Kompas.com - 11/08/2015, 09:47 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menyampaikan sambutan dalam acara Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menyampaikan sambutan dalam acara "Welcome Dinner Kejuaraan Bulutangkis International World Championships 2015, di Balai Agung, Balai Kota, Sabtu (8/8/2015).
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan bisa berdebat dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek dalam hal alokasi belanja pegawai pada Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2016 yang sangat besar.

Bahkan, Basuki menantang pria yang akrab disapa Donny itu untuk membuktikan hartanya secara terbalik dan melaporkan harta kekayaan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Sebab, di satu sisi, Donny mempermasalahkan perbandingan gaji lurah yang lebih besar daripada gaji Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Makanya, saya bilang ke pejabat yang ngajak saya bicara itu. Saya tantang balik pembuktian terbalik harta kamu sama LHKPN sama buktikan pajak yang kamu bayar. Pejabat publik ini tidak boleh terima gaji dari swasta. Mana sih ada bupati, gubernur, yang miskin? Sekarang saya tanya," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (11/8/2015).

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, pemberian gaji besar kepada lurah dan camat ialah untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran. Basuki lebih memilih mengalokasikan gaji besar kepada lurah dengan syarat tidak menerima setoran dari mana pun.

"Menurut saya, naikin gaji pegawai wajar saja. Coba sekarang, Anda mau kasih gaji orang pekerja prasarana sarana umum (PPSU) enggak? Untuk membayar gaji mereka, di APBD habiskan Rp 1,7 triliun sampai Rp 1,8 triliun," kata Basuki.

"Saya lebih ikhlas kasih uang itu kepada orang kecil yang kerja daripada uangnya dikasih ke kontraktor yang enggak angkut sampah di sungai, tapi habisin uang Rp 1,2 triliun. Dulu, sungai-sungai di Jakarta penuh semua sama sampah. Sekarang lihat, enggak ada sampah kan di sungai," kata Basuki.

Donny sebelumnya mengkritik habis-habisan anggaran DKI yang banyak dialokasikan pada belanja pegawai. Menurut Donny, hal tersebut tidak dapat dibenarkan. [Baca: Dirjen Kemendagri: Gaji Lurah DKI Rp 44 Juta, Camat Rp 33 Juta, Mendagri Rp 14 Juta]

"Gaji lurah DKI Rp 44 juta, camat Rp 33 juta. Mendagri Rp 19 juta. Dirjennya saja berapa? Rp 14 juta. Pertanyaannya, bolehkah siklus fiskal digunakan sebesar-besarnya untuk pegawai?" ujar Donny.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Tangerang Selatan Masih Kesulitan Peroleh Minyak Goreng Murah

Warga Tangerang Selatan Masih Kesulitan Peroleh Minyak Goreng Murah

Megapolitan
Belum Dapat Bantuan, Warga Tegal Alur Dirikan Dapur Umum dan Bagikan Makanan ke Warga

Belum Dapat Bantuan, Warga Tegal Alur Dirikan Dapur Umum dan Bagikan Makanan ke Warga

Megapolitan
Relawan Jokowi Mania Diperiksa Terkait Laporan Terhadap Ubedilah Badrun

Relawan Jokowi Mania Diperiksa Terkait Laporan Terhadap Ubedilah Badrun

Megapolitan
Antisipasi Banjir di Puncak Musim Hujan, Warga Bumi Nasio Kota Bekasi Siapkan Pompa

Antisipasi Banjir di Puncak Musim Hujan, Warga Bumi Nasio Kota Bekasi Siapkan Pompa

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Depok Meningkat, Masyarakat Diminta Perketat Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 di Depok Meningkat, Masyarakat Diminta Perketat Protokol Kesehatan

Megapolitan
Polisi Sebut Kendaraan Berpelat Khusus RF Kerap Langgar Ganjil-Genap karena Merasa Kebal Hukum

Polisi Sebut Kendaraan Berpelat Khusus RF Kerap Langgar Ganjil-Genap karena Merasa Kebal Hukum

Megapolitan
Tahanan Narkoba Polres Jaksel Tewas, Keluarga Bakal Lapor ke Propam Polri

Tahanan Narkoba Polres Jaksel Tewas, Keluarga Bakal Lapor ke Propam Polri

Megapolitan
UPDATE 19 Januari: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.012

UPDATE 19 Januari: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.012

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Palmerah Dipercepat dengan 'Door to Door'

Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Palmerah Dipercepat dengan "Door to Door"

Megapolitan
2 Hari Terjebak Banjir, Sebagian Warga Tegal Alur Belum Dapat Bantuan

2 Hari Terjebak Banjir, Sebagian Warga Tegal Alur Belum Dapat Bantuan

Megapolitan
Sindir Anies 'Kerja Senyap' Saat Banjir, Fraksi PDI-P: Karena Memang Tidak Ada yang Dikerjakan

Sindir Anies "Kerja Senyap" Saat Banjir, Fraksi PDI-P: Karena Memang Tidak Ada yang Dikerjakan

Megapolitan
Kebakaran Melanda Toko Pakaian dan Sembako di Kebayoran Lama

Kebakaran Melanda Toko Pakaian dan Sembako di Kebayoran Lama

Megapolitan
Sudinsos Jakarta Barat Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Tegal Alur

Sudinsos Jakarta Barat Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Tegal Alur

Megapolitan
Anies Keluarkan Kepgub Soal Perpanjangan PPKM Level 2 di Jakarta Hingga 24 Januari

Anies Keluarkan Kepgub Soal Perpanjangan PPKM Level 2 di Jakarta Hingga 24 Januari

Megapolitan
Keluarga Pasien di RS Polri Jadi Korban Pencurian, Tas Berisi Dua Ponsel Hilang

Keluarga Pasien di RS Polri Jadi Korban Pencurian, Tas Berisi Dua Ponsel Hilang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.