Ketika DPRD DKI Hadapi Dilema...

Fraksi lain seperti Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan Fraksi Partai Hanura belum menentukan sikap. Bahkan, Fraksi Demokrat-PAN baru menyatakan dukungan pada Senin (13/4/2015) pagi ini, setelah sempat gamang.

Sikap berhati-hati ini sangat berbeda dengan kondisi ketika hak angket. Ketika itu, tiap fraksi lebih berani dalam menentukan dukungan terhadap hak angket.

Sebenarnya, apa yang terjadi dengan DPRD DKI?

"DPRD DKI sedang dilema, antara upaya menyerang Ahok dengan kekhawatiran justru mereka sendiri terlibat," ujar pengamat politik Arie Sudjito kepada Kompas.com, Senin (13/4/2015).

Di satu sisi, DPRD DKI berusaha untuk terus menyerang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Salah satunya adalah dengan menggulirkan HMP. Sebab, dengan cara itu, DPRD bisa menjatuhkan sanksi kepada Ahok akibat pelanggaran kebijakan, seperti temuan tim angket.

Di sisi lain, lanjut Arie, ada kekhawatiran ada anggota Dewan yang terbukti terlibat dalam kasus dugaan korupsi APBD tahun-tahun sebelumnya, terkait laporan Ahok kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, juga tentang kasus UPS yang saat ini sedang bergulir di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Apabila ada anggota Dewan yang dinyatakan terlibat dalam kasus itu, hal tersebut akan membuat malu mereka, kata Arie. "Bisa jadi bumerang bagi DPRD jika menyerang Ahok," ujar Arie.

Hal lain yang harus dipertimbangkan adalah masukan dari dewan pimpinan pusat partai politik masing-masing. Arie berpendapat, saat ini pimpinan parpol sedang mengalkulasikan risiko yang didapat jika fraksinya di DPRD mendukung HMP. Apakah akan berimbas pada elektabilitas partai atau tidak pada pemilu mendatang?

Bagaimanapun juga, kata Arie, langkah mendukung dukungan ini tidak dapat diputuskan sembarangan. Beban DPRD berat. Sekalipun mereka benar dan berhak menggulirkan HMP, hati sebagian besar masyarakat Jakarta bukan untuk mereka.

Seluruh permasalahan itu menjadi kompleks dan membuat DPRD DKI menghadapi dilema. "Karena publik lebih percaya Ahok dibanding DPRD," ujar Arie.