Kompas.com - 10/05/2014, 18:06 WIB
Pengendara melintasi banjir di Jalan Kramat Jaya, Jakarta Utara, Rabu (12/3/2014). Hujan deras mengakibatkan banjir setinggi hingga 50 sentimeter di kawasan tersebut sejak pagi. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA LUCKY PRANSISKAPengendara melintasi banjir di Jalan Kramat Jaya, Jakarta Utara, Rabu (12/3/2014). Hujan deras mengakibatkan banjir setinggi hingga 50 sentimeter di kawasan tersebut sejak pagi. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir di Jakarta Utara adalah karena pengelolaan sistem tata air yang masih pelik untuk ditangani. Terlebih sebanyak 13 kali dan sungai bermuara di Jakarta Utara.

Selain itu, ada 182 saluran Penghubung (PHB) yang tersebar di 6 kecamatan se-Jakarta Utara. Penurunan muka tanah di Jakarta Utara juga menjadi masalah tersendiri.

Di banding wilayah lain, penurunan muka tanah di Jakarta Utara merupakan yang tercepat. Dari data yang dilansir Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta, penurunan muka tanah Jakarta bervariasi antara 14 - 18 centimeter per tahun. Penurunan yang paling tinggi 18 centimeter terdapat di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Kepala Unit Limbah Lingkungan Dan Air Tanah, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta, Bawa Sarasa, mengatakan bahwa penurunan muka tanah beberapa daerah di Jakarta Utara merupakan yang tertinggi di Jakarta. Hal itu disebabkan kondisi tanah di Jakarta Utara yang lebih lunak dari wilayah lain.

Di sisi lain, penggunaan air tanah oleh masyarakat yang mencapai 6 juta - 8 juta meter kubik/tahun, "hak itu juga berpengaruh sekitar 14 - 15 persen terhadap penurunan muka tanah," ujarnya, Sabtu (10/5/2014).

Bawa menambahkan, beban berat di atas tanah seperti bangunan dan kendaraan-kendaraan berat menyebabkan Jakarta Utara relatif lebih cepat penurunannya dibanding wilayah lain.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara, Wagiman Silalahi, mengatakan, pihaknya selama ini sudah berupaya semaksimal mungkin menjadikan Jakarta Utara bebas genangan. Namun faktor penurunan muka tanah yang cepat, menyebabkan pihaknya kesulitan mengatasi banjit.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menjelaskan seperti beberapa daerah di Penjaringan, tinggi muka air laut lebih tinggi dari daratan.

"Idealnya, Jakarta Utara bila ingin bebas dari genangan harus dibangun sistem polder yang terintegrasi," jelasnya.

Apa itu sistem polder?

Menurut Wagiman, sistem polder mirip sistem tata air kawasan Pantai Indak Kapuk (PIK). Sistem polder di sana terdiri dari tanggul, kanal, waduk, sistem saluran, subsurface drainase, stasiun pompa, hingga sistem pembuangan (flushing) yang terintegrasi.

"Terbukti, selama puluhan tahun belakangan sistem polder mampu menghindarkan kawasan seluas 200 hektar itu dari banjir. Padahal, lokasi PIK berada di bibir pantai," ujarnya.

Menurutnya, dengan sistem polder, debit air dalam kanal bisa terkontrol. Bila volumenya tinggi akan segera disedot pompa dan dibuang ke laut. Namun, lanjut dia, untuk menerapkannya di Jakarta Utara, membutuhkan kerja keras, sebab pemukiman warga tidak tertata dengan baik.

Oleh karena itu, sebelum bisa mewujudkan sistem polder, dalam jangka pendek, pembangunan waduk dan rumah pompa merupakan solusi alternatif.

Pada tahun ini, selain pembangunan beberapa waduk seperti Waduk Marunda dan Rorotan, rencananya di 5 sungai kecil akan dibangun rumah pompa. Kelima lokasi rumah pompa tersebut di hilir Kali Kamal Muara, Kali Karang, Kali Angke, Kali Ciliwung Lama dan hilir Kali Sentiong Sunter.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinas LH Kembali Segel Saluran Limbah Pabrik Pencemar Parasetamol di Teluk Jakarta

Dinas LH Kembali Segel Saluran Limbah Pabrik Pencemar Parasetamol di Teluk Jakarta

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Tangerang 94 Persen

Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Tangerang 94 Persen

Megapolitan
Keputusan Gubernur Banten: UMK 2022 Kota Tangerang Rp 4.285.798, Kota Tangsel Rp 4.280.214

Keputusan Gubernur Banten: UMK 2022 Kota Tangerang Rp 4.285.798, Kota Tangsel Rp 4.280.214

Megapolitan
Curhat Orangtua Murid SMPN 2 Depok Izinkan Anak Ikut PTM Terbatas

Curhat Orangtua Murid SMPN 2 Depok Izinkan Anak Ikut PTM Terbatas

Megapolitan
Korban Pelecehan Seksual KPI Harap Polres Jakpus Segera Rampungkan Penyelidikan

Korban Pelecehan Seksual KPI Harap Polres Jakpus Segera Rampungkan Penyelidikan

Megapolitan
Cerita Guru SMPN 2 Depok Senang PTM Terbatas

Cerita Guru SMPN 2 Depok Senang PTM Terbatas

Megapolitan
Satu Mahasiswi Meninggal, UPN Veteran Jakarta Sebut Pembaretan Menwa Tak Berizin

Satu Mahasiswi Meninggal, UPN Veteran Jakarta Sebut Pembaretan Menwa Tak Berizin

Megapolitan
6 Anggota Pemuda Pancasila Jadi Tersangka Pengeroyokan, Polisi Cari Pelaku Lain

6 Anggota Pemuda Pancasila Jadi Tersangka Pengeroyokan, Polisi Cari Pelaku Lain

Megapolitan
Mulai Rabu, Warga Belum Vaksinasi Covid-19 Dilarang Masuk Pasar Anyar Bogor

Mulai Rabu, Warga Belum Vaksinasi Covid-19 Dilarang Masuk Pasar Anyar Bogor

Megapolitan
Jenazah Korban Mutilasi di Bekasi Diserahkan ke Keluarga

Jenazah Korban Mutilasi di Bekasi Diserahkan ke Keluarga

Megapolitan
Penjelasan Rektor UPN Veteran Jakarta soal Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Penjelasan Rektor UPN Veteran Jakarta soal Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Menyoroti Beban Tracking WNA Positif Covid-19

Wali Kota Tangerang Menyoroti Beban Tracking WNA Positif Covid-19

Megapolitan
Wakil Wali Kota Depok Mempertanyakan Data Pelecehan Seksual Anak, Ini Penjelasan Kejaksaan

Wakil Wali Kota Depok Mempertanyakan Data Pelecehan Seksual Anak, Ini Penjelasan Kejaksaan

Megapolitan
Rabu Besok, Sidang Munarman di PN Jaktim Digelar Virtual

Rabu Besok, Sidang Munarman di PN Jaktim Digelar Virtual

Megapolitan
Satpol PP Copot Atribut Ormas di Kawasan Cilandak Cegah Gesekan

Satpol PP Copot Atribut Ormas di Kawasan Cilandak Cegah Gesekan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.