Kompas.com - 26/05/2014, 07:35 WIB
Truk sampah DKI yang dikandangkan oleh Dishub Bekasi karena melanggar jam operasional Jessi CarinaTruk sampah DKI yang dikandangkan oleh Dishub Bekasi karena melanggar jam operasional
Penulis Jessi Carina
|
EditorKistyarini

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi sempat merencanakan untuk mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membicarakan pelanggaran jam operasional truk sampah DKI yang melintasi Bekasi.

Akan tetapi, pertemuan tersebut belum terlaksana sampai saat ini. Apalagi masa jabatan anggota DPRD akan segera berakhir dan digantikan anggota DPR untuk masa bakti 2014-2019.

"Saya akan tetap mendesak agar pimpinan dewan meminta klarifikasi resmi ke Pemprov DKI. Karena masalah pelanggaran MoU ini sudah semakin merugikan Kota Bekasi. Saya minta MoU untuk dievaluasi," ujar Ariyanto dari Komisi A DPRD Kota Bekasi kepada Kompas.com, Senin (26/05/2014).

Ariyanto berharap pertemuan itu dapat terlaksana secepat mungkin. Namun, menurutnya itu sangat tergantung dari kebijakan pimpinan DPRD yang baru nantinya. Pimpinan DPRD harus tanggap dalam menyikapi permasalahan ini. Jika tidak, evaluasi MoU tersebut bisa saja batal. Namun, pihaknya dari Komisi A akan tetap mendesak hal itu.

Hal ini, menurut Ariyanto, disebabkan oleh dampak kerugian lingkungan yang harus ditanggung warga Bekasi sudah sangat besar. Walaupun sebenarnya Kota Bekasi juga mendapat keuntungan dari kerja sama dengan Pemprov DKI tersebut.

Ariyanto mendukung pengandangan truk-truk sampah DKI yang melanggar tersebut. Meskipun demikian dia menginginkan evaluasi MoU tetap dilakukan.

Evaluasi itu bukan hanya untuk jam operasional truk sampah, melainkan evaluasi menyeluruh. "Masih banyak lagi yang harus dievaluasi. Bukan hanya soal jam operasional truk saja. Soal kelayakan truk sampah juga, lalu tiping fee serta dampak lingkungan yang ada juga harus ditinjau ulang," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ariyanto mengakui selama ini sempat muncul kendala yang membuat rencana pertemuan dengan Pemprov DKI tak kunjung terealisasikan. Menurutnya, ada sedikit perbedaan persepsi antara anggota dewan dalam menyikapi hal ini.

"Kendalanya adalah belum adanya kesamaan persepsi di DPRD terkait penyikapan terhadap hal tersebut. Dulu hanya beberapa anggota dewan saja yang merespons. Tapi sekarang saya pikir sudah bertambah," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pernah turun langsung melakukan pengusiran terhadap truk sampah milik DKI yang melanggar jam operasional. Belasan truk sampah DKI juga pernah dirazia oleh Dishub Bekasi beberapa waktu lalu. Tak hanya dirazia, truk sampah DKI pun bahkan pernah dikandangkan.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggaran Baju DPRD Kota Tangerang Capai Rp 675 Juta, Anggota Dewan: Kami Cuma Terima

Anggaran Baju DPRD Kota Tangerang Capai Rp 675 Juta, Anggota Dewan: Kami Cuma Terima

Megapolitan
Bansos Telat Cair, Wagub DKI: Tiap Tahun Data Harus Dimutakhirkan

Bansos Telat Cair, Wagub DKI: Tiap Tahun Data Harus Dimutakhirkan

Megapolitan
83 Persen Tenaga Pendidik di Jakarta Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

83 Persen Tenaga Pendidik di Jakarta Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
Kecelakaan di Jalan DI Panjaitan, Satu Pemotor Tewas di Tempat, Penabrak Kabur

Kecelakaan di Jalan DI Panjaitan, Satu Pemotor Tewas di Tempat, Penabrak Kabur

Megapolitan
Video Viral Aparat Kelurahan Paninggilan Utara Lakukan Pungli, Camat Ciledug Cari Pelaku

Video Viral Aparat Kelurahan Paninggilan Utara Lakukan Pungli, Camat Ciledug Cari Pelaku

Megapolitan
4 Kali Minus, Ekonomi Jakarta Akhirnya Tumbuh 10,91 Persen pada Kuartal Kedua 2021

4 Kali Minus, Ekonomi Jakarta Akhirnya Tumbuh 10,91 Persen pada Kuartal Kedua 2021

Megapolitan
Cerita Ibu Hamil Ikut Vaksinasi Covid-19, Sempat Ragu tapi Khawatir Jadi Syarat Persalinan

Cerita Ibu Hamil Ikut Vaksinasi Covid-19, Sempat Ragu tapi Khawatir Jadi Syarat Persalinan

Megapolitan
Anggaran Baju Anggota Dewan Capai Rp 675 Juta, Ketua DPRD Tangerang: Aku Enggak Ngerti

Anggaran Baju Anggota Dewan Capai Rp 675 Juta, Ketua DPRD Tangerang: Aku Enggak Ngerti

Megapolitan
463.810 Warga Bekasi Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

463.810 Warga Bekasi Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
Hendak Buat Konten Video, Remaja Tewas Tertabrak Saat Adang Truk di Cisauk

Hendak Buat Konten Video, Remaja Tewas Tertabrak Saat Adang Truk di Cisauk

Megapolitan
Meningkat, Penjualan Daging Beku Jadi Peluang Bisnis Menggiurkan Saat Pandemi

Meningkat, Penjualan Daging Beku Jadi Peluang Bisnis Menggiurkan Saat Pandemi

Megapolitan
UPDATE 5 Agustus: Tambah 2.311 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 2.770 Orang Berhasil Sembuh

UPDATE 5 Agustus: Tambah 2.311 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 2.770 Orang Berhasil Sembuh

Megapolitan
Fakta Pemborosan Rp 7 Miliar Anggaran untuk Pengadaan Masker dan Alat Rapid Test oleh Pemprov DKI

Fakta Pemborosan Rp 7 Miliar Anggaran untuk Pengadaan Masker dan Alat Rapid Test oleh Pemprov DKI

Megapolitan
Tak Ditahan, Tersangka Kasus Pornografi Dinar Candy Hanya Dikenai Wajib Lapor

Tak Ditahan, Tersangka Kasus Pornografi Dinar Candy Hanya Dikenai Wajib Lapor

Megapolitan
Jadi Tersangka karena Berbikini di Pinggir Jalan, Dinar Candy Tidak Ditahan

Jadi Tersangka karena Berbikini di Pinggir Jalan, Dinar Candy Tidak Ditahan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X