Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kesal soal KHL, Ahok Bentak Perwakilan Buruh

Kompas.com - 25/10/2014, 16:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Nada suara Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta terdengar meninggi ketika berhadapan dengan perwakilan Forum Buruh DKI Jakarta yang diterimanya di Balaikota DKI Jakarta.

Pada pertemuan yang berlangsung pada Kamis (23/10/2014) lalu, pria yang akrab disapa Ahok itu terlihat berkali-kali kesal dengan protes perwakilan buruh. Misalnya, soal komponen kebutuhan hidup layak (KHL) DKI Jakarta yang lebih rendah daripada Kabupaten Tangerang.

"Persoalan mengatakan bahwa KHL Tangerang Selatan lebih mahal dan Jakarta harus lebih mahal, tidak. Masih berdebat," kata pria yang akrab disapa Ahok itu kepada perwakilan buruh.

"Jadi tidak bisa mengatakan survei KHL di Tangerang lebih tinggi, lalu di DKI salah, belum tentu. Saya bisa tanya, orang miskinnya beli di gerobak dorong, yang beli di Gading Serpong, pasar basah, di perumahan yang sedang berkembang," tutur Basuki dengan nada meninggi.

Basuki menegaskan bahwa dirinya tidak suka digertak dengan hal semacam itu. Jika ada perbedaan KHL, kata dia, yang harusnya ditanya oleh buruh adalah BPS. Sebab, BPS-lah yang melakukan survei KHL.

"Saya tahu psikologis kalian, kenapa harus tekan Jakarta? Karena supaya yang lain ikut. Itu sebetulnya. Tapi bagi saya, kalau surveinya enggak bener, saya benerin," kata dia.

Basuki menegaskan, metode penghitungan KHL di DKI berbeda dengan Tangerang, yakni memakai sistem rata-rata. Misalnya, soal daging. Dalam item KHL daging DKI Jakarta dihitung atas dasar rata-rata harga daging sapi dan daging ayam sebesar Rp 47.000 per bulan. Sementara di Tangerang, item daging hanya dihitung daging sapi senilai Rp 100.000 per bulan.

"Enggak mau daging dirata-ratain? Lagian emang kamu mau makan daging sapi doang? Ya enggak kan, mesti fair dong. Kebutuhan protein hewani itu kan bisa ayam bisa sapi, jadi diambil rata-rata," tutur dia.

Menurut Basuki, jika petugas BPS mengaku bahwa KHL di DKI lebih rendah dari Kabupaten Tangerang karena pejabatnya menyogok, Basuki menegaskan tidak akan segan-segan memecat orang tersebut. Untuk itu, dia setuju jika KHL di DKI kembali dihitung ulang.

Sebelumnya, para buruh menuntut agar UMP DKI Jakarta 2015 mencapai Rp 3,1 juta. Buruh juga menuding ada permainan BPS terkait penghitungan komponen KHL.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com