Kalau Dipilih DPRD, Saya sama Pak Jokowi Sudah Lama Dipecat

"Sekarang saja susah mengurus DPRD. Kita minta paripurna atau tanda tangan KUAPPAS saja setengah mati. Saya sudah mengalami ini dua tahun. Pak Jokowi mau mundur dari gubernur saja, DPRD ancam tidak mau paripurna. Kalau (kepala daerah) dipilih DPRD, saya sama Pak Jokowi sudah lama dipecat," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Untuk itu, pria yang akrab disapa Ahok itu memastikan tidak akan maju sebagai calon gubernur jika kepala daerah dipilih DPRD yang tertuang dalam revisi RUU Pilkada disahkan menjadi undang-undang (UU). Basuki menegaskan, ia hanya ingin bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada DPRD setempat.

"Kalau (kepala daerah) dipilih DPRD, saya tidak akan pernah mau jadi gubernur. Saya enggak mau jadi gubernur kalau harus tanggung jawab sama DPRD," katanya.

Oleh karena itu, Basuki memfokuskan diri untuk membereskan berbagai permasalahan Jakarta pada sisa tiga tahun pemerintahannya. Menurut dia, langkahnya ini akan menjadi edukasi yang baik kepada masyarakat serta ia lebih leluasa bergerak. Tanpa embel-embel partai politik, Basuki akan dengan mudah turun ke masyarakat. Tidak ada kepentingan partai atau prasangka buruk dari masyarakat kepada pimpinannya.

"Tidak ada lagi yang bilang saya pencitraan, bilang blusukan demi pencitraan meningkatkan elektabilitas partai, atau pencitraan karena ngarep bisa terpilih lagi jadi gubernur pada Pilkada 2017. Saya kira fair saja, fokus selesaikan masalah Jakarta tiga tahun mendatang," ucapnya.

Padahal, sebelumnya, Basuki begitu bersemangat untuk kembali mencalonkan diri sebagai gubernur pada Pilkada DKI 2017. Ia ingin membuktikan bisa memimpin tanpa embel-embel ketenaran Gubernur DKI Joko Widodo.

Apabila tidak diusung Gerindra, Basuki sebelumnya berencana maju sebagai cagub DKI melalui jalur independen. Namun, impiannya itu kandas jika revisi RUU Pilkada agar kepala daerah dipilih DPRD disahkan. Basuki tak ingin mencalonkan diri sebagai gubernur DKI, baik melalui jalur independen maupun partai politik lain.