Terhambat Proses Administrasi, Proyek Pengerukan Kali Molor

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan, molornya target proyek itu terjadi karena lambannya kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Menurut Basuki, SKPD terkait belum memiliki visi secepat yang diinginkannya.

”Proyek ini harusnya tidak perlu terlambat enam bulan. Karena penundaan ini, kepercayaan internasional terhadap Pemprov DKI Jakarta terganggu,” kata Basuki, Selasa (28/10), di Jakarta.

Proyek pengerukan kali adalah proyek bantuan Bank Dunia senilai Rp 1,2 triliun. Dari jumlah itu, Rp 756 miliar dikelola Pemprov DKI Jakarta. Sementara Rp 500 miliar dikelola Kementerian Pekerjaan Umum.

Proyek ini mulai dikerjakan awal 2014 di Kali Ciliwung, Kali Cideng, dan di Waduk Melati. Tujuan proyek untuk memperbesar kapasitas tampung saluran air. Sehingga ketika musim hujan dapat menjadi pengendali banjir.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan menampik dirinya menghambat proyek pengerukan kali. Dia hanya ingin berhati-hati agar tidak salah langkah membubuhkan tanda tangan pembayaran proyek pengerukan kali.

Pembebasan lahan

Selain persoalan itu, proyek penanganan banjir yang lain juga menghadapi kendala. Program normalisasi kali saat ini masih terhambat pembebasan lahan yang dihuni sekitar 100.000 keluarga.

Kepala Bidang Pelaksanaan Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Bastari mengatakan, normalisasi Kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter sudah berlangsung sejak 2013 dan masih terus berjalan. Normalisasi Kali Ciliwung juga sedang berjalan.

Permukiman Kampung Pulo di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dipastikan masih terendam luapan Kali Ciliwung. Tak sedikit rumah di permukiman itu didirikan di palung sungai, bukan lagi di bibir sungai.

Namun, Bastari memperkirakan potensi banjir luapan dari Kali Ciliwung dapat ditekan sedikit karena sudah ada pelebaran dan pengerukan di beberapa tempat Kali Ciliwung.

Bastari mengungkapkan, normalisasi masih menghadapi permasalahan yang sama, yakni pembebasan lahan. Dari 84 hektar area permukiman yang harus dibebaskan untuk proyek normalisasi PAS, normalisasi Kali Ciliwung, termasuk sodetan Kali Ciliwung, baru 5 persen yang dibebaskan Pemerintah Provinsi DKI. Ada sekitar 100.000 keluarga yang harus direlokasi untuk pembebasan lahan itu.

Sesuai target pekerjaan, normalisasi PAS dan Kali Ciliwung selesai pada 2016 hingga 2017. Pekerjaan normalisasi masih akan dilanjutkan pada 2015, yakni normalisasi Kali Cipinang dan Kali Krukut. Ditargetkan 2017, penanganan banjir dengan normalisasi sungai-sungai di Jakarta baru selesai.

Di Jakarta Barat, normalisasi Kali Semongol, Tegal Alur, Kalideres diundur karena rumah susun sederhana sewa Daan Mogot belum siap.

”Harusnya pembersihan bantaran Kali Semongol akan dilakukan pada 28 Oktober 2014,” ujar Anik Sulastri, Lurah Tegal Alur, kemarin.

Persoalan sosial

Menurut Ketua Umum Masyarakat Hidrologi Indonesia Muhamad Hasan, kendala utama normalisasi masih berada pada permasalahan sosial. Sementara untuk masalah birokrasi telah ditangani cukup baik oleh Joko Widodo saat menjabat sebagai Gubernur DKI dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

Hasan mengatakan, saat dia masih menjabat sebagai Dirjen Sumber Daya Air di Kementerian Pekerjaan Umum 2012,
dibutuhkan waktu berbulan-bulan dari Pemprov DKI memperoleh izin pembangunan trase kering di kanan dan kiri sungai.

Sementara itu, Kepala Subbidang Informasi Meteorologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Hary Tirto Djatmiko mengatakan, saat ini wilayah Jabodetabek baru masuk awal musim hujan.

Dari ramalan cuaca BMKG hingga 2 November, Jakarta umumnya berawan dan berpotensi hujan sedang di Jakarta bagian selatan dan barat pada siang hingga sore. Di Bogor, potensi hujan sedang dan lebat pada sore hingga malam hari.

Di Tangerang, ada potensi hujan ringan pada siang hingga sore hari. Sementara di Depok, ada potensi hujan ringan dan sedang di siang hingga sore hari. Hanya Bekasi yang masih berawan. (MDN/ART/WIN/NDY)