Kompas.com - 19/01/2015, 15:11 WIB
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Meskipun permasalahan antara Pemprov DKI dan DPRD DKI sudah beres, Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama tetap tidak terima dengan adanya usulan anggaran sosialisasi mencapai Rp 8,8 triliun.  

Menurut dia, adanya usulan anggaran yang dinamakan visi dan misi di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI ini karena adanya kesalahan komunikasi antara DKI dan DPRD. 

"Ya jelas dong. Masa tiba-tiba kami dapat surat usulan anggaran sosialisasi SK Gubernur, pembinaan, dan macam-macam, enggak mau terima saya. Enggak ada lagi uang begitu," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (19/1/2015).

Usulan anggaran yang fantastis itu pun akhirnya dihapus oleh Basuki. Ia tidak menginginkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan anggaran "siluman" dengan kegiatan fiktif dalam APBD DKI. Sebab, selama dua tahun kemarin, selalu ada temuan anggaran siluman dalam APBD DKI.

Basuki berharap, melalui sistem e-budgeting, anggaran siluman semakin terminimalisasi. Sebenarnya, sistem e-budgeting ini akan diterapkannya pada APBD 2014.

"Tetapi, banyak oknum menolak pakai e-budgeting, pasti ada oknum Bappeda atau BPKD yang masih 'main' dan ada oknum DPRD yang main kan. Kami enggak tahu, makanya kita masukkan saja anggarannya dengan sistem e-budgeting, (anggaran) yang aneh-aneh saya buang. Siapa pun yang masih main anggaran, saya hajar bersama," kata Basuki.

Menurut Basuki, hal ini sudah dibicarakan bersama dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana, Senin pagi tadi.

Pimpinan DPRD itu pun sepakat untuk membahas anggaran melalui e-budgeting dan menghindari munculnya anggaran siluman dalam APBD. Basuki menjelaskan, hampir semua anggota DPRD mendukung segala program unggulan Pemprov DKI.

"Kan saya bilang kalau enggak semua anggota DPRD tidak sejalan dengan pemikiran eksekutif Pemprov DKI. Tadi pagi, ada yang datang ke saya dan yang enggak sempat datang menyampaikan dukungan, menelepon saya. Jadi, hampir semua (anggota DPRD) dukung kebijakan DKI," ujar Basuki.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta-fakta Soal Tarif Integrasi Transportasi Umum di Jakarta: Biaya Maksimal Rp 10,000 untuk 180 Menit Perjalanan

Fakta-fakta Soal Tarif Integrasi Transportasi Umum di Jakarta: Biaya Maksimal Rp 10,000 untuk 180 Menit Perjalanan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Aksi Intoleran di Sekolah Jakarta | Detik-detik Sebelum Penembakan Brigadir J

[POPULER JABODETABEK] Aksi Intoleran di Sekolah Jakarta | Detik-detik Sebelum Penembakan Brigadir J

Megapolitan
Sesosok Mayat Perempuan Tanpa Identitas Ditemukan Terbungkus Karung di Kali Ciliwung Bojonggede

Sesosok Mayat Perempuan Tanpa Identitas Ditemukan Terbungkus Karung di Kali Ciliwung Bojonggede

Megapolitan
Kronologi dan Motif Pembunuhan Brigadir J Berdasarkan Pengakuan Ferdy Sambo

Kronologi dan Motif Pembunuhan Brigadir J Berdasarkan Pengakuan Ferdy Sambo

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodebek Hujan Merata pada Siang hingga Sore

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodebek Hujan Merata pada Siang hingga Sore

Megapolitan
Ini Hal-hal Penting Pemberlakuan Tarif Integrasi Rp10.000 yang Perlu Diperhatikan

Ini Hal-hal Penting Pemberlakuan Tarif Integrasi Rp10.000 yang Perlu Diperhatikan

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tangkap Menteri Khilafatul Muslimin

Polda Metro Jaya Tangkap Menteri Khilafatul Muslimin

Megapolitan
Untuk Pemilu 2024, Gerindra Targetkan 87 Orang Daftar Bakal Caleg Jakarta

Untuk Pemilu 2024, Gerindra Targetkan 87 Orang Daftar Bakal Caleg Jakarta

Megapolitan
Secara Informal, Ahmad Riza Patria Disebut Bakal Maju sebagai Calon Gubernur DKI

Secara Informal, Ahmad Riza Patria Disebut Bakal Maju sebagai Calon Gubernur DKI

Megapolitan
Kronologi Bengkel di Kosambi Tangerang Terbakar dan Mengakibatkan 1 Korban Tewas

Kronologi Bengkel di Kosambi Tangerang Terbakar dan Mengakibatkan 1 Korban Tewas

Megapolitan
Disebut Bakal Naik 3 Kali Lipat, Cek Harga Mi Instan di Pasar Baru Bekasi

Disebut Bakal Naik 3 Kali Lipat, Cek Harga Mi Instan di Pasar Baru Bekasi

Megapolitan
Disperindag Kota Bekasi Sebut Harga Mi Instan di Wilayah Bekasi Stabil

Disperindag Kota Bekasi Sebut Harga Mi Instan di Wilayah Bekasi Stabil

Megapolitan
Anak Disabilitas Diduga Korban Penganiayaan di Tangsel, Keluarga Pertanyakan Kelanjutan Laporan Kasus

Anak Disabilitas Diduga Korban Penganiayaan di Tangsel, Keluarga Pertanyakan Kelanjutan Laporan Kasus

Megapolitan
Belum Buka Pendaftaran Bakal Caleg Pemilu 2024, Gerindra DKI: Rencananya Sebelum Tutup Tahun

Belum Buka Pendaftaran Bakal Caleg Pemilu 2024, Gerindra DKI: Rencananya Sebelum Tutup Tahun

Megapolitan
Penumpang dengan Tarif Integrasi Diberi Waktu 45 Menit untuk Pindah Moda

Penumpang dengan Tarif Integrasi Diberi Waktu 45 Menit untuk Pindah Moda

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.