Kapolda Tito: Jangan "Lapan Enam"

"Bagus itu. Proses, jangan Lapan (delapan) Enam," kata Tito kepada Ruddi, sesaat sebelum masuk ke mobil Patwal Satlantas Polda Metro Jaya, Selasa (28/7/2015).

Saat ditanyakan alasannya, Tito mengatakan hal itu sebagai bentuk perbaikan dan pembenahan terhadap citra polisi.

"Makanya saya tegaskan, citra polisi harus diperbaiki dan dibenahi," tutur mantan Kadensus 88 tersebut.

Pesan tersebut disampaikan Tito saat menyambangi Mapolrestro Jakarta Utara untuk kunjungan kerja.

Saat itu, lulusan Akpol tahun 1987 itu baru saja selesai mengadakan rapat tertutup selama dua jam. Saat berada di lobi, Tito menyalami seluruh jajarannya di Polrestro Jakut jajaran saat hendak menuju mobil Patwal.

Tanpa diduga, Kapolrestro Jakarta Utara Komisaris Besar Susetio Cahyadi, mengarahkan Tito ke salah satu bawahannya, Ruddi, terkait hasil tangkapan kasus judi.

Setelah mendengarkan keterangan singkat terkait kasus yang ditangani Ruddi, Tito memberikan pujian dan perintah agar menindaklanjuti kasus tersebut.

Saat mendengar instruksi dari Tito, Ruddi yang baru menjabat Kapolsek sejak 16 Mei lalu itu, hanya menjawab singkat. "Siap Komandan, 87," jawab Ruddi dengan posisi sigap.

Ruddi mengaku lebih memilih menindaklanjuti setiap kasus yang ditanganinya. Bahkan, saat ditanyakan terkait kemungkinan "lapan enam" terhadap kasus tersebut, Ruddi mengatakan itu bukan bagian dari gayanya.

"Engga berani saya bang. Mendingan kejar prestasi saja. Mana berani saya melawan perintah atasan," kata Ruddi.

Seperti diketahui, istilah "lapan enam" atau "86" merupakan sandi komunikasi radio udara, yang sering dipakai institusi kepolisian dan TNI.

Jika diartikan, istilah tersebut berarti "dimengerti" atau "dikondisikan". Sedangkan tindak lanjutnya dapat direspons dengan istilah "87" (lapan tujuh) yang artinya "disampaikan" atau "diteruskan".

Pada umumnya, warga kerap apatis dengan institusi kepolisian yang kerap me-lapanenam-kan, setiap kasus dan beberapa hal lainnya.

Mulai dari aksi "damai di tempat" saat terjadi pelanggaran di jalan raya, mau pun saat penetapan surat perintah pemberitaan penyidikan (SP3) terkait penanganan kasus.