"Kita Mau Tinggal di Rumah sama Keluarga atau di Penjara"

Kepala Seksi Operasional Sudin Perhubungan Jakarta Selatan AB Nahor menilai, melalui kebijakan perombakan ini, Ahok hendak mencari pegawai DKI yang bisa bekerja untuk Jakarta Baru.

"Jadi, mungkin beliau sudah menilai bahwa selama dua tahun ini kinerja dari anak buahnya itu bisa dikatakan masih belum bisa menyesuaikan, belum berubah, masih Jakarta lama. Sementara itu, beliau sekarang mau Jakarta Baru," kata Nahor kepada Kompas.com, Senin (15/12/2014).

Nahor berharap, dengan perombakan ini, DKI bisa mendapatkan pegawai yang memiliki kinerja bagus dan dapat ditempatkan pada posisi-posisi yang dibutuhkan. Dengan demikian, lanjut Nahor, pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih baik.

"Yang jelas kalau sudah diangkat beliau, ini harus berbenah. Tidak ada pola yang dulu-dulu," ujar Nahor.

Menurut Nahor, menjadi PNS bukan untuk mencari penghasilan besar. "Kalau orang mau kaya, bekerjalah di (kantor) swasta karena PNS ini gajinya terukur. Jadi kalau saya mau kerja jadi PNS, sudah paham bahwa gajinya itu terukur. Kalau mau kerja kaya bukan di sini tempatnya," ujar Nahor.

Dengan perombakan itu, Nahor berharap aparat pemerintah berbenah. Jika melakukan pelanggaran, konsekuensinya adalah menerima sanksi.

"Harus berbenah, kita benar-benar harus mengubah mindset. Kita mau tinggal di rumah sama keluarga, apa tinggal di penjara?" ujar Nahor.

Di tempat terpisah, Wakil Camat Pancoran Johan mengatakan, kebijakan Ahok untuk mengangkat pegawai yang ada di bawah sudah tepat. Sebab, Johan sendiri mengakui bahwa ada pegawai yang berkualitas di jajaran bawah, tetapi belum memiliki kesempatan.

"Memang tidak dimungkiri bahwa banyak karyawan kita yang pada dasarnya punya kualifikasi atau kemampuan yang lebih, tetapi belum terakomodasi di dalam jabatan dan karier," ujar Johan.

Menurut dia, pejabat harus mampu menyesuaikan diri ketika pimpinannya melakukan rotasi. Selain itu, lanjut Johan, pejabat harus siap dengan tugas-tugas baru, di mana saja ia ditempatkan.

"Setiap kebijakan ada perubahan, ada yang dirugikan atau diuntungkan. Kami aparat siap dan sanggup menerima konsekuensi itu. Kita harus melakukan penyesuaian itu. Kalau kita tidak bisa mengimbangi, akan tergusur. Ini konsekuensi logis. Harus tahu ritme pimpinan dan kemauan masyarakat," ujar dia.