Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Deputi Gubernur Bantah Omongan Lulung bahwa SKPD Tertekan

Kompas.com - 13/03/2015, 17:01 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Abraham "Lulung" Lunggana turut hadir dalam rapat angket pemeriksaan Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata DKI Sylviana Murni, Jumat (13/3/2015). Setelah beberapa menit rapat berlangsung, Lulung angkat bicara bahwa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tertekan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Lulung mengatakan, rasa tertekan ini yang menghambat Sylviana untuk mengakui ada tindak nepotisme. Tindak nepotisme yang dimaksud Lulung adalah rapat revitalisasi Kota Tua yang diduga dipimpin oleh istri Basuki, Veronica Tan, dan adik Basuki, Harry Basuki.

"Kami tahu fakta bahwa pegawai Pemprov, SKPD, wali kota, ini tampak di bawah tekanan Pak Gubernur. Saya ingin Bu Sylvi jelaskan yang sebenarnya. Apa ini terjadi nepotisme seperti yang kami khawatirkan?" ujar Lulung kepada Sylviana. [Baca: Deputi Gubernur Dicecar Pertanyaan soal Istri Ahok "Pimpin Rapat"]

Selain hal tersebut, Lulung juga mempertanyakan soal sosialisasi revitalisasi Kota Tua ini kepada DPRD. Padahal, program revitalisasi ini telah berjalan sejak lama.

Lulung mengatakan, ketika pembahasan kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran (KUA-PPA), legislatif tidak menemukan anggaran tentang Kota Tua.

Kemudian, Lulung pun meminta kepada Sylviana untuk menyerahkan undangan, daftar kehadiran, serta notula dari setiap rapat revitalisasi itu.

Menjawab semua itu, Sylviana menjelaskan bahwa ia tidak tertekan. Sylviana juga menjawab perihal dokumen-dokumen yang diminta Lulung.

"Saya mau luruskan bahwa saya hanya sampaikan apa adanya tanpa tekanan. Soal undangan, maaf saya tidak keluarkan undangan dan ini biasanya ada di Dinas Parbud. Kalau memang ada undangan atau notulensi dan absen, akan kami sampaikan," ujar Syilvina.

Sementara soal tidak adanya pembahasan Kota Tua dalam KUA-PPA, kata Sylviana, anggaran untuk Kota Tua tidak dipisahkan secara khusus, tetapi menyatu dengan anggaran dari SKPD terkait. Misalnya, jika Kota Tua membutuhkan perbaikan jalan, maka anggaran perbaikan jalan yang digunakan dari Dinas Bina Marga.

Lulung pun menyampaikan alasan tim hak angket memanggil Sylviana hari ini. Menurut Lulung, tim hak angket saat ini juga sedang menyelidiki dana CSR.

"Kalau ini biaya APBD dan sebagian besar ada stakeholder yang bantu, apa itu juga termasuk dana CSR yang ada? Karena kami selidiki itu," ujar Lulung.

"Kami juga mau tegaskan angket ini, kami mau jelaskan bahwa Pak Ahok itu bersih. Bersih dari pencitraan selama ini," kata Lulung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usahanya Ditutup Paksa, Pemilik Restoran di Kebon Jeruk Bakal Tempuh Jalur Hukum jika Upaya Mediasi Gagal

Usahanya Ditutup Paksa, Pemilik Restoran di Kebon Jeruk Bakal Tempuh Jalur Hukum jika Upaya Mediasi Gagal

Megapolitan
Aktor Utama Pabrik Narkoba di Bogor Masih Buron, Polisi: Sampai Lubang Semut Pun Kami Cari

Aktor Utama Pabrik Narkoba di Bogor Masih Buron, Polisi: Sampai Lubang Semut Pun Kami Cari

Megapolitan
Polisi Amankan 8 Orang Terkait Kasus Pembacokan Remaja di Depok, 4 Ditetapkan Tersangka

Polisi Amankan 8 Orang Terkait Kasus Pembacokan Remaja di Depok, 4 Ditetapkan Tersangka

Megapolitan
Bukan Melompat, Disdik DKI Sebut Siswa SMP Jaksel Terpeleset dari Lantai 3

Bukan Melompat, Disdik DKI Sebut Siswa SMP Jaksel Terpeleset dari Lantai 3

Megapolitan
Insiden Siswa SMP Lompat dari Lantai 3, KPAI Minta Disdik DKI Pasang Sarana Keselamatan di Sekolah

Insiden Siswa SMP Lompat dari Lantai 3, KPAI Minta Disdik DKI Pasang Sarana Keselamatan di Sekolah

Megapolitan
3 Saksi Diperiksa Polisi dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama yang Jerat Pejabat Kemenhub

3 Saksi Diperiksa Polisi dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama yang Jerat Pejabat Kemenhub

Megapolitan
Seorang Pria Tewas Tertabrak Kereta di Matraman

Seorang Pria Tewas Tertabrak Kereta di Matraman

Megapolitan
Disdik DKI Bantah Siswa di Jaksel Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah karena Dirundung

Disdik DKI Bantah Siswa di Jaksel Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah karena Dirundung

Megapolitan
BNN Masih Koordinasi dengan Filipina Soal Penjemputan Gembong Narkoba Johan Gregor Hass

BNN Masih Koordinasi dengan Filipina Soal Penjemputan Gembong Narkoba Johan Gregor Hass

Megapolitan
Polisi Minta Keterangan MUI, GBI, dan Kemenag Terkait Kasus Dugaan Penistaan Agama Pendeta Gilbert

Polisi Minta Keterangan MUI, GBI, dan Kemenag Terkait Kasus Dugaan Penistaan Agama Pendeta Gilbert

Megapolitan
Walkot Depok: Bukan Cuma Spanduk Supian Suri yang Kami Copot...

Walkot Depok: Bukan Cuma Spanduk Supian Suri yang Kami Copot...

Megapolitan
Satpol PP Copot Spanduk Supian Suri, Walkot Depok: Demi Allah, Saya Enggak Nyuruh

Satpol PP Copot Spanduk Supian Suri, Walkot Depok: Demi Allah, Saya Enggak Nyuruh

Megapolitan
Polisi Bakal Panggil Indonesia Flying Club untuk Mengetahui Penyebab Jatuhnya Pesawat di BSD

Polisi Bakal Panggil Indonesia Flying Club untuk Mengetahui Penyebab Jatuhnya Pesawat di BSD

Megapolitan
Siswi SLB di Jakbar Dicabuli hingga Hamil, KPAI Siapkan Juru Bahasa Isyarat dan Pendampingan

Siswi SLB di Jakbar Dicabuli hingga Hamil, KPAI Siapkan Juru Bahasa Isyarat dan Pendampingan

Megapolitan
Ada Pembangunan Saluran Penghubung di Jalan Raya Bogor, Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan

Ada Pembangunan Saluran Penghubung di Jalan Raya Bogor, Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com