Polda: Ada Dugaan "Mark Up" dalam Korupsi Genset di Kementerian Kelautan dan Perikanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya menemukan ada penggelembungan dana atau mark up dalam kasus dugaan korupsi di Direktorat Prasarana dan Sarana Ditjen Perikanan dan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Saat ini, kasus tersebut tengah diselidiki oleh penyidik Subdit Tipikor Polda Metro Jaya.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Muhammad Iqbal mengatakan, berdasarkan fakta di lapangan dan analisa dokumen kontrak serta diskusi dengan ahli dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) DKI Jakarta dan ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah (LKPP), dapat disimpulkan telah terjadi proses administrasi di luar prosedur dalam lelang dan terjadi mark up.

"Mark up itu sendiri dilakukan dengan menurunkan spesikasi barang yang lebih rendah. Sehingga, pengadaan barang sebanyak 540 unit genset ini tidak sesuai dengan kondisi kenyataannya di lapangan," ujar Iqbal di Mapolda Metro Jaya, Rabu (3/6/2015).

Iqbal menjelaskan, pengadaan 540 mesin genset tersebut adalah untuk disalurkan ke kelompok tani tambak udang yang ada di 5 Provinsi, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. Pengadaan barang ini menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2013 senilai Rp 31,5 miliar.

Awalnya, di Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan mesin genset bertujuan untuk meningkatkan pertanian budi daya udang pada daerah yang tidak mendapatkan pasokan aliran listrik selama 24 jam. Sehingga, dengan mesin genset, petani pun bisa bekerja lebih leluasa.

Namun kenyataannya, meskipun sempat dibagikan mesin genset, petani tetap tidak bisa bekerja optimal. Sebab, mesin tidak bisa beroperasi maksimal selama 24 jam.

"Ditemukan fakta, di dua provinsi tersebut genset hanya bisa beroperasi maksimal 6 jam saja, sehingga tidak sesuai dengan KAK yang dibuat," ucap Iqbal.

Temuan fakta itu dilakukan oleh penyidik bersama tim ahli dari LPJK DKI Jakarta. Mereka telah melakukan pengecekan di lapangan yaitu ke Lampung dan Jateng. Mesin genset tersebut juga tergolong sulit untuk diperbaiki. Alasannya, suku cadangnya belum banyak belum luas beredar di pasaran.

Saat menerima alat, para petani pun tidak dilatih terlebih dulu untuk mengoperasikan alat. "Tidak ada penunjuk pengaturan alat. Maka mau tidak mau petani ini menyeting sendiri dengan biaya dari mereka sendiri," ucapnya.

Saat ini, kata dia, polisi masih memeriksa sejumlah saksi. Nantinya, jika sudah cukup bukti, polisi akan menentukan dan memanggil tersangka dari kasus ini.