Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wali Kota Jakut Sarankan STIP Ajukan Pembangunan Rusun Mahasiswa

Kompas.com - 08/05/2014, 09:09 WIB
Dian Fath Risalah El Anshari

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Meskipun penertiban dan penyegelan terus dilakukan, praktik alih sewa dan jual beli di Rumah Susun (Rusun) Marunda masih terus terjadi. Seperti di cluster A, yang banyak dikontrakkan kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP).

Menurut salah seorang warga, penyewa unit rusun kebanyakan mahasiswa STIP yang tidak tertampung di asrama. Mereka kemudian mencari tempat tinggal atau kosan yang dekat dengan kampus mereka, yang salah satu alternatifnya adalah menyewa unit rusun.

"Penertiban rusunawa itu seperti menertibkan pedagang kaki lima. Kalau tidak tegas, maka akan menjamur kembali unit yang dikontrakkan, dan para oknum masyarakat merasa penertiban itu hanya basa-basi, selanjutnya adem lagi. Akhirnya, siapa yang dekat dengan oknum birokrasi akan selamat kontrakannya," ujar salah satu sumber Kompas.com, Kamis (8/5/2014).

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Jakarta Heru Budi Hartono meminta kepada pihak kampus STIP untuk mengajukan permohonan rusun di wilayah kampus.

"Silakan STIP mengajukan permohonan rumah susun itu sekarang, nanti akan kami berikan satu tower rusun untuk mahasiswa STIP yang belum tertampung di asrama," ujar Heru.

Heru menjelaskan, fasilitas rusun yang diberikan kepada STIP, tentu akan menambah pendapatan daerah karena mahasiwa yang menyewa rusun harus membayar sewa kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Namun, lanjutnya, ia meminta agar pembangunan rusun tersebut berada di lingkungan kampus sehingga tidak terjadi konflik dengan warga sekitar dan dapat mencegah terjadinya kasus kekerasan seperti yang terjadi pada Dimas Dikita Handoko (19).

"Jangan di luar kampus nanti rebutan dengan warga. Selain itu, kalau dekat kampus kan otomatis juga bisa dipantau langsung," ujarnya.

Menanggapi tawaran wali kota, Pembantu Ketua I STIP Bambang Sumali menjelaskan, jumlah Mahasiswa STIP sebanyak 1.600 orang masih melebihi kuota asrama. Meski demikian, pihak kampus tetap melarang mahasiswanya untuk menyewa kos atau menyewa unit di rusun maupun di rumah-rumah kos lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com