Ahok Harap DPRD Insyaf dan Sadar Terbitkan Perda APBD 2015

Kompas.com - 22/03/2015, 16:09 WIB
Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Gubernur DKI Jakarta rapat bersama pejabat SKPD DKI, di ruang rapat Sekda di Blok G Balai Kota, Minggu (22/3/2015).
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku hingga saat ini belum menandatangani rancangan peraturan gubernur (rapergub) penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014 senilai Rp 72,9 triliun. Sebab, Basuki masih berharap Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI menerbitkan Perda APBD 2015 senilai Rp 73,08 triliun. 

"Kami berharap masih ada kesempatan dong untuk minta DPRD sadar supaya jadi perda (APBD 2015). Ya kan kami berikhtiar baik boleh dong, kalau mereka insyaf kan jadi Perda APBD," kata Basuki, di Balai Kota, Minggu (22/3/2015).

Pada Kamis (19/3/2015) lalu, Basuki mengaku optimistis Perda APBD 2015 dapat diterbitkan. Terlebih setelah ia bertemu Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dan memberikan password e-budgeting padanya.

Saat itu, Prasetio memastikan jajarannya dapat menerbitkan Perda APBD 2015. Pemprov DKI pun memasukkan data serta mengalihkan berbagai program yang dikoreksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke program prioritas lainnya melalui sistem e-budgeting, semalaman.


Keesokan harinya, Jumat (20/3/2015), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI mempersiapkan kembali Raperda APBD 2015 lengkap dengan lampiran yang telah dikoreksi untuk disepakati Banggar DPRD.

Namun ternyata Banggar DPRD tidak menyepakati RAPBD yang diberikan Pemprov DKI. Mereka sepakat menggunakan Pergub APBD-P 2014.

Rapat Banggar itu hanya dihadiri oleh tiga pimpinan; yakni Mohamad Taufik, Triwisaksana, dan Abraham Lunggana. Tidak terlihat Prasetio yang menyepakati Perda APBD 2015.

"Padahal untuk menjadi Perda APBD, persyaratannya 13 anggota Banggar hadir ditambah satu perwakilan fraksi dan Ketua Banggar tandatangan, sudah sepakat jadi Perda 2015. Karena ini bukan keputusan politik, tetapi ini keputusan administrasi, penerbitan perda ini tidak perlu paripurna. Pelaksanaan paripurna setelah APBD 2015 terbit," kata Basuki. 

Karena tak kunjung menemukan kesepakatan, akhirnya DKI memutuskan untuk mempersiapkan Pergub APBD-P 2014. Basuki mengaku sudah menduga kejadian ini sejak awal.

Sebab, jika DPRD menerbitkan Perda APBD 2015, maka hak angket yang bergulir, sudah tidak berfungsi. "Siapa tahu hari ini, sore ini sampai malam atau besok pagi tahu-tahunya Pak Prasetio semua mau jadikan Perda APBD 2015, kami siapkan draf rekomendasi erda juga sekarang untuk ditandatangani DPRD dan diserahkan ke Kemendagri," ujar pria yang biasa disapa Ahok itu.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


EditorDesy Afrianti
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap, Kivlan Zen Segera Disidangkan

Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap, Kivlan Zen Segera Disidangkan

Megapolitan
Pro Kontra Masyarakat Terkait PKL yang Masih Menjamur di Atas Trotoar

Pro Kontra Masyarakat Terkait PKL yang Masih Menjamur di Atas Trotoar

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Cabut Izin Usaha Badan Pengelola Apartemen Mediterania jika...

Pemprov DKI Akan Cabut Izin Usaha Badan Pengelola Apartemen Mediterania jika...

Megapolitan
Pemprov DKI Minta Pengelolaan Apartemen Mediterania Diserahkan ke Pengurus yang Sah

Pemprov DKI Minta Pengelolaan Apartemen Mediterania Diserahkan ke Pengurus yang Sah

Megapolitan
39 Siswa di Bekasi Keracunan Makanan Saat Acara HUT RI

39 Siswa di Bekasi Keracunan Makanan Saat Acara HUT RI

Megapolitan
 Gugatannya Ditolak, Denny Andrian Akan Ajukan Praperadilan Lagi Jika STNK Diblokir

Gugatannya Ditolak, Denny Andrian Akan Ajukan Praperadilan Lagi Jika STNK Diblokir

Megapolitan
Pemprov DKI Sarankan Pengurus Sah Laporkan Pemutusan Listrik dan Air di Apartemen Mediterania ke Polisi

Pemprov DKI Sarankan Pengurus Sah Laporkan Pemutusan Listrik dan Air di Apartemen Mediterania ke Polisi

Megapolitan
Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Warga yang Kena Tilang Elektronik

Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Warga yang Kena Tilang Elektronik

Megapolitan
Berkas Perkara Kasus Video Ikan Asin Dilimpahkan ke Kejati

Berkas Perkara Kasus Video Ikan Asin Dilimpahkan ke Kejati

Megapolitan
PKL Masih Berkuasa di Trotoar Jatibaru Raya meski Badan Jalan Sudah Ditertibkan

PKL Masih Berkuasa di Trotoar Jatibaru Raya meski Badan Jalan Sudah Ditertibkan

Megapolitan
Setuju Wacana Bekasi Gabung ke DKI, Ridwan Saidi: Orang Betawi Masih Numpuk di Sana...

Setuju Wacana Bekasi Gabung ke DKI, Ridwan Saidi: Orang Betawi Masih Numpuk di Sana...

Megapolitan
Hampir 1 Bulan Listrik Apartemen Mediterania Dimatikan, Ini Penjelasan Pengelola

Hampir 1 Bulan Listrik Apartemen Mediterania Dimatikan, Ini Penjelasan Pengelola

Megapolitan
Kegiatan Belajar Siswa SDN 10/11 Pagi Tak Terganggu Posko Pengungsian Korban Kebakaran Jatinegara

Kegiatan Belajar Siswa SDN 10/11 Pagi Tak Terganggu Posko Pengungsian Korban Kebakaran Jatinegara

Megapolitan
Harapan Warga dan Langkah Pemkot Setelah Pembongkaran Reklamasi Kali Ciliwung

Harapan Warga dan Langkah Pemkot Setelah Pembongkaran Reklamasi Kali Ciliwung

Megapolitan
Pemprov DKI Tegur Pengurus Lama yang Putus Listrik dan Air di Apartemen Mediterania

Pemprov DKI Tegur Pengurus Lama yang Putus Listrik dan Air di Apartemen Mediterania

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X