Basuki: Sejak Lama Anggaran DKI Dicuri

Kerja sama antara oknum eksekutif dan legislatif dalam menyisipkan anggaran dilakukan terutama pada saat-saat akhir APBD akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Dari dulu kami kecolongan," kata Basuki di Balai Kota Jakarta, Jumat (27/3).

Karena itu, kata Basuki, selain menerapkan sistem penganggaran elektronik (e-budgeting), pihaknya bekerja sama dengan Kemendagri menyisir mata anggaran yang tertuang dalam rancangan APBD DKI 2015. Penyisiran itu untuk memastikan anggaran tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat waktu.

Pola korupsi APBD biasa dilakukan, antara lain, dengan menggelembungkan harga, menambah jumlah hari kerja proyek, serta menurunkan mutu pekerjaan atau barang. Dalam proyek pembangunan sekolah, misalnya, penggelembungan anggaran dilakukan dengan menambah hari kerja atau jumlah pekerja.

Pada proyek lain, yakni pembangunan lapangan olahraga, kualitas diusulkan dengan standar internasional yang membutuhkan biaya tinggi. Kenyataannya, lapangan dibangun dengan kualitas rendah.

Selain menerapkan sistem baru, Pemprov DKI juga mewajibkan setiap pejabat melaporkan harta kekayaan serta bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meminimalkan korupsi.

Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri menambahkan, berdasarkan hasil investigasi timnya, modus penggelembungan harga terjadi di sejumlah proyek dalam APBD DKI 2014. Dari proyek pengadaan uninterruptible power supply (UPS), mesin pemindai dan pencetak, serta enam judul buku saja, ditemukan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 277,9 miliar.

Serapan anggaran

Meskipun Basuki telah memastikan pelayanan publik tidak terganggu akibat pagu APBD 2015 mengacu pada APBD 2014, masalah serapan anggaran harus diperhatikan. Di Jakarta Barat, proyek pemindahan makam di Tempat Permakaman Umum (TPU) Kapuk Teko, Cengkareng, batal terealisasi karena APBD-P 2014 gagal terserap.

Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Jakbar Djauhar Arifin mengatakan, tahun lalu makam seluas 1 hektar yang terendam air itu sudah dikeringkan. Namun, pemindahan makam ke TPU Tegal Alur, Kalideres, urung dilakukan karena waktu untuk menyerap anggaran sangat mepet.

Akibatnya, pihaknya harus mengulang pekerjaan lagi dari awal. "Karena gonjang-ganjing APBD, kami belum tahu ada alokasi dana untuk itu atau tidak. Tetapi, kami tetap usulkan sebagai program prioritas tahun anggaran 2015," kata Djauhar.

Kini, areal TPU di Kampung Apung itu terendam air dan tanah setebal 2 meter dan ditumbuhi eceng gondok. Warga tidak bisa lagi memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam dan beternak lele. Sesuai Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah 2010-2030, makam tersebut diperuntukkan sebagai jalan raya. (MKN/DEA)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 28 Maret 2015, di halaman 25 dengan judul "Basuki: Sejak Lama Anggaran DKI Dicuri".