Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Terima Alasan Kemendagri, Ahok Sebut Pengesahan APBD dari Dulu Selalu Telat

Kompas.com - 13/04/2015, 13:21 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tak bisa menerima alasan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan nilai Rp 69,286 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015. Terlebih jika alasannya dikarenakan keterlambatan pengesahan APBD yang baru terjadi bulan April ini.

Sebab, sejak pemerintahan DKI dipimpin Sutiyoso hingga Joko Widodo pengesahan APBD tidak pernah tepat waktu.

Pencairan anggaran baru dilakukan sekitar bulan Maret. "Dari zaman Bang Yos sampai Pak Jokowi juga (pengesahan) APBD-nya selalu telat, baru Februari-Maret. Tetapi mereka tidak pernah dibilang (Kemendagri) untuk pakai anggaran sisa sembilan bulan saja, sejak kapan pembagian jadi kayak gitu? Itu nalar di luar konstitusi," kata Basuki, di SMA Santa Ursula, Jakarta, Senin (13/4/2015).

Kemendagri sebelumnya menetapkan APBD 2015 sebesar Rp 69,286 triliun dan menolak usulan angka sesuai pagu APBD perubahan sebesar Rp 72,9 triliun karena DKI sudah melewati tiga bulan.

Dari bulan Januari-Maret, tidak ada kegiatan pembangunan yang dibiayai APBD. Sehingga Kemendagri menetapkan angka itu dan menciptakan sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) hingga Rp 3 triliun.

Kendati demikian, Ahok, sapaan Basuki mengaku tidak bisa berbuat apa-apa jika Mendagri Tjahjo Kumolo telah menerbitkan SK APBD 2015.

"Kalau Mendagri memang lebih mendengar Dirjen Keuangan Daerah (Reydonnyzar Moenek) nya, ya saya harus ikut. Tetapi bagi saya, ini tidak masuk akal dan logika. Ketika sebuah APBD telat maka jumlah uangnya harus dikurangi dibagi 12 bulan, dan tinggal 9 bulan. Saya enggak tahu itu teori darimana, cara berpikir seperti itu," kata Basuki. 

Angka Rp 69,286 triliun tersebut didapatkan dari pagu belanja daerah APBD Perubahan DKI 2014 sebesar Rp 63,65 triliun dan pengeluaran pembiayaan untuk PMP dua BUMD DKI (PT Transjakarta dan PT MRT Jakarta) sebesar RP 5,63 triliun.

Basuki pun kembali mempermasalahkan besaran UMP tahun ini. Sebab, besaran UMP di APBD-Perubahan 2014 senilai Rp 8-9 triliun.

"Nilai (PMP)-nya bukan Rp 5-6 triliun. Jadi, menurut saya, ini enggak masuk akal. Tetapi ya sudahlah kami kan sebagai warga bernegara, ikuti siapa yang memegang kekuasaan, tetapi bukan berarti boleh menafsirkan seenaknya," kata Basuki kesal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Beli Rumah Subsidi Proyek Jokowi di Cikarang, Warga Tergiur DP dan Cicilan Murah

Beli Rumah Subsidi Proyek Jokowi di Cikarang, Warga Tergiur DP dan Cicilan Murah

Megapolitan
Wanita di Citayam Dibegal Setelah Antar Suami ke Stasiun

Wanita di Citayam Dibegal Setelah Antar Suami ke Stasiun

Megapolitan
Aksi Nekat Pengendara Motor, Tak Pakai Helm Melintas di Jalan Tol MBZ Berujung Ditilang

Aksi Nekat Pengendara Motor, Tak Pakai Helm Melintas di Jalan Tol MBZ Berujung Ditilang

Megapolitan
Seorang Ibu di Bogor Mengalami Kerusakan Otak usai Operasi Caesar

Seorang Ibu di Bogor Mengalami Kerusakan Otak usai Operasi Caesar

Megapolitan
Kronologi Pengendara Motor Tak Pakai Helm Lawan Arah di Jalan Layang Tol MBZ

Kronologi Pengendara Motor Tak Pakai Helm Lawan Arah di Jalan Layang Tol MBZ

Megapolitan
Warga Keluhkan Air di Perumahan Subsidi Jokowi Kerap Kotor dan Berbau

Warga Keluhkan Air di Perumahan Subsidi Jokowi Kerap Kotor dan Berbau

Megapolitan
Aset di 500 Unit Rusunawa Marunda Dijarah, Eks Pengelola: Jangan Asal Lapor

Aset di 500 Unit Rusunawa Marunda Dijarah, Eks Pengelola: Jangan Asal Lapor

Megapolitan
Pakai Identitas Palsu, Polisi Kesulitan Cari Pelaku Penggelapan Mobil Bos Rental

Pakai Identitas Palsu, Polisi Kesulitan Cari Pelaku Penggelapan Mobil Bos Rental

Megapolitan
Ubin Rumah Subsidi Proyek Jokowi Retak-retak, Penghuni: Mungkin Urukan Belum Padat Sudah Dibangun

Ubin Rumah Subsidi Proyek Jokowi Retak-retak, Penghuni: Mungkin Urukan Belum Padat Sudah Dibangun

Megapolitan
6 Event Liburan Sekolah di Mal Tangerang

6 Event Liburan Sekolah di Mal Tangerang

Megapolitan
Niat Bubarkan Tawuran, Pria di Kalideres Pukul Remaja Pakai Balok Hingga Tewas

Niat Bubarkan Tawuran, Pria di Kalideres Pukul Remaja Pakai Balok Hingga Tewas

Megapolitan
Aksi Heroik Babinsa di Bogor Selamatkan Pria yang Hendak Bunuh Diri di Jembatan

Aksi Heroik Babinsa di Bogor Selamatkan Pria yang Hendak Bunuh Diri di Jembatan

Megapolitan
Heru Budi Minta Anak Buahnya Tindak Tegas Pelaku Penjarahan Aset Rusunawa Marunda

Heru Budi Minta Anak Buahnya Tindak Tegas Pelaku Penjarahan Aset Rusunawa Marunda

Megapolitan
Sebelum Kebakaran, Pencuri di Minimarket Depok Sempat Bakar Rokok Curiannya

Sebelum Kebakaran, Pencuri di Minimarket Depok Sempat Bakar Rokok Curiannya

Megapolitan
Seorang Perempuan Tewas Tertabrak Truk Trailer di Cilincing Jakut

Seorang Perempuan Tewas Tertabrak Truk Trailer di Cilincing Jakut

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com