Ahok: Kenapa BPK Serang Kartu Jakarta Pintar pada Masa Pilpres?

Seharusnya, menurut dia, BPK juga dapat menemukan penyimpangan dalam pengelolaan sampah Bantargebang, Tanah Abang, dan lainnya.

"Makanya saya mempertanyakan BPK, kenapa temuan Bantargebang Anda tidak ngomong? Kenapa pada zaman pilpres ini, Anda cuma menyerang KJP (Kartu Jakarta Pintar) dan Kampung Deret?" kata Ahok, sapaan Basuki, di Balaikota Jakarta, Senin (14/7/2014).

Oleh karena itu, ia menantang BPK untuk mengaudit laporan keuangan lebih detail lagi hingga di tingkat kelurahan. Sebab, kata dia, bila pengelolaan anggaran Pemprov DKI buruk, maka BPK seharusnya memberi opini disclaimer (tidak memberikan pendapat), bukan Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Dengan demikian, Ahok berharap, BPK mengaudit kabupaten, kota, dan provinsi lain dengan standar Pemprov DKI. Opini BPK itu diharapkan dapat mengantisipasi para pegawai negeri sipil (PNS) ataupun pejabat pemerintah dari tindakan menyalahgunakan anggaran.

"Makanya saya tantang BPK untuk mengaudit lebih kejam. BPK, pernah atau tidak, singgung Tanah Abang atau Bantargebang. Tanah kita, tetapi kita harus membayar tipping fee yang harganya naik tiap tahun? Pas kita kirim sampah ke sana, tidak diolah sama pengelolanya, coba deh BPK periksa," kata dia.

Sebelumnya, BPK RI memberikan opini WDP pada Laporan Keuangan Pemprov DKI 2013. Opini itu menurun satu tingkat dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan paragraf penjelas yang didapat DKI selama dua tahun terakhir ini.

Menurut hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2013, ada 86 temuan senilai Rp 1,54 triliun. Dari 86 temuan itu, nilai untuk yang menunjukkan indikasi kerugian daerah mencapai Rp 85,36 miliar.

Temuan potensi kerugian mencapai Rp 1,33 triliun, kekurangan penerimaan daerah Rp 95,01 miliar, dan temuan untuk poin efektif, efisiensi, ekonomis (3E) atau pemborosan sebesar Rp 23,13 miliar.