Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Harapan Luar Biasa dari Bekasi

Kompas.com - 10/03/2015, 19:48 WIB

Nah, yang paling berat itu daerah aliran sungai, karena ada pertemuan Kali Cikeas, Kali Cileungsi, dan Kali Bekasi. Mungkin dua periode enggak selesai. Tetapi, itu kalau tidak dapat APBN. Kalau dapat dari APBN, sih, selesai-lah.

Kedua, masalah transportasi. Saya sekarang otoriter kalau ada bangunan liar di atas tanah negara. Kami tertibkan terus. Nanti ada buat jalan dan taman.

Ketiga, heterogensi dan kerukunan umat beragama. Masalah keyakinan yang asumsinya bukan pada persoalan mendirikan rumah ibadah. Dari 2011, kami sudah deklarasi sampai ke tingkat kelurahan, memberikan pemahaman bahwa tidak ada lagi diskriminasi dan tidak ada lagi minoritas.

Yang Anda inginkan Bekasi dikenal sebagai kota seperti apa?

Ingin sebagai kota metropolis yang penduduknya punya karakter ikhsan, tidak menghilangkan nilai religiusnya. Saya yakin semua agama mengajarkan kebaikan. (Kota) yang toleran. Jadi ada satu daerah percontohan di republik ini yang masyarakatnya heterogen. Orang tidak lagi mempertentangkan keyakinannya ini, yang itu keyakinannya itu. Kalau fisik, seperti penanggulangan banjir, saya yakin bertahap (bisa diselesaikan).

Untuk menuju kota metropolitan yang berakhlak, apa yang dilakukan?

Pertama, memberikan contoh. Kedua, disiapkan betul regulasinya. Tadi saya bilang, kan, yang sekarang jadi kendala di mana-mana, kan, seperti kasus Gereja Yasmin di Bogor. Kalau menurut saya, kita ini, kan, melaksanakan undang-undang. Pada saat ada kekuatan hukum tetap, tidak boleh ada kepala daerah plin-plan. Seperti gereja katolik yang di Jatisampurna sudah menang di pengadilan tinggi. Pada saat ada kekuatan hukum tetap, saya sudah memberikan garansi bahwa Anda lanjutkan, itu perintah hukum, bukan perintah saya. Sekarang sudah tidak bergejolak. Kalau bergejolak, hukum yang jalan, polisi-lah, bukan saya.

Ketika banyak kepala daerah yang bimbang berhadapan dengan pendirian tempat ibadah, kenapa Anda berani?

Pertama, para founding fathers bangsa kita tidak mendirikan bangsa ini dalam kapasitas negara agama, tetapi negara nasionalis. Kedua, hak seseorang untuk mendapatkan tempat ibadah yang layak itu, kan, sudah diatur dalam undang-undang, kalau kepala daerah takut melaksanakan itu, ya, enggak usah jadi kepala daerah. Karena, pada saat saya disumpah dengan Alquran, boleh enggak Islam itu melakukan diskriminasi karena ada perbedaan warna kulit atau beda berbagai macam? Kan, tidak ada? Kan, Rahmatan Lil’alamin.

Sekarang persoalan gereja Kalamiring sudah selesai, Galilea sudah selesai, tinggal Santa Clara saja. Selama ini, kepala daerah banyak yang menghindari persoalan itu karena takut tidak populis. Kalau saya tidak. Saya berhenti jadi wali kota pun saya masih tinggal di Bekasi.

Apakah karakter yang kurang toleran itu merupakan karakter orang Bekasi?

Tidak juga, buktinya banyak kelenteng. Nama jalan juga ada yang Hasibuan. Sekarang ini yang bikin seperti itu lebih banyak karena pendatangnya.

Tidak takut dimanfaatkan secara politis (soal kebijakan toleransi umat beragama)?

Saya bilang. Saya hari ini berhenti (dari jabatan wali kota) pun saya siap. Kalau saya masih ada sisa umur sampai akhir jabatan, anggap saja hidup saya wakafkan untuk melaksanakan ini. Apalagi, kemarin waktu KPK sedang tinggi-tingginya, setiap hari banyak yang (mengancam mengadu) ke KPK dan Kejaksaan. Silakan saja.

Makanya itu kami bangun wilayah yang tertib administrasi, bebas korupsi, dan masuk kepada reformasi birokrasi. Asal jangan kapasitas yang kami minum setengah gelas, kami minum satu gelas. Kenapa banyak kepala daerah tersangkut persoalan itu (korupsi)? Karena mereka tidak paham dengan tata regulasi proses penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan, terutama proses tata laksana keuangan daerah.

Di Bekasi, sudah e-planning sejak 2014. Tidak berantem. Tetapi, kenapa di DKI Jakarta berantem seperti itu. Kan, sudah jelas, DPRD punya aspirasi dan pokok pikiran, tetapi kami yang punya program. Rumpun program itu yang harus jadi kesepakatan. Kalau Anda mau memasukkan pokok pikiran, ada tidak di program tahun ini? Kalau tidak ada, enggak akan bisa, dipenjara kalian. (BDM/SUT/NEL/PIN)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Dalami Peran Belasan Saksi Dalam Kasus Tewasnya Taruna STIP yang Dianiaya Senior

Polisi Dalami Peran Belasan Saksi Dalam Kasus Tewasnya Taruna STIP yang Dianiaya Senior

Megapolitan
Kepada Kapolres Jaktim, Warga Klender Keluhkan Aksi Lempar Petasan dan Tawuran

Kepada Kapolres Jaktim, Warga Klender Keluhkan Aksi Lempar Petasan dan Tawuran

Megapolitan
Belasan Taruna Jadi Saksi dalam Prarekonstruksi Kasus Tewasnya Junior STIP

Belasan Taruna Jadi Saksi dalam Prarekonstruksi Kasus Tewasnya Junior STIP

Megapolitan
Polisi Tangkap Lebih dari 1 Orang Terkait Pengeroyokan Mahasiswa di Tangsel

Polisi Tangkap Lebih dari 1 Orang Terkait Pengeroyokan Mahasiswa di Tangsel

Megapolitan
RTH Tubagus Angke Dirapikan, Pedagang Minuman Harap Bisa Tetap Mangkal

RTH Tubagus Angke Dirapikan, Pedagang Minuman Harap Bisa Tetap Mangkal

Megapolitan
Prarekonstruksi Kasus Penganiayaan Taruna STIP Digelar hingga 4 Jam

Prarekonstruksi Kasus Penganiayaan Taruna STIP Digelar hingga 4 Jam

Megapolitan
Masih Bonyok, Maling Motor di Tebet Belum Bisa Diperiksa Polisi

Masih Bonyok, Maling Motor di Tebet Belum Bisa Diperiksa Polisi

Megapolitan
Cegah Prostitusi, RTH Tubagus Angke Kini Dipasangi Lampu Sorot

Cegah Prostitusi, RTH Tubagus Angke Kini Dipasangi Lampu Sorot

Megapolitan
Balita yang Jasadnya Ditemukan di Selokan Matraman Tewas karena Terperosok dan Terbawa Arus

Balita yang Jasadnya Ditemukan di Selokan Matraman Tewas karena Terperosok dan Terbawa Arus

Megapolitan
PDI-P Buka Penjaringan Cagub dan Cawagub Jakarta hingga 20 Mei 2024

PDI-P Buka Penjaringan Cagub dan Cawagub Jakarta hingga 20 Mei 2024

Megapolitan
Kuota Haji Kota Tangsel Capai 1.242 Jemaah, Pemberangkatan Dibagi 2 Gelombang

Kuota Haji Kota Tangsel Capai 1.242 Jemaah, Pemberangkatan Dibagi 2 Gelombang

Megapolitan
Paniknya Mahasiswa di Tangsel, Kontrakan Digeruduk Warga saat Sedang Beribadah

Paniknya Mahasiswa di Tangsel, Kontrakan Digeruduk Warga saat Sedang Beribadah

Megapolitan
Jasad Balita Tersangkut di Selokan Matraman, Orangtua Sempat Lapor Kehilangan

Jasad Balita Tersangkut di Selokan Matraman, Orangtua Sempat Lapor Kehilangan

Megapolitan
Jasad Balita di Matraman Ditemukan Warga Saat Bersihkan Selokan, Ternyata Sudah 3 Hari Hilang

Jasad Balita di Matraman Ditemukan Warga Saat Bersihkan Selokan, Ternyata Sudah 3 Hari Hilang

Megapolitan
Polisi Ungkap Penyebab Mahasiswa di Tangsel Bertikai dengan Warga Saat Beribadah

Polisi Ungkap Penyebab Mahasiswa di Tangsel Bertikai dengan Warga Saat Beribadah

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com