Kompas.com - 19/06/2014, 13:42 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan setuju dengan rencana calon presiden Joko Widodo yang hendak menghapus kolom agama di KTP. Ia menilai, cara tersebut akan efektif untuk menghilangkan pembedaan warga berdasarkan golongan mayoritas dan minoritas.

Ia berujar, penghilangan pembedaan warga berdasarkan golongan mayoritas dan minoritas perlu untuk dilakukan karena kultur agama Indonesia berbeda dengan kultur agama di Timur Tengah. Sebab, di Indonesia, kata dia, tidak pernah ada agama yang disebarkan melalui proses penaklukan.

"Kalau di Timur Tengah karena ada penaklukan agama, makanya ada istilah mayoritas melindungi minoritas. Kenapa di Indonesia unik, 85 persen penduduknya Muslim, tapi tidak menggunakan itu dalam membuat UUD 1945 dan Pancasila? Karena agama Islam masuk ke Indonesia bukan karena penaklukan, tapi karena dagang dan budaya," katanya, di Balaikota Jakarta, Kamis (19/6/2014).

Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Ahok ini menilai, pembedaan warga berdasarkan golongan mayoritas dan minoritas hanya akan memunculkan tindakan diskriminatif karena dapat dipastikan orang yang berasal dari golongan minoritas akan kesulitan memperoleh jabatan publik.

"Makanya, orang Islam di Indonesia bisa terima karena kita bukan Timur Tengah. Kalau di Timur Tengah berlaku mayoritas melindungi minoritas, tapi minoritasnya tidak boleh jadi panglima perang, enggak boleh jadi ini, enggak boleh jadi itu," ujar pria asal Belitung itu.

Sebelumnya, anggota tim pemenangan calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Musda Mulia, mengatakan, pihaknya menjanjikan penghapusan kolom agama pada KTP jika pasangan ini terpilih.

Sebab, keterangan agama pada kartu identitas dinilai justru dapat disalahgunakan. Dalam sejumlah diskusi dengan Jokowi, ia mengatakan, capres itu menyetujui penilaian bahwa kolom agama dalam KTP lebih banyak memberi kerugian bagi warga.

Menurut Musda, kolom agama di KTP dapat disalahgunakan, antara lain ketika konflik terjadi di suatu daerah. Dengan menghapus kolom agama, hal ini, menurut dia, dapat meminimalkan aksi penyisiran terkait agama yang kemudian dijadikan dasar oleh warga lain untuk melawan warga yang berlawanan dengannya.

Adapun informasi agama yang dianut penduduk cukup dicatat dalam pusat data kependudukan pemerintah saja. "Contoh lain lagi, kalau melamar pekerjaan, karena di KTP pelamar pekerjaan agamanya tidak sama dengan agama bosnya, maka tidak akan diterima. Itu diskriminasi," kata Musda.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lokasi Vaksin Booster di Depok Juli 2022

Lokasi Vaksin Booster di Depok Juli 2022

Megapolitan
Mengintai Minyak Goreng Ilegal Merek Qilla hingga ke Jejak Digital

Mengintai Minyak Goreng Ilegal Merek Qilla hingga ke Jejak Digital

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Barat Juli 2022

Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Barat Juli 2022

Megapolitan
Usai Izin Usahanya Dicabut, Holywings Senayan Tutup dan Disegel

Usai Izin Usahanya Dicabut, Holywings Senayan Tutup dan Disegel

Megapolitan
Shopee Turunkan Produk Minyak Goreng Ilegal Merek Qilla dari Platform

Shopee Turunkan Produk Minyak Goreng Ilegal Merek Qilla dari Platform

Megapolitan
Jakarta Fair Undang 170 Anak Panti Asuhan Unjuk Kebolehan Menyanyi hingga Menari

Jakarta Fair Undang 170 Anak Panti Asuhan Unjuk Kebolehan Menyanyi hingga Menari

Megapolitan
Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba, DJ Joice Akan Jalani Asesmen terkait Permohonan Rehabilitasi

Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba, DJ Joice Akan Jalani Asesmen terkait Permohonan Rehabilitasi

Megapolitan
2 'Outlet' Holywings Masih Beroperasi Pasca Kontroversi Promosi Miras dengan Nama Muhammad-Maria

2 "Outlet" Holywings Masih Beroperasi Pasca Kontroversi Promosi Miras dengan Nama Muhammad-Maria

Megapolitan
Aksi Cepat Petugas PPSU Bersih-bersih Sampah Usai Massa Aksi di Depan Gedung DPR Bubar

Aksi Cepat Petugas PPSU Bersih-bersih Sampah Usai Massa Aksi di Depan Gedung DPR Bubar

Megapolitan
4 Kasus Curanmor di Tambora Terbongkar, Polisi Amankan 6 Pelaku

4 Kasus Curanmor di Tambora Terbongkar, Polisi Amankan 6 Pelaku

Megapolitan
10.782 Siswa Bakal Diterima PPDB Jenjang SMPN di Kota Tangerang

10.782 Siswa Bakal Diterima PPDB Jenjang SMPN di Kota Tangerang

Megapolitan
Wanita Paruh Baya Meninggal Dunia di Depan Ruko di Palmerah

Wanita Paruh Baya Meninggal Dunia di Depan Ruko di Palmerah

Megapolitan
Sopir Innova Tak Konsentrasi Saat Berkendara hingga Tabrak 3 Motor, Bajaj dan Mobil Lainnya di Menteng

Sopir Innova Tak Konsentrasi Saat Berkendara hingga Tabrak 3 Motor, Bajaj dan Mobil Lainnya di Menteng

Megapolitan
Diperiksa Selama 9 Jam, Pelapor Dugaan Penistaan Agama oleh Roy Suryo Diberondong 24 Pertanyaan

Diperiksa Selama 9 Jam, Pelapor Dugaan Penistaan Agama oleh Roy Suryo Diberondong 24 Pertanyaan

Megapolitan
Polisi Sebut 5 Orang Jadi Korban Jebolnya Tandon Proyek LRT di Jalan HR Rasuna Said

Polisi Sebut 5 Orang Jadi Korban Jebolnya Tandon Proyek LRT di Jalan HR Rasuna Said

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.