Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Semua Proyek Penggalian di Sudirman-Thamrin Milik PT MRT

Kompas.com - 18/07/2014, 07:45 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami menegaskan bahwa tidak semua kegiatan proyek penggalian di sepanjang koridor pembangunan mass rapid transit (MRT) di Jalan Sudirman dan Thamrin, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh PT MRT.

Dono mengatakan, selain kegiatan pembangunan MRT, terdapat pula kegiatan proyek lain di area yang sama. Dia menjelaskan, untuk membedakan kegiatan proyek MRT dengan proyek lainnya dapat dilihat dari logo dan tulisan yang ada di pagar pembagas, dan seragam yang digunakan oleh para pekerja.

"Intinya yang perlu diketahui publik adalah semua proyek memiliki penanggung jawab tersendiri dan tidak terkait dengan manajemen PT MRT Jakarta," katanya, di Crown Plaza Hotel, Jakarta, Kamis (17/7/2014).

Menurut Dono, umumnya pekerjaan yang dillakukan di lokasi yang sama dengan proyek MRT adalah pekerjaan pemindahan utilitas, seperti pemindahan pipa gas milik PGN, pemindahan kabel telekomunikasi milik Telkom, dan pemindahan kabel listrik yang dilakukan oleh PLN.

"Berdasarkan Pergub 8 tahun 1999, apabila Pemprov DKI membutuhkan lahan untuk pembangunan, pemilik utilitas wajib memindahkan utilitas dengan biayanya sendiri," imbuh Dono.

Lebih lanjut, Dono mengaku sampai sejauh ini PT MRT Jakarta tak pernah meninggalkan sisa-sisa pengerjaan proyek yang berpotensi membahayakan pengguna jalan maupun merusak keindahan kota, seperti lubang penggalian yang dibiarkan terbuka, ataupun sisa-sisa tanah yang tidak dibersihkan.

"Dalam beberapa hal banyak sekali pekerjaan-pekerjaan milik pihak lain yang harus dirapikan oleh PT MRT. Contohnya banyak sekali lubang-lubang yang dibiarkan terbuka. Ada juga bekas galian gas yang tidak sesuai standar, mau tidak mau kita juga yang perbaiki karena tidak ada tindakan apa-apa," tukasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor Banjirnya Kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor Banjirnya Kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com