Alasan Ahok Setuju Kolom Agama Dihapuskan dari KTP

Kompas.com - 19/06/2014, 13:42 WIB
Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Kompas.com / Alsadad RudiPlt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan setuju dengan rencana calon presiden Joko Widodo yang hendak menghapus kolom agama di KTP. Ia menilai, cara tersebut akan efektif untuk menghilangkan pembedaan warga berdasarkan golongan mayoritas dan minoritas.

Ia berujar, penghilangan pembedaan warga berdasarkan golongan mayoritas dan minoritas perlu untuk dilakukan karena kultur agama Indonesia berbeda dengan kultur agama di Timur Tengah. Sebab, di Indonesia, kata dia, tidak pernah ada agama yang disebarkan melalui proses penaklukan.

"Kalau di Timur Tengah karena ada penaklukan agama, makanya ada istilah mayoritas melindungi minoritas. Kenapa di Indonesia unik, 85 persen penduduknya Muslim, tapi tidak menggunakan itu dalam membuat UUD 1945 dan Pancasila? Karena agama Islam masuk ke Indonesia bukan karena penaklukan, tapi karena dagang dan budaya," katanya, di Balaikota Jakarta, Kamis (19/6/2014).

Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Ahok ini menilai, pembedaan warga berdasarkan golongan mayoritas dan minoritas hanya akan memunculkan tindakan diskriminatif karena dapat dipastikan orang yang berasal dari golongan minoritas akan kesulitan memperoleh jabatan publik.


"Makanya, orang Islam di Indonesia bisa terima karena kita bukan Timur Tengah. Kalau di Timur Tengah berlaku mayoritas melindungi minoritas, tapi minoritasnya tidak boleh jadi panglima perang, enggak boleh jadi ini, enggak boleh jadi itu," ujar pria asal Belitung itu.

Sebelumnya, anggota tim pemenangan calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Musda Mulia, mengatakan, pihaknya menjanjikan penghapusan kolom agama pada KTP jika pasangan ini terpilih.

Sebab, keterangan agama pada kartu identitas dinilai justru dapat disalahgunakan. Dalam sejumlah diskusi dengan Jokowi, ia mengatakan, capres itu menyetujui penilaian bahwa kolom agama dalam KTP lebih banyak memberi kerugian bagi warga.

Menurut Musda, kolom agama di KTP dapat disalahgunakan, antara lain ketika konflik terjadi di suatu daerah. Dengan menghapus kolom agama, hal ini, menurut dia, dapat meminimalkan aksi penyisiran terkait agama yang kemudian dijadikan dasar oleh warga lain untuk melawan warga yang berlawanan dengannya.

Adapun informasi agama yang dianut penduduk cukup dicatat dalam pusat data kependudukan pemerintah saja. "Contoh lain lagi, kalau melamar pekerjaan, karena di KTP pelamar pekerjaan agamanya tidak sama dengan agama bosnya, maka tidak akan diterima. Itu diskriminasi," kata Musda.

Baca tentang
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Akan Panggil Para Pemilik Industri Pembakaran Arang Cilincing

Anies Akan Panggil Para Pemilik Industri Pembakaran Arang Cilincing

Megapolitan
17 Unit Mobil Pemadam Diturunkan Atasi Kebakaran di Pesing

17 Unit Mobil Pemadam Diturunkan Atasi Kebakaran di Pesing

Megapolitan
Nostalgia Bekas Warga Kampung Kebon Melati, Kini Kediaman Mereka Jadi Thamrin City

Nostalgia Bekas Warga Kampung Kebon Melati, Kini Kediaman Mereka Jadi Thamrin City

Megapolitan
Warga Kampung Kebon Melati yang Terkepung Gedung Pencakar Langit Ingin Jual Tanah Mereka

Warga Kampung Kebon Melati yang Terkepung Gedung Pencakar Langit Ingin Jual Tanah Mereka

Megapolitan
PKS DKI: Nama Cawagub Belum Berubah meski Syaikhu Lolos ke Senayan

PKS DKI: Nama Cawagub Belum Berubah meski Syaikhu Lolos ke Senayan

Megapolitan
DKI Akan Beri Keringanan Pajak dan Diskon Parkir bagi Pengguna Kendaraan Listrik

DKI Akan Beri Keringanan Pajak dan Diskon Parkir bagi Pengguna Kendaraan Listrik

Megapolitan
Seorang Penodong Lompat ke Kali Angke, Hingga Kini Belum Ditemukan

Seorang Penodong Lompat ke Kali Angke, Hingga Kini Belum Ditemukan

Megapolitan
DKI Promosi Wisata Bahari dan Konservasi Kepulauan Seribu lewat Festival Bahari Jakarta 2019

DKI Promosi Wisata Bahari dan Konservasi Kepulauan Seribu lewat Festival Bahari Jakarta 2019

Megapolitan
Dulu Warga Kampung Kebon Melati Sering Terganggu Dentuman Paku Bumi dan Mandi Debu

Dulu Warga Kampung Kebon Melati Sering Terganggu Dentuman Paku Bumi dan Mandi Debu

Megapolitan
Butuh Waktu agar Pengendara Motor Sadar Tidak Serobot Jalur Sepeda

Butuh Waktu agar Pengendara Motor Sadar Tidak Serobot Jalur Sepeda

Megapolitan
Selain Pedagang Teregistrasi, Hanya Pemegang KJP dan PJLP yang Bisa Belanja di JakGrosir

Selain Pedagang Teregistrasi, Hanya Pemegang KJP dan PJLP yang Bisa Belanja di JakGrosir

Megapolitan
Ini Tujuan Pemprov DKI Resmikan JakGrosir di Pulau Seribu

Ini Tujuan Pemprov DKI Resmikan JakGrosir di Pulau Seribu

Megapolitan
Kampung Kebon Melati, Permukiman yang Dikepung Gedung Pencakar Langit

Kampung Kebon Melati, Permukiman yang Dikepung Gedung Pencakar Langit

Megapolitan
Aladdin Tewas di Rumahnya, 4 Bulan Lalu Sang Istri yang Ditemukan Membusuk

Aladdin Tewas di Rumahnya, 4 Bulan Lalu Sang Istri yang Ditemukan Membusuk

Megapolitan
Saat Apartemen Mewah Dibangun, Pemilik Rumah Reyot Mandi Debu Tiap Hari

Saat Apartemen Mewah Dibangun, Pemilik Rumah Reyot Mandi Debu Tiap Hari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X