Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Pinangsia Pun Ditolak Ketua Komisi A

Kompas.com - 27/05/2015, 10:49 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah gagal mengeluarkan unek-unek kepada anggota Komisi A dari Fraksi Gerindra, Syarif, warga Pinangsia kembali kecewa. Sebab, mereka kembali gagal menemui Ketua Komisi A Riano Ahmad.

Awalnya, penjaga keamanan Gedung DPRD DKI mengabarkan kepada mereka bahwa Ketua Komisi A Riano Ahmad telah tiba. Mereka pun langsung mengisi buku tamu untuk bertemu dengan Riano. "Tolong diisi dulu ya Pak, dari warga mana dan berapa orang," ujar salah seorang penjaga di gedung DPRD DKI, Rabu (27/5/2015).

Setelah itu, mereka diantar ke lantai 4, kantor Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan fraksi asal Riano. Sesampainya di kantor fraksi, penjaga keamanan pun menyampaikan kepada staf bahwa ada warga yang ingin bertemu dengan Riano.

Staf dan penjaga keamanan tersebut pun masuk ke ruang Riano terlebih dahulu sementara warga menunggu di ruang tunggu. Tidak lama kemudian, mereka berdua keluar dan mengatakan bahwa Riano belum bisa ditemui.

Mereka malah mengalihkan warga ke anggota Komisi A lain yang justru belum hadir. Warga Pinangsia pun kecewa. "Ya sudahlah kami pulang saja," ujar salah seorang warga, Gugun.

Kepada Kompas.com, staf tersebut mengatakan bahwa Riano sedang sibuk. Akan tetapi, dia tidak menjelaskan kesibukan apa yang sedang dilakukan Riano.

Dia sempat mengatakan bahwa sarapan pagi Riano baru saja datang dan Riano harus sarapan terlebih dahulu. Kemudian, staf tersebut juga mengatakan alasan yang menjadi kemungkinan Riano menolak warga.

"Ya soalnya mungkin trauma juga. Warga ketemu gak tahunya dari LSM minta duit," ujar dia.

"Ya kan prosedurnya kalau sama komisi di kantor komisi," tambah dia.

Padahal, warga Pinangsia saat ini hanya ingin mencurahkan keluh kesahnya kepada Riano sebagai ketua komisi. Sebab, tempat tinggal mereka selama sedang digusur oleh Pemerintah Provinsi DKI. Mereka pun bingung, kemana lagi mereka pergi untuk mencari perlindungan.

Sementara itu, sampai saat ini Riano belum dapat dikonfirmasi. Dia masih menolak bertemu dengan awak media meski dia sedang berada di kantornya. Dia pun belum dapat dihubungi telepon genggamnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Megapolitan
Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com