Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Larangan Rokok, Kepulauan Seribu Paling Buruk

Kompas.com - 03/06/2014, 16:36 WIB
Laila Rahmawati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Kepulauan Seribu menjadi pemerintah yang paling tak patuh dalam menerapkan kawasan dilarang merokok (KDM). Penilaian tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tentang tingkat kepatuhan kantor pemerintah dalam menerapkan KDM.

"Kepulauan Seribu yang paling buruk. Kami menemukan banyak orang merokok di dua pulau (Pramuka dan Tidung) yang menjadi lokasi survei kami. Di (kantor) kecamatan, bupati, kelurahan, semua ada. Di Kelurahan Tidung, ada petugas ngetik sambil ngerokok," kata Ketua YLKI Tulus Abadi dalam bedah hasil survei tersebut di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2014).

Tulus menambahkan, rendahnya tingkat kepatuhan Kepulauan Seribu juga berbanding lurus dengan tingkat informasi yang mereka terima soal KDM dan sanksinya.

Menurut Tulus, rupanya banyak PNS yang tidak mengetahui soal sanksi pemotongan tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi PNS yang merokok di kantor pemerintahan, berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 59 Tahun 2013 Pasal 18A tentang Pencabutan Tunjangan Kinerja Daerah untuk PNS Pemprov DKI Jakarta yang kedapatan merokok di KDM. Akses informasi yang minim menjadi salah satu penyebab banyaknya pelanggaran yang terjadi di sana. YLKI belum dapat memberikan persentase tingkat kepatuhan per wilayah yang ada di DKI.

Hasil survei ini diklasifikasikan berdasarkan jenis kantor pemerintahan, yaitu kantor kelurahan, kantor kecamatan, kantor bupati, kantor pemerintahan, kantor dinas, kantor kementerian, dan gedung DPR RI.

Survei dilakukan terhadap 225 kantor pemerintahan. Angka ini terdiri dari 196 kantor pemerintah provinsi yang ada di 6 wilayah DKI (Jakarta Pusat, Utara, Selatan, Barat, dan Jakarta Timur, serta Kepulauan Seribu) dan 29 kantor pemerintah pusat. Dari setiap kantor, tim mengambil dua hingga tiga responden.

Responden merupakan PNS, penanggung jawab KDM, dan masyarakat umum (pengunjung kantor). Penilaian antara lain didasarkan pada keberadaan sejumlah hal, yakni tanda dilarang merokok, asbak, puntung rokok, bau asap rokok, dan ruang khusus merokok.

Selain itu, hal yang juga menjadi penilaian adalah ketersediaan sarana pengaduan soal rokok. Hal ini juga menjadi nilai tambah bagi instansi tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Satpol PP Minta Pihak Keluarga Jemput dan Rawat Ibu Pengemis Viral Usai Dirawat di RSJ

Satpol PP Minta Pihak Keluarga Jemput dan Rawat Ibu Pengemis Viral Usai Dirawat di RSJ

Megapolitan
Mulai Hari Ini, KPU DKI Jakarta Buka Pendaftaran Cagub Independen

Mulai Hari Ini, KPU DKI Jakarta Buka Pendaftaran Cagub Independen

Megapolitan
Kala Senioritas dan Arogansi Hilangkan Nyawa Taruna STIP...

Kala Senioritas dan Arogansi Hilangkan Nyawa Taruna STIP...

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kebengisan Pembunuh Wanita Dalam Koper | Kronologi Meninggalnya Siswa STIP yang Dianiaya Senior

[POPULER JABODETABEK] Kebengisan Pembunuh Wanita Dalam Koper | Kronologi Meninggalnya Siswa STIP yang Dianiaya Senior

Megapolitan
Daftar 73 SD/MI Gratis di Tangerang dan Cara Daftarnya

Daftar 73 SD/MI Gratis di Tangerang dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Taruna STIP Tewas Dianiaya, Polisi Ungkap Pemukulan Senior ke Junior Jadi Tradisi 'Penindakan'

Taruna STIP Tewas Dianiaya, Polisi Ungkap Pemukulan Senior ke Junior Jadi Tradisi "Penindakan"

Megapolitan
Empat Taruna STIP yang Diduga Saksikan Pelaku Aniaya Junior Tak Ikut Ditetapkan Tersangka

Empat Taruna STIP yang Diduga Saksikan Pelaku Aniaya Junior Tak Ikut Ditetapkan Tersangka

Megapolitan
Motif Pelaku Aniaya Taruna STIP hingga Tewas: Senioritas dan Arogansi

Motif Pelaku Aniaya Taruna STIP hingga Tewas: Senioritas dan Arogansi

Megapolitan
Penyebab Utama Tewasnya Taruna STIP Bukan Pemukulan, tapi Ditutup Jalur Pernapasannya oleh Pelaku

Penyebab Utama Tewasnya Taruna STIP Bukan Pemukulan, tapi Ditutup Jalur Pernapasannya oleh Pelaku

Megapolitan
Polisi Tetapkan Tersangka Tunggal dalam Kasus Tewasnya Taruna STIP Jakarta

Polisi Tetapkan Tersangka Tunggal dalam Kasus Tewasnya Taruna STIP Jakarta

Megapolitan
Hasil Otopsi Taruna STIP yang Tewas Dianiaya Senior: Memar di Mulut, Dada, hingga Paru

Hasil Otopsi Taruna STIP yang Tewas Dianiaya Senior: Memar di Mulut, Dada, hingga Paru

Megapolitan
Akhir Penantian Ibu Pengemis yang Paksa Orang Sedekah, Dua Adiknya Datang Menjenguk ke RSJ

Akhir Penantian Ibu Pengemis yang Paksa Orang Sedekah, Dua Adiknya Datang Menjenguk ke RSJ

Megapolitan
Polisi Sebut Ahmad dan RM Semula Rekan Kerja, Jalin Hubungan Asmara sejak Akhir 2023

Polisi Sebut Ahmad dan RM Semula Rekan Kerja, Jalin Hubungan Asmara sejak Akhir 2023

Megapolitan
Praktik Prostitusi di RTH Tubagus Angke Dinilai Bukan PR Pemprov DKI Saja, tapi Juga Warga

Praktik Prostitusi di RTH Tubagus Angke Dinilai Bukan PR Pemprov DKI Saja, tapi Juga Warga

Megapolitan
Keluarga Harap Tak Ada Intervensi dalam Pengusutan Kasus Mahasiswa STIP yang Tewas Dianiaya Senior

Keluarga Harap Tak Ada Intervensi dalam Pengusutan Kasus Mahasiswa STIP yang Tewas Dianiaya Senior

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com