Jokowi: Selasa Depan, Masalah Honor Petugas Kebersihan Rampung

Kompas.com - 18/04/2014, 17:00 WIB
Petugas kebersihan Jakarta Pusat mengadukan nasib mereka kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Jumat (18/4/2014). Sudah tiga bulan, upah mereka belum dibayar. Kompas.com/Kurnia Sari AzizaPetugas kebersihan Jakarta Pusat mengadukan nasib mereka kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Jumat (18/4/2014). Sudah tiga bulan, upah mereka belum dibayar.
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengungkapkan keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menjadi penyebab menunggaknya honor pekerja harian lepas (PHL) Dinas Kebersihan maupun yang lainnya.

"Pengesahan APBD nya mundur, pembayaran (honornya) terlambat," kata Jokowi, di Taman Suropati 7, Jakarta Pusat, Jumat (18/4/2014).

Sebelumnya diberitakan, beberapa pekerja harian lepas (PLH) Suku Dinas Kebersihan Jakarta Pusat mengadu kepada Jokowi bahwa sejak menjadi PHL DKI mereka belum pernah mendapat honor.

Jokowi mengatakan, dia akan menindaklanjuti pengaduan mereka ke Dinas Kebersihan dan Suku Dinas terlebih dulu. Jokowi memastikan, dia bisa menuntaskan masalah tersebut pada Senin (21/4/2014). Janji itu juga

Jokowi menjelaskan, PHL kebersihan itu sebelumnya merupakan pekerja honorer swasta. Namun, sejak Desember lalu, kerja sama DKI dengan perusahaan swasta sudah selesai. DKI pun tidak memperpanjang kontrak kerja sama dengan perusahaan swasta tersebut.

Pemprov DKI menjanjikan honor sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 2,4 juta kepada PHL. Sayangnya, upah dari bulan Januari-Maret belum dibayarkan.

"Pokoknya hari Senin-Selasa besok saya rampungkan. Memang mereka itu dulu di perusahaan swasta, tapi sekarang induknya di Sudin Jakpus. Kadis dan Kasudinnya juga enggak angkat telepon saya, belum nyambung," kata Jokowi.

Salah seorang petugas kebersihan, Rosdewi (40), mengaku belum menerima honornya sejak menjadi PHL Suku Dinas Kebersihan Jakarta Pusat, sejak Januari hingga Maret.

Sebelum menjadi PHL Pemprov DKI, Rosdewi bekerja pada perusahaan swasta, PT SOR. Saat bekerja di PT SOR, ia mendapat honor Rp 40.000 per hari. Meskipun kerap dipotong oleh perusahaan, namun, pembayaran honornya saat itu selalu lancar.

Justru setelah bekerja untuk DKI dia belum menerima honor sama sekali. Padahal dia dan teman-temannya sesama PHL telah memiliki akun rekening Bank DKI, yang merupakan salah satu syarat pembayaran honor.

"Kata Pak Jokowi, Insya Allah, hari Senin atau Selasa depan langsung diurus ke Dinas Kebersihan. Kita juga dijanjikan diberi honor sesuai UMP (upah minimum provinsi) Rp 2,4 juta," kata Rosdewi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Jaktim Tegur PT Khong Guan karena Tak Kunjung Perbaiki Tembok Roboh

Pemkot Jaktim Tegur PT Khong Guan karena Tak Kunjung Perbaiki Tembok Roboh

Megapolitan
Ditolak Warga, Hotel di Sabang Tidak Lagi Jadi Tempat Isolasi Pasien OTG Covid-19

Ditolak Warga, Hotel di Sabang Tidak Lagi Jadi Tempat Isolasi Pasien OTG Covid-19

Megapolitan
Mengadu Sejumlah Masalah, Petugas Ambulans Unjuk Rasa di Depan Balai Kota

Mengadu Sejumlah Masalah, Petugas Ambulans Unjuk Rasa di Depan Balai Kota

Megapolitan
Deteksi Banjir, Anies Minta Camat dan Lurah Ketahui Volume Air Hujan dengan Alat Ukur

Deteksi Banjir, Anies Minta Camat dan Lurah Ketahui Volume Air Hujan dengan Alat Ukur

Megapolitan
Ridwan Kamil: Realistis Kondisi Normal dari Pandemi Covid-19 Baru 2022

Ridwan Kamil: Realistis Kondisi Normal dari Pandemi Covid-19 Baru 2022

Megapolitan
Dua Ruas Jalan di Jakarta Barat Rawan Terjadi Kecelakaan, Ini Sebabnya

Dua Ruas Jalan di Jakarta Barat Rawan Terjadi Kecelakaan, Ini Sebabnya

Megapolitan
Pemkot Jaksel Panggil Pengembang Melati Residence, Wali Kota: Dua Kali Tak Hadir

Pemkot Jaksel Panggil Pengembang Melati Residence, Wali Kota: Dua Kali Tak Hadir

Megapolitan
Ridwan Kamil Khawatir Lonjakan Kasus Covid-19 di Jabar Setelah Long Weekend

Ridwan Kamil Khawatir Lonjakan Kasus Covid-19 di Jabar Setelah Long Weekend

Megapolitan
Pembangunan Embung Tegal Alur Ditargetkan Selesai Awal 2021

Pembangunan Embung Tegal Alur Ditargetkan Selesai Awal 2021

Megapolitan
Pemkot Klaim Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Barat Turun Berkat Ronda Keliling

Pemkot Klaim Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Barat Turun Berkat Ronda Keliling

Megapolitan
Lurah Sebut PT Khong Guan Janji Beri Jawaban soal Ganti Rugi Warga Senin Pekan Depan

Lurah Sebut PT Khong Guan Janji Beri Jawaban soal Ganti Rugi Warga Senin Pekan Depan

Megapolitan
Demo Tolak UU Cipta Kerja Usai, Kendaraan Sudah Bisa Melintas

Demo Tolak UU Cipta Kerja Usai, Kendaraan Sudah Bisa Melintas

Megapolitan
8 Dugaan Pelanggaran Kampanye Pilkada Tangsel Dilakukan 2 Paslon

8 Dugaan Pelanggaran Kampanye Pilkada Tangsel Dilakukan 2 Paslon

Megapolitan
Musim Hujan, Pemkot Tangerang Siapkan 709 Petugas Siaga Banjir

Musim Hujan, Pemkot Tangerang Siapkan 709 Petugas Siaga Banjir

Megapolitan
Polda Metro Jaya Bakal Gelar Operasi Zebra 26 Oktober-8 November 2020

Polda Metro Jaya Bakal Gelar Operasi Zebra 26 Oktober-8 November 2020

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X