Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Tantang Pejabat Kemendagri Buktikan Harta dan Lapor LHKPN

Kompas.com - 11/08/2015, 09:47 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan bisa berdebat dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek dalam hal alokasi belanja pegawai pada Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2016 yang sangat besar.

Bahkan, Basuki menantang pria yang akrab disapa Donny itu untuk membuktikan hartanya secara terbalik dan melaporkan harta kekayaan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Sebab, di satu sisi, Donny mempermasalahkan perbandingan gaji lurah yang lebih besar daripada gaji Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Makanya, saya bilang ke pejabat yang ngajak saya bicara itu. Saya tantang balik pembuktian terbalik harta kamu sama LHKPN sama buktikan pajak yang kamu bayar. Pejabat publik ini tidak boleh terima gaji dari swasta. Mana sih ada bupati, gubernur, yang miskin? Sekarang saya tanya," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (11/8/2015).

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, pemberian gaji besar kepada lurah dan camat ialah untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran. Basuki lebih memilih mengalokasikan gaji besar kepada lurah dengan syarat tidak menerima setoran dari mana pun.

"Menurut saya, naikin gaji pegawai wajar saja. Coba sekarang, Anda mau kasih gaji orang pekerja prasarana sarana umum (PPSU) enggak? Untuk membayar gaji mereka, di APBD habiskan Rp 1,7 triliun sampai Rp 1,8 triliun," kata Basuki.

"Saya lebih ikhlas kasih uang itu kepada orang kecil yang kerja daripada uangnya dikasih ke kontraktor yang enggak angkut sampah di sungai, tapi habisin uang Rp 1,2 triliun. Dulu, sungai-sungai di Jakarta penuh semua sama sampah. Sekarang lihat, enggak ada sampah kan di sungai," kata Basuki.

Donny sebelumnya mengkritik habis-habisan anggaran DKI yang banyak dialokasikan pada belanja pegawai. Menurut Donny, hal tersebut tidak dapat dibenarkan. [Baca: Dirjen Kemendagri: Gaji Lurah DKI Rp 44 Juta, Camat Rp 33 Juta, Mendagri Rp 14 Juta]

"Gaji lurah DKI Rp 44 juta, camat Rp 33 juta. Mendagri Rp 19 juta. Dirjennya saja berapa? Rp 14 juta. Pertanyaannya, bolehkah siklus fiskal digunakan sebesar-besarnya untuk pegawai?" ujar Donny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 16 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Megapolitan
Permukiman Pernah Terbakar pada 2020, Gang Venus Kini Lebih Terang

Permukiman Pernah Terbakar pada 2020, Gang Venus Kini Lebih Terang

Megapolitan
Jika Jadi Gubernur Jakarta Lagi, Anies: Kembalikan Semua pada Relnya

Jika Jadi Gubernur Jakarta Lagi, Anies: Kembalikan Semua pada Relnya

Megapolitan
Wali Kota Jakpus Larang Kendaraan Dinas Beroperasi jika Tak Lolos Uji Emisi

Wali Kota Jakpus Larang Kendaraan Dinas Beroperasi jika Tak Lolos Uji Emisi

Megapolitan
Wacana Duet dengan Kaesang di Pilkada 2024, Anies: Semua Orang Punya Kesempatan Setara

Wacana Duet dengan Kaesang di Pilkada 2024, Anies: Semua Orang Punya Kesempatan Setara

Megapolitan
Fotografer dan Sekuriti GBK Cekcok, Saling Provokasi dan Tantang Pukul Pipi

Fotografer dan Sekuriti GBK Cekcok, Saling Provokasi dan Tantang Pukul Pipi

Megapolitan
Sekuriti Cekcok dengan Fotografer, Pengelola GBK: Ada Salah Paham

Sekuriti Cekcok dengan Fotografer, Pengelola GBK: Ada Salah Paham

Megapolitan
Firli Bahuri Tak Ditahan Setelah 7 Bulan Tersangka, Pengamat: Seharusnya Sudah Divonis

Firli Bahuri Tak Ditahan Setelah 7 Bulan Tersangka, Pengamat: Seharusnya Sudah Divonis

Megapolitan
Anies Baswedan Mengaku Dihubungi PDI-P Soal Usulan Jadi Cagub Jakarta

Anies Baswedan Mengaku Dihubungi PDI-P Soal Usulan Jadi Cagub Jakarta

Megapolitan
Dilaporkan ke Bawaslu soal Pelanggaran Netralitas ASN, Supian Suri Sebut Siap Disanksi

Dilaporkan ke Bawaslu soal Pelanggaran Netralitas ASN, Supian Suri Sebut Siap Disanksi

Megapolitan
Pembacok Petugas Kebersihan di Cilincing Sempat Kabur ke Kuningan Jawa Barat

Pembacok Petugas Kebersihan di Cilincing Sempat Kabur ke Kuningan Jawa Barat

Megapolitan
Puluhan Tahun Tinggal di Rumah Minim Sinar Matahari, Warga Gang Venus: Alhamdulillah Betah

Puluhan Tahun Tinggal di Rumah Minim Sinar Matahari, Warga Gang Venus: Alhamdulillah Betah

Megapolitan
Cekcok dengan Sekuriti GBK, Fotografer Ngaku Baru Datang Langsung Diteriaki

Cekcok dengan Sekuriti GBK, Fotografer Ngaku Baru Datang Langsung Diteriaki

Megapolitan
Polisi Tangkap Pria yang Bacok Petugas Kebersihan Saat Tawuran di Cilincing

Polisi Tangkap Pria yang Bacok Petugas Kebersihan Saat Tawuran di Cilincing

Megapolitan
Singgung Konflik Kampung Bayam, Anies: Pilihannya Sederhana, Terlunta atau Diberi Kunci Masuk

Singgung Konflik Kampung Bayam, Anies: Pilihannya Sederhana, Terlunta atau Diberi Kunci Masuk

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com