurut Hendri, berdasarkan Undang-undang, jika Jokowi kelak terpilih menjadi presiden atau mundur dari jabatannya sebagai gubernur, maka secara otomatis tampuk kepemimpinan DKI Jakarta akan jatuh ke Wagub.

Dia menyarankan, sebaiknya Ahok dan Gema Keadilan menghentikan debat kusirnya. Sebab, saling lempar komentar antara keduanya tidak menguntungkan Jakarta.

"Ini debat kusir yang tidak ada untungnya. Protes yang dilakukan Gema Keadilan terhadap Ahok juga salah alamat," kata Hendri.

Hendri mengatakan, alangkah lebih baik dan ideal jika berdebat soal program. "Ahok kan punya program, nah bila program tersebut tidak pas untuk Jakarta silahkan Gema Keadilan sampaikan keberatannya," ucapnya.

Sebaliknya, Gema Keadilan juga jangan sungkan mengemukakan programnya. Di mana, program tersebut untuk kemajuan Jakarta secara keseluruhan.

"Nah, Ahok juga harus memperbaiki komunikasi politiknya. Inilah perbedaan yang ada di Jakarta, tidak perlu terlalu reaktif," ujarnya.

Hendri juga mendorong Gema Keadilan untuk menjelaskan metode yang digunakan saat melakukan riset. Sebab, hasil riset hingga 93 persen itu sangat dahsyat.

"Gema Keadilan perlu menjelaskan kepada masyarakat metode surveinya, jangan sampai metode yang digunakan adalah metode pertanyaan jeruk makan jeruk, sehingga hasilnya mutlak dan terarah," jelas Hendri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com