Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Terima Alasan Kemendagri, Ahok Sebut Pengesahan APBD dari Dulu Selalu Telat

Kompas.com - 13/04/2015, 13:21 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tak bisa menerima alasan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan nilai Rp 69,286 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015. Terlebih jika alasannya dikarenakan keterlambatan pengesahan APBD yang baru terjadi bulan April ini.

Sebab, sejak pemerintahan DKI dipimpin Sutiyoso hingga Joko Widodo pengesahan APBD tidak pernah tepat waktu.

Pencairan anggaran baru dilakukan sekitar bulan Maret. "Dari zaman Bang Yos sampai Pak Jokowi juga (pengesahan) APBD-nya selalu telat, baru Februari-Maret. Tetapi mereka tidak pernah dibilang (Kemendagri) untuk pakai anggaran sisa sembilan bulan saja, sejak kapan pembagian jadi kayak gitu? Itu nalar di luar konstitusi," kata Basuki, di SMA Santa Ursula, Jakarta, Senin (13/4/2015).

Kemendagri sebelumnya menetapkan APBD 2015 sebesar Rp 69,286 triliun dan menolak usulan angka sesuai pagu APBD perubahan sebesar Rp 72,9 triliun karena DKI sudah melewati tiga bulan.

Dari bulan Januari-Maret, tidak ada kegiatan pembangunan yang dibiayai APBD. Sehingga Kemendagri menetapkan angka itu dan menciptakan sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) hingga Rp 3 triliun.

Kendati demikian, Ahok, sapaan Basuki mengaku tidak bisa berbuat apa-apa jika Mendagri Tjahjo Kumolo telah menerbitkan SK APBD 2015.

"Kalau Mendagri memang lebih mendengar Dirjen Keuangan Daerah (Reydonnyzar Moenek) nya, ya saya harus ikut. Tetapi bagi saya, ini tidak masuk akal dan logika. Ketika sebuah APBD telat maka jumlah uangnya harus dikurangi dibagi 12 bulan, dan tinggal 9 bulan. Saya enggak tahu itu teori darimana, cara berpikir seperti itu," kata Basuki. 

Angka Rp 69,286 triliun tersebut didapatkan dari pagu belanja daerah APBD Perubahan DKI 2014 sebesar Rp 63,65 triliun dan pengeluaran pembiayaan untuk PMP dua BUMD DKI (PT Transjakarta dan PT MRT Jakarta) sebesar RP 5,63 triliun.

Basuki pun kembali mempermasalahkan besaran UMP tahun ini. Sebab, besaran UMP di APBD-Perubahan 2014 senilai Rp 8-9 triliun.

"Nilai (PMP)-nya bukan Rp 5-6 triliun. Jadi, menurut saya, ini enggak masuk akal. Tetapi ya sudahlah kami kan sebagai warga bernegara, ikuti siapa yang memegang kekuasaan, tetapi bukan berarti boleh menafsirkan seenaknya," kata Basuki kesal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemeras Ria Ricis Gunakan Rekening Teman untuk Tampung Uang Hasil Pemerasan

Pemeras Ria Ricis Gunakan Rekening Teman untuk Tampung Uang Hasil Pemerasan

Megapolitan
Anies Bakal 'Kembalikan Jakarta ke Relnya', Pengamat: Secara Tak Langsung Singgung Heru Budi

Anies Bakal "Kembalikan Jakarta ke Relnya", Pengamat: Secara Tak Langsung Singgung Heru Budi

Megapolitan
Pedagang Kerak Telor di PRJ Mengeluh Sepi Pembeli: Dulu Habis 50 Telor, Kemarin Cuma 10

Pedagang Kerak Telor di PRJ Mengeluh Sepi Pembeli: Dulu Habis 50 Telor, Kemarin Cuma 10

Megapolitan
Keluarga Akseyna Minta Polisi Dalami Penulis Lain dalam Surat Wasiat sesuai Analisis Grafolog

Keluarga Akseyna Minta Polisi Dalami Penulis Lain dalam Surat Wasiat sesuai Analisis Grafolog

Megapolitan
Kasus Akseyna Berlanjut, Keluarga Sebut Ada Informasi yang Belum Diterima Penyidik Baru

Kasus Akseyna Berlanjut, Keluarga Sebut Ada Informasi yang Belum Diterima Penyidik Baru

Megapolitan
SP2HP Kedua Terbit, Keluarga Akseyna: Selama Ini Sering Naik Turun, Pas Ramai Baru Terlihat Pergerakan

SP2HP Kedua Terbit, Keluarga Akseyna: Selama Ini Sering Naik Turun, Pas Ramai Baru Terlihat Pergerakan

Megapolitan
Polisi Terbitkan SP2HP Kedua Terkait Kasus Akseyna, Keluarga Berharap Aparat Jaga Momentum

Polisi Terbitkan SP2HP Kedua Terkait Kasus Akseyna, Keluarga Berharap Aparat Jaga Momentum

Megapolitan
Tak Bisa Biayai Pemakaman, Keluarga Tak Kunjung Ambil Jenazah Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten

Tak Bisa Biayai Pemakaman, Keluarga Tak Kunjung Ambil Jenazah Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten

Megapolitan
Keluarga Pengemis Sebatang Kara di Pejaten Barat Lepas Tangan Usai Mendiang Tewas Akibat Kebakaran

Keluarga Pengemis Sebatang Kara di Pejaten Barat Lepas Tangan Usai Mendiang Tewas Akibat Kebakaran

Megapolitan
Kebakaran di Gedung Graha CIMB Niaga, Api Berasal dari Poliklinik di Lantai Basement

Kebakaran di Gedung Graha CIMB Niaga, Api Berasal dari Poliklinik di Lantai Basement

Megapolitan
Melihat Kondisi Hunian Sementara Warga Eks Kampung Bayam yang Disoroti Anies

Melihat Kondisi Hunian Sementara Warga Eks Kampung Bayam yang Disoroti Anies

Megapolitan
Masjid Agung Al-Azhar Gelar Shalat Idul Adha Besok

Masjid Agung Al-Azhar Gelar Shalat Idul Adha Besok

Megapolitan
Basement Gedung Graha CIMB Niaga di Jalan Sudirman Kebakaran

Basement Gedung Graha CIMB Niaga di Jalan Sudirman Kebakaran

Megapolitan
Akhir Hayat Lansia Sebatang Kara di Pejaten, Tewas Terbakar di Dalam Gubuk Reyot Tanpa Listrik dan Air...

Akhir Hayat Lansia Sebatang Kara di Pejaten, Tewas Terbakar di Dalam Gubuk Reyot Tanpa Listrik dan Air...

Megapolitan
Anies Kembali Ikut Pilkada Jakarta, Warga Kampung Bayam: Buatlah Kami Sejahtera Lagi

Anies Kembali Ikut Pilkada Jakarta, Warga Kampung Bayam: Buatlah Kami Sejahtera Lagi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com