Wali Kota Bekasi Diduga Kampanye Terselubung, Panwaslu Diusir

"Awalnya kami sudah mendapat laporan dari masyarakat jika ada dugaan kampanye terselubung yang melibatkan PNS di acara itu, jadi kami langsung mengecek. Ternyata, kami dari Panwaslu tidak boleh masuk," ujar Ketua Panwaslu Kota Bekasi Mahmud Permana ketika dihubungi Kompas.com pada Jumat (04/04/2014).

Acara sosialisasi oleh BPPT tersebut dihadiri oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan juga kepala-kepala dinas. Sosialisasi tersebut dilaksanakan kemarin siang di Mega Bekasi. Acara tersebut diduga merupakan kampanye terselubung yang dilakukan Wali Kota Bekasi kepada masing-masing SKPD untuk mendongkrak suara partai yang mengusungnya, yaitu Partai Golkar.

Pantauan Kompas.com, sosialisasi tersebut tidak boleh dihadiri oleh siapa pun, kecuali undangan. Dari luar, terlihat ada beberapa orang memakai jas kuning diatas panggung. Seluruh pegawai BPPT pun mengenakan pakaian berwarna kuning dan membagikan dompet berwarna kuning. Sedangkan orasi yang dilakukan Wali Kota Bekasi tidak dapat didengar karena ruangan acara yang kedap suara.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Divisi Penegak Hukum Panwaslu Kota Bekasi, Ismail, mengatakan kampanye yang dilakukan oleh partai politik harus mengikuti ketentuan. "Kampanye itu boleh cuma tidak boleh dilanggar, tapi itukan ada waktunya, dan tidak menggunakan fasilitas negara. Bagian pengawasan saya sudah perintahkan untuk bisa masuk, bicara dari penegakan hukum. Kami turun ke lokasi mencari barang bukti, ada tiga orang, satu penemu dan dua orang saksi, kemudian nanti kita kumpulkan barang bukti seperti foto, rekaman, dan video kegiatan itu," ujar Ismail kepada Kompas.com.

Menurut Ismail, jika terbukti lakukan kampanye terselubung, maka partai yang bersangkutan telah melanggar UU No 8 Tahun 2012 Pasal 276 tentang Pelanggaran Jadwal Kampanye. Sedangkan pelibatan PNS dalam kampanye dapat dikenakan UU yang sama Pasal 277 tentang tim penyelenggara kampanye dilarang melibatkan Pegawai Negri Sipil.

Selain Panwaslu, awak media juga dilarang masuk untuk meliput acara tersebut. Awak media diminta keluar dan tidak boleh melihat jalannya acara.