Lulung: Kubu KMP di DPRD DKI Sepakat Interpelasi Ahok

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana, Senin (10/11/2014).

"Ujung-ujungnya, kami mau memakzulkan Ahok (Basuki)," kata pria yang akrab disapa Lulung itu.

Hak interpelasi itu akan digunakan untuk bertanya terkait beberapa kebijakan Basuki yang dianggapnya telah meresahkan warga Jakarta. Salah satunya adalah Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 67 Tahun 2014 tentang instruksi pelarangan penjualan dan pemotongan hewan di jalur hijau, taman kota, trotoar, dan fasilitas umum.

Lulung mengklaim dirinya terus mendapat protes dari warga Jakarta atas peraturan yang ditandatangani oleh Basuki itu, salah satunya dari Front Pembela Islam (FPI). Jika kebijakannya itu sudah memicu kericuhan, lanjut dia, stabilitas keamanan politik Ibu Kota terganggu.

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 27 (c) tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah wajib memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Jadi, Ahok ini sudah melanggar aturan," ucap pria yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPW PPP DKI ini oleh Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya Romahurmuziy ini.

Lulung juga menganggap Ahok telah melanggar UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 27 (f), yakni kepala daerah diwajibkan menjaga etika dan norma dalam menyelenggarakan pemerintah daerah.

Lulung memberi contoh, pegawai negeri sipil (PNS) DKI yang disebut Ahok sebagai bajingan, DPRD yang dilabeli Basuki sebagai "pemeras" pihak eksekutif, dan lainnya.

Selain itu, Ahok juga berkinerja buruk dalam menjalankan roda pemerintahan Ibu Kota. Buktinya adalah serapan anggaran DKI tahun 2014 yang baru mencapai sekitar 30 persen.

"Artinya, dia tidak bisa kerja, sebagai pemimpin, Ahok tidak cakap. Makanya, ini lagi digagas (interpelasi). Partai di KMP sudah sepakat," ujar Lulung.