Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/03/2015, 09:48 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sejak dilantik menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat jarang terlihat berkantor di Balai Kota. Suasana di ruang wakil gubernur di lantai 2 Balai Kota pun tak sehidup saat Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai wagub.

Pada siang hari, ruang kerjanya sudah tak berpenghuni. Pada sore hari pun, lampu, peralatan elektronik, serta pendingin ruangan telah dimatikan.

Biasanya, keberadaan Djarot di Balai Kota ialah untuk mengikuti rapat pimpinan (rapim) maupun rapat bertemu dengan tamu-tamu yang datang kepadanya. Namun, setelah acara selesai, Djarot bisanya langsung meninggalkan Balai Kota.

Tak jarang ia mengajak wartawan untuk blusukan meninjau program Pemprov DKI di lapangan. Namun, tak jarang pula kegiatannya di luar saat jam kerja ialah untuk mengurusi internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Djarot saat ini tercatat masih aktif menjabat sebagai Ketua DPP PDI-P. Seperti pada pelaksanaan Konferda PDI-P DKI, Rabu (11/3/2015) lalu, Djarot menghadiri konferensi itu meski masih jam kerja sebagai Wagub DKI.

Selain itu, agenda Djarot beberapa pekan ini tidak pernah ter-publish oleh Pemprov DKI sehingga banyak wartawan yang tidak mengetahui kegiatannya. Bagaimana tanggapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melihat hal tersebut?

"Kemarin Pak Djarot upacara sama TNI dan Satpol PP, habis itu keliling-keliling kali," kata Basuki. 

Namun, setelah itu, Basuki justru kembali menyebut nama artis Dian Sastro dan Raisa yang dulu dijagokannya menjadi calon wagub DKI. Meski demikian, menurut Basuki, Djarot adalah tokoh yang pantas menjadi wagub karena berpengalaman menata kota saat menjadi Wali Kota Blitar selama dua periode.

"Makanya gue pengen wagub itu kayak Dian Sastro sama Raisa. Tapi, kan mesti pilih yang pengalaman. Kalau gue pilih Raisa, nanti lu protes sama gue," seloroh Basuki seraya terkekeh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com