Kompas.com - 17/02/2015, 11:13 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyayangkan sikap DPRD DKI yang akhirnya hanya mengajukan hak angket kepada dirinya. Padahal, lanjut dia, apabila DPRD mengajukan interpelasi (hak bertanya) terkait anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), Basuki akan terbuka menjawab pertanyaan anggota Dewan. 

"Saya bilang kalau (DPRD mengajukan) hak interpelasi lebih bagus, kan. Kalau saya punya hak interpelasi, saya yang akan interpelasi DPRD sebenarnya, supaya lebih jelas," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (17/2/2015). 

Kendati demikian, Basuki enggan berkomentar lebih banyak perihal pengajuan hak angket ini. Dia mengaku ingin lebih fokus dalam bekerja, terutama meminimalisasi banjir Ibu Kota.

"Kalau mereka enggak berani (mengajukan) hak interpelasi, gimana saya mau jawab? Saya enggak mau pusing, kerja sajalah. Banjir masih begitu banyak, pusing mikirin-nya," kata Basuki. 

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jhonny Simanjuntak menyatakan, hak angket digulirkan merujuk pada sikap Basuki sehingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI 2015 karena belum lengkap dan tidak memenuhi struktur serta format penyusunan anggaran.

"Berdasarkan keterangan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, ditemukan fakta bahwa tidak adanya lampiran A1, yakni ringkasan APBD, tidak ada belanja tidak langsung pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD), dan format serta struktur APBD tak sesuai Pasal 47 PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Selain itu, dokumen (yang diserahkan Pemprov DKI) tersebut juga tidak ditandatangani pimpinan DPRD DKI. Artinya, dokumen anggaran tersebut diduga kuat melanggar prosedur hukum formal dan materiil," tutur Johnny. 

Hak angket terkait penyampaian Raperda APBD 2015 ke Kemendagri ini mencakup dua hal. Pertama, penerapan e-budgeting yang tak berdasarkan hukum dan cenderung menabrak peraturan yang ada. Kedua, penyampaian dokumen APBD yang berbeda dengan hasil pembahasan anggaran bersama antara Gubernur dan DPRD DKI yang diputuskan dalam rapat paripurna pengesahan Raperda APBD DKI 2015 pada 27 Januari lalu. 

Hak angket yang diajukan DPRD DKI ini berbeda dengan sikap DPRD DKI beberapa waktu lalu. Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik mengklaim semua fraksi sepakat untuk mengajukan hak interpelasi serta impeachment (pemakzulan) kepada Basuki. 

Penggunaan hak interpelasi ini untuk bertanya kepada Basuki perihal rendahnya serapan APBD tahun anggaran 2014 serta pendapatan yang tidak mencapai target. Serapan anggaran tahun 2014 ialah Rp 43,4 triliun dari total APBD Perubahan 2014 sebesar Rp 72,9 triliun. Kemudian, pendapatan yang diperoleh Pemprov DKI tahun lalu hanya mencapai Rp 52,17 triliun yang seharusnya mencapai target Rp 72,9 triliun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kebakaran Dapur Restoran di Melawai, Koki Sempat Cium Bau Gas Bocor

Kebakaran Dapur Restoran di Melawai, Koki Sempat Cium Bau Gas Bocor

Megapolitan
Akui Jalin Komunikasi dengan Sejumlah Parpol, Anies: Lebih Baik Saya Tuntaskan Dulu di Jakarta sambil Partai Berproses

Akui Jalin Komunikasi dengan Sejumlah Parpol, Anies: Lebih Baik Saya Tuntaskan Dulu di Jakarta sambil Partai Berproses

Megapolitan
Soal Pencapresan 2024, Anies Akui Jalin Komunikasi dengan Sejumlah Parpol

Soal Pencapresan 2024, Anies Akui Jalin Komunikasi dengan Sejumlah Parpol

Megapolitan
Motif Pembacokan Pria di Bintaro, Mantan Pacar Dendam usai Diancam Korban Sebar Foto Vulgar

Motif Pembacokan Pria di Bintaro, Mantan Pacar Dendam usai Diancam Korban Sebar Foto Vulgar

Megapolitan
Penyebab Trotoar Senilai Rp 3,7 Miliar di Puspemkot Tangerang Ambles, Sumbernya dari Dalam Tanah

Penyebab Trotoar Senilai Rp 3,7 Miliar di Puspemkot Tangerang Ambles, Sumbernya dari Dalam Tanah

Megapolitan
Pemprov DKI Bangun Saringan Sampah Kali Ciliwung Senilai Rp 195 Miliar, Ditargetkan Beroperasi Januari 2023

Pemprov DKI Bangun Saringan Sampah Kali Ciliwung Senilai Rp 195 Miliar, Ditargetkan Beroperasi Januari 2023

Megapolitan
Kasus Mahasiswi Dianiaya Istri Pengemudi Ojol Bakal Diselesaikan lewat Mediasi

Kasus Mahasiswi Dianiaya Istri Pengemudi Ojol Bakal Diselesaikan lewat Mediasi

Megapolitan
UPDATE 25 September 2022: Bertambah 69, Kasus Aktif Covid-19 di Tangsel Kini 218 Orang

UPDATE 25 September 2022: Bertambah 69, Kasus Aktif Covid-19 di Tangsel Kini 218 Orang

Megapolitan
Desakan Warga Tutup Lokalisasi Rawa Malang Imbas Kasus Pemerkosaan oleh Anak-anak di Bawah Umur

Desakan Warga Tutup Lokalisasi Rawa Malang Imbas Kasus Pemerkosaan oleh Anak-anak di Bawah Umur

Megapolitan
Hari Ini, Wakil Ketua DPRD Depok Dimediasi dengan Sopir Truk yang Disuruh 'Push-Up' dan Berguling

Hari Ini, Wakil Ketua DPRD Depok Dimediasi dengan Sopir Truk yang Disuruh "Push-Up" dan Berguling

Megapolitan
Lokasi dan Syarat Pelayanan SIM Keliling di Kota Bekasi Pekan Ini, 26 September–1 Oktober 2022

Lokasi dan Syarat Pelayanan SIM Keliling di Kota Bekasi Pekan Ini, 26 September–1 Oktober 2022

Megapolitan
Mulai Hari Ini, Bus Transjakarta Rute Summarecon Bekasi-Pancoran dan Ciputat-Kampung Rambutan Kembali Beroperasi

Mulai Hari Ini, Bus Transjakarta Rute Summarecon Bekasi-Pancoran dan Ciputat-Kampung Rambutan Kembali Beroperasi

Megapolitan
Markas Ormas Tak Langsung Dibongkar di Bekasi Berujung Protes dan Alasan di Baliknya

Markas Ormas Tak Langsung Dibongkar di Bekasi Berujung Protes dan Alasan di Baliknya

Megapolitan
Keluh Kesah Setelah Harga BBM Naik, Antrean Pertalite di SPBU Mengular hingga Beralih dari Pertamina

Keluh Kesah Setelah Harga BBM Naik, Antrean Pertalite di SPBU Mengular hingga Beralih dari Pertamina

Megapolitan
Singgung Suharso Monoarfa Usai Dicopot dari Ketum, Mardiono PPP: Tetap Berbincang dengan Saya

Singgung Suharso Monoarfa Usai Dicopot dari Ketum, Mardiono PPP: Tetap Berbincang dengan Saya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.